Daftar UMK Banten 2018

UMK Banten 2018 
Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2018 di Banten resmi ditetapkan melalui SK Gubernur Banten nomor 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017. Persentase kenaikan semua sama sebesar 8,71% atau sesuai dengan persentase nasional. Berikut besaran UMK delapan kabupaten dan kota di Banten.

1. Kabupaten Pandeglang Rp 2.353.549,14
2. Kabupaten Lebak Rp 2.312.384,00.
3. Kota Serang Rp 3.116.275,76.
4. Kota Cilegon Rp 3.622.214,61.
5. Kabupaten Tangerang Rp 3.555.834,67.
6. Kota Tangerang Rp 3.582.076,99.
7. Kota Tangerang Selatan Rp 3.555.834,67.
8. Kabupaten Serang Rp 3.542.714,50

Tabel UMK Banten 2018

UMK Banten 2017

UMK Banten tahun 2017 resmi ditetapkan seiring keluarnya Surat Keputusan nomor 561/Kep.553-Huk/2016 tentang penetapan UMK.

Besaran kenaikan mengacu pada pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana persentase kenaikannya sebesar 8,25 persen dari UMK tahun 2016.

Daftar UMK Banten 2017
  1. Kota Serang sebesar Rp 2.866.595,31
  2. Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.127.112,50
  3. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2.164.979,43
  4. Kabupaten Tangerang sebesar Rp 3.270.936,13
  5. Kota Cilegon sebesar Rp 3.331.997,62
  6. Kabupaten Serang sebesar Rp 3.258.866,25
  7. Kota Tangerang sebesar Rp 3.295.075,88
  8. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 3.270.936,13

UMK Banten 2016

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 Provinsi Banten telah ditetapkan seiring diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Banten, No. 561/Kep.519-Huk/2015 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

UMK 2016 tertinggi dipegang Kota Cilegon dengan besaran Rp 3.078.057, disusul Kota Tangerang Rp 3.043.950. UMK Kabupaten Tangerang dan Tangsel nilainya sama yakni Rp 3.021.650. Sementara itu UMK terendah kabupaten Lebak sebesar Rp 1.965.000.

Kenaikan UMK Provinsi Banten mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah dengan memperhitungkan inflasi dan besaran pertumbuhan ekonomi (PP 78/2015). Angka rata-rata kenaikan UMK 2016 Provinsi Banten mencapai 12,2 persen.

Daftar UMK Provinsi Banten 2016

UMK Jawa Timur 2018

UMK Jatim 2018 
Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Jawa Timur No 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.

Kenaikan : 8,71%

1. Kota Surabaya Rp 3.583.312,61
2. Kabupaten Gresik Rp 3.580.370,64
3. Kabupaten Sidoarjo Rp 3.577.428,68
4. Kabupaten Pasuruan Rp 3.574.486,72
5. Kabupaten Mojokerto Rp 3.565.660,82
6. Kabupaten Malang Rp 2.574.807,22
7. Kota Malang Rp 2.470.073,29
8. Kota Batu Rp 2.384.167,93
9. Kabupaten Jombang Rp 2.264.135,78
10. Kabupaten Tuban Rp 2.067.612,56
11. Kota Pasuruan Rp 2.067.612,56
12. Kabupaten Probolinggo Rp 2.042.900,06
13. Kabupaten Jember Rp 1.916.983,99
14. Kota Mojokerto Rp 1.886.387,56
15. Kota Probolinggo Rp 1.886.387,56
16. Kabupaten Banyuwangi Rp 1.881.680,41
17. Kabupaten Lamongan Rp 1.851.083,98
18. Kota Kediri Rp 1.758.117,91
19. Kabupaten Bojonegoro Rp 1.720.460,77
20. Kabupaten Kediri Rp 1.713.400,05
21. Kabupaten Lumajang Rp 1.691.041,12
22. Kabupaten Tulungagung Rp 1.671.035,77
23. Kabupaten Bondowoso Rp 1.667.505,41
24. Kabupaten Bangkalan Rp 1.663.975,05
25. Kabupaten Nganjuk Rp 1.660.444,69
26. Kabupaten Blitar Rp 1.653.383,98
27. Kabupaten Sumenep Rp 1.645.146,48
28. Kota Madiun Rp 1.640.439,34
29. Kota Blitar Rp 1.640.439,34
30. Kabupaten Sampang Rp 1.632.201,84
31. Kabupaten Situbondo Rp 1.616.903,62
32. Kabupaten Pamekasan Rp 1.588.660,76
33. Kabupaten Madiun Rp 1.576.892,91
34. Kabupaten Ngawi Rp 1.569.832,19
35. Kabupaten Ponorogo Rp 1.509.816,12
36. Kabupaten Pacitan Rp 1.509.816,12
37. Kabupaten Trenggalek Rp 1.509.816,12
38. Kabupaten Magetan Rp 1.509.816,12

Daftar Kenaikan UMK Jatim 2018

UMK Jatim 2017

Dasar Hukum : Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017

Kenaikan : 8,25%

Daftar UMK Jawa Timur 2017
  1. Kota Surabaya Rp 3.296.212,50
  2. Kab Gresik Rp 3.293.506,25
  3. Kab Sidoarjo Rp 3.290.800
  4. Kab Pasuruan Rp 3.288.093,75
  5. Kab Mojokerto Rp 3.279.975
  6. Kab Malang Rp 2.368.510
  7. Kota Malang Rp 2.272.167
  8. Kota Batu Rp 2.193.145
  9. Kab Jombang Rp 2.082.730
  10. Kab Tuban Rp 1.901.952,50
  11. Kota Pasuruan Rp 1.901.952,50
  12. Kab Probolinggo Rp 1.879.220
  13. Kab Jember Rp 1.763.392,50
  14. Kota Mojokerto Rp 1.735.247,50
  15. Kota Probolinggo Rp 1.735.247,50
  16. Kab Banyuwangi Rp 1.730.917,50
  17. Kab Lamongan Rp 1.702.772,50
  18. Kota Kediri Rp 1.617.255
  19. Kab Bojonegoro Rp 1.582.615
  20. Kab Kediri Rp 1.576.120
  21. Kab Lumajang Rp 1.555.552,50
  22. Kab Tulungagung Rp 1.537.150
  23. Kab Bondowoso Rp 1.533.902,50
  24. Kab Bangkalan Rp 1.530.655
  25. Kab Nganjuk Rp 1.527.407,50
  26. Kab Blitar Rp 1.520.912,50
  27. Kab Sumenep Rp 1.513.335
  28. Kota Madiun Rp 1.509.005
  29. Kota Blitar Rp 1.509.005
  30. Kab Sampang Rp 1.501.427,50
  31. Kab Situbondo Rp 1.487.355
  32. Kab Pamekasan Rp 1.461.375
  33. Kab Madiun Rp 1.450.550
  34. Kab Ngawi Rp 1.444.055
  35. Kab Ponorogo Rp 1.388.847,50
  36. Kab Pacitan Rp 1.388.847,50
  37. Kab Trenggalek Rp 1.388.847,50
  38. Kab Magetan Rp 1.388.847,50

UMK Jatim 2016

Upah Minimum Kabupaten/kota untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2016 resmi ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2016 tanggal 20 November 2015.

Berdasarkan Pergub tersebut yang efektif berlaku mulai 1 januari 2016 dapat dilihat UMK tertinggi masih dipegang Kota Surabaya sebesar Rp 3.045.000.

Sedangkan, nilai terendah UMK tahun depan yakni Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan yang besaran  Rp 1.283.000.

Poin-poin pokok dalam Pergub Nomor 68 Tahun 2015:
  1. Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
  2. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
  3. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 
  4. Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur.

Tarif Tol Tangerang - Merak

Tarif Tol Tangerang Merak per 21 November 2017
Tarif Tol Tangerang Merak per 21 November 2017 mengalami kenaikan. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 896/KPTS/M/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Jalan Tol Tangerang-Merak, berikut tabel tarif tol Tangerang - Merak:


Tarif Tol Tangerang Merak per 1 November 2015

Tarif Tol Ruas Tangerang - Merak mulai naik per 1 November 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 507/KPTS/M/2015 tentang Penyesuaian tarif Tol. Kenaikan menyesuaikan dengan inflasi setempat. Dengan kenaikan ini tarif rute terjauh untuk kendaraan Golongan I naik menjadi Rp 41.500 dari sebelumnya Rp 36.000.

Jalan tol Tangerang - Merak merupakan bagian dari jalan tol Jakarta - Merak. Pembangunan Jalan tol Tangerang-Merak dilakukan secara secara bertahap, dimulai dari Tangerang Barat sampai dengan Merak melalui skema Build, Operate and Transfer (BOT) pada tahun 1992 sampai dengan 1996.

Jalan tol ini panjangnya 72,42 km terdiri dari dua jalur yang menghubungkan Tangerang Barat sampai Merak, ujung barat Pulau Jawa. Jalan tol ini melalui 3 wilayah yaitu Tangerang, Serang, dan Cilegon. Jalan tol Tangerang - Merak terdiri dari dua jalur yang dibatasi median, jalur ke arah Merak dinamai Jalur Ambon sedangkan jalur ke arah Tangerang dinamai Jalur Bandung. Jalur Ambon dimulai dari Tangerang atau lebih persisnya dimulai pada daerah Bitung.

Jalan Tol Tangerang-Merak memiliki 9 Gerbang Tol, yaitu Gerbang Tol Cikupa, Balaraja Barat, Balaraja Timur, Ciujung, Serang Timur, Serang Barat, Cilegon Timur, Cilegon Barat, dan Merak. Tersedia layanan pendukung bagi pengguna jalan tol antara lain, 4 unit ambulance, 1 unit rescue truck, 7 Unit kendaraan Patroli, 7 Truck Derek, 7 Variable Message Sign (VMS), 26 unit closed-circuit television (CCTV) yang terpasang di ruas jalan, 1.108 unit Penerangan Jalan Umum, 38 Lampu Peringatan. Tempat Istirahat tersedia di KM 68 dan KM 43 arah Merak dan KM 68 dan KM 45 arah Jakarta.
Tarif Tol Tangerang Merak 2015

Tarif Jalan Tol Tangerang Merak 2015

Tarif Integrasi Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa

Mulai tanggal 9 April 2017, integrasi sistem transaksi pembayaran tol Ruas Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak Segmen Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa, diberlakukan. Selanjutnya, transaksi tol di Gerbang Tol (GT) Karang Tengah ditiadakan.

Pemberlakuan integrasi sistem transaksi pembayaran tol ini akan berdampak terhadap mekanisme transaksi tol. Pengguna jalan tol dari arah Merak maupun Jakarta dapat mengikuti panduan sebagai berikut:

ARAH MERAK:

Pengguna jalan yang menggunakan akses keluar di Ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang pada: GT Kebon Jeruk 1, GT Meruya 1, GT Meruya Utara 2, GT Meruya Utara 3, GT Karang Tengah Barat 1, GT Kunciran 1, GT Tangerang 1, GT Karawaci 1, GT Karawaci 3 dan GT Bitung 1 akan membayar tarif tol Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa di akses keluar;

Pengguna jalan yang menuju ke arah Merak mengambil Kartu Tanda Masuk Elektronik (KTME) di GT Cikupa untuk ruas Jalan Tol Tangerang-Merak. Pada akses keluar Jalan Tol Tangerang-Merak pengguna jalan membayar 2 (dua) tarif tol sekaligus, yaitu untuk tarif tol Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa dan tarif tol Cikupa-Merak.

ARAH JAKARTA:

Pengguna jalan dari arah Merak ke Jakarta mengambil KTME pada gerbang masuk di ruas jalan tol Tangerang - Merak, dan selanjutnya pengguna jalan akan membayar 2 (dua) tarif tol sekaligus, yaitu untuk Tarif Tol Cikupa-Merak, dan Tarif Tol Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa pada GT Cikupa;

Pengguna jalan Ruas Jakarta-Tangerang yang berasal dari akses masuk: GT Meruya Utara 1, GT Meruya Utara 4, GT Meruya 2, dan GT Kebon Jeruk 2, GT Bitung 2, GT Karawaci 2, GT Karawaci 4, GT Tangerang 2, GT Kunciran 2, GT Karang Tengah Barat 2 akan membayar tarif tol Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa di akses masuk.


Perubahan mekanisme transaksi tol berpengaruh terhadap tarif tol Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak. Tarif tol integrasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 214.1/KPTS/M/2017 Tanggal 3 April 2017. Tarif baru untuk ruas Jalan Tol Jakarta-Tangerang-Merak segmen Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa sebesar Rp 7.000 untuk Golongan I.

Dampaknya pengguna jalan tol yang melewati ruas tol Jakarta-Tangerang (segmen Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat) dan Tangerang-Merak (segmen Tangerang Barat-Cikupa) kini dipatok tarif satu harga atau tarif integrasi sebesar Rp 7.000. Artinya jarak jauh atau dekat sama saja tarifnya.


Tarif Tol Cikopo Palimanan - Cipali 2018

Ruas Jalan Tol Cikopo - Palimanan dibangun sepanjang 116,75 km dimulai dari Cikopo dan berakhir di Palimanan. Tol Cipali merupakan jalan tol terpanjang di Indonesia. Pencanangan atau grounding sudah dikerjakan mulai 8 Desember 2011, akhirnya secara resmi diresmikan Presiden Jokowi pada 13 Juni 2015. Jalan Tol Cikopo – Palimanan tersambung dengan dua ruas jalan tol yang telah beroperasi yaitu jalan tol Jakarta-Cikampek di sebelah barat dan jalan Tol Palimanan – Kanci sebelah timur.




Jalan tol Cikopo – Palimanan memiliki 99 jembatan dan akan menggunakan 2 jenis perkerasan, yaitu perkerasan kaku (rigid pavement) sepanjang kurang lebih 62 km dan sisanya menggunakan perkerasan flexibel (flexible pavement) tergantung dari kondisi tanahnya.

Ruas tol Cipali dimulai terbagi menjadi 6 seksi atau simpang susun:
  1. Seksi I. Cikopo-Kalijati sepanjang 27,05 kilometer 
  2. Seksi II. Kalijati-Subang : 11,20 kilometer 
  3. Seksi III. Subang-Cikedung : 28,70 kilometer 
  4. Seksi IV. Cikedung-Kertajati : 19,00 kilometer 
  5. Seksi V. Kertajati-Sumberjaya : 16,00 kilometer 
  6. Seksi VI. Sumberjaya-Palimanan : 14,80 kilometer 

Area proyek pembangunan tol Cikopo - Palimanan melewati lima kabupaten di Jawa Barat meliputi Kabupaten Purwakarta, Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon. Diharapkan proyek ini juga ikut mengangkat kegiatan perekonomian wilayah sekitarnya. luas lahan yang dibutuhkan untuk merealisasikan jalan tol tersebut mencapai 1.080,69 hektare dengan realisasi pembebasan sudah rampung 100%. Daerah-daerah yang dilalui Tol Cipali meliputi:


Investor ayang menggarap Jalan Tol Cipali dimenangkan oleh PT Lintas Marga Sedaya dengan total investasi Rp 12,56 trilyun berasal dari modal sendiri (35%) dan pinjaman sindikasi perbankan (Bank Mandiri dan BCA). Komposisi pemegang saham dimiliki oleh PLUS Expressways Berhard, Malaysia sebesar 55 % dan PT Baskhara Utama Sedaya sebanyak 45%. Masa konsesi yang diberikan pemerintah untuk pengoperasian tol Cipali ini mencapai 35 tahun.

EXIT TOL

  1. Exit Tol Cikopo : KM 76
  2. Exit Tol Kalijati : KM 98
  3. Exit Tol Subang : KM 109
  4. Exit Tol Cikedung : KM 139
  5. Exit Tol Kertajati : KM 158
  6. Exit Tol Sumberjaya : KM 167
  7. Exit Tol Palimanan : KM 183 
REST AREA

Jalur A menuju Palimanan
  1. STA.105+850 – Tipe B (Masjid/Musholla + Restoran + Toilet) : KM 86
  2. STA.122+025 – Tipe A (SPBU + Masjid/Musholla + Restoran + Toilet) : KM 101 (Subang)
  3. STA.149+970 – Tipe B (Masjid/Musholla + Restoran + Toilet)) : KM 131
  4. STA.186+000 – Tipe A (SPBU + Masjid/Musholla + Restoran + Toilet) : KM 166 (Majalengka) 
Jalur B menuju Cikopo
  1. STA.105+850 – Tipe B (Masjid/Musholla + Restoran + Toilet) : KM 86
  2. STA.121+600 – Tipe A (SPBU + Masjid/Musholla + Restoran + Toilet) : KM 131 (Subang)
  3. STA.149+970 – Tipe B (Masjid/Musholla + Restoran + Toilet) : KM 131
  4. STA.186+000 – Tipe A (SPBU + Masjid/Musholla + Restoran + Toilet) : KM 164 (Majalengka) 

TARIF TOL CIPALI

Tarif Tol Cipali per 31 Oktober 2017
Mulai tanggal 31 Oktober 2017 Tarif tol Cikopo-Palimanan (Cipali) naik sebesar rata-rata 6,4%. Besaran tersebut mengikuti formula yang sudah diatur berdasarkan angka inflasi di kota atau kabupaten yang dilewati tol. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap dua tahun sekali oleh BPJT dengan memenuhi 8 indikator standar pelayanan minimal (SPM).

Kenaikan tarif tol Cipali mengacu pada Surat Keputusan Menteri PUPR Nomor 821/KPTS/M/2017, berikut daftarnya:


Tarif Tol Cipali 2015

Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 323/KPTS/M/2015 Tarif Tol Cipali sekitar Rp823 per kilometer untuk Golongan I atau jarah terjauh Cikopo – Palimanan harus membayar tarif tol sebesar Rp 96.000.



UMK Jabar 2018

UMK JABAR 2018 
Dasar hukum pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2018 belum diterbitkan, namun diperkirakan kenaikan UMK tidak jauh dari angka 8,71%. Berikut perkiraan UMK Jabar 2018 tiap Kabupaten/Kota :

UMP Jabar 2018 Rp 1.544.360

UMK JABAR 2017

Dasar Hukum
: Surat Keputusan Gubernur dengan nomor 561/Kep. 1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017.

Kenaikan : 8,25 %

Daftar UMK Jabar 2017:
  1. UMK 2017 Kabupaten Majalengka Rp 1.525.632
  2. UMK 2017 Kota Cirebon Rp 1.741.682,96
  3. UMK 2017 Kabupaten Cirebon Rp 1.723.578,15
  4. UMK 2017 Kabupaten Kuningan Rp 1.477.352,7
  5. UMK 2017 Kabupaten Indramayu Rp 1.803.239,33
  6. UMK 2017 Kabupaten Garut Rp 1.538.909
  7. UMK 2017 Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.767.029,7
  8. UMK 2017 Kota Tasikmalaya Rp 1.776.686
  9. UMK 2017 Kabupaten Ciamis Rp 1.475.792,82
  10. UMK 2017 Kota Banjar Rp 1.437.522,11
  11. UMK 2017 Kabupaten Pangandaran Rp 1.433.901,15
  12. UMK 2017 Kota Depok Rp 3.297.489
  13. UMK 2017 Kabupaten Bogor Rp 3.204.551,81
  14. UMK 2017 Kota Bogor Rp 3.272.143
  15. UMK 2017 Kabupaten Sukabumi Rp 2.376.558,39
  16. UMK 2017 Kota Sukabumi Rp 1.985.494
  17. UMK 2017 Kabupaten Cianjur Rp 1.989.115
  18. UMK 2017 Kota Bandung Rp 2.843.662,55
  19. UMK 2017 Kabupaten Bandung Rp 2.463.461,49
  20. UMK 2017 Kabupaten Bandung Barat Rp 2.468.289,44
  21. UMK 2017 Kabupaten Sumedang Rp 2.463.461,49
  22. UMK 2017 Kota Cimahi Rp 2.463.461
  23. UMK 2017 Kota Bekasi Rp 3.601.650
  24. UMK 2017 Kabupaten Bekasi Rp 3.530.438,44
  25. UMK 2017 Kabupaten Karawang Rp 3.605.272
  26. UMK 2017 Kabupaten Purwakarta Rp 3.169.549,17
  27. UMK 2017 Kabupaten Subang Rp 2.327.072
Tabel UMK Jabar Tahun 2017 (Tertinggi - Terendah)



UMK JABAR 2016
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 di Jawa Barat mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016. Hal ini berdasarkan ketetapan Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561/Kep. 1322-Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015.

Penentuan UMK 2016 sepenuhnya menggunakan formulasi seperti dalam PP No &8 Tahun 2015 yang memperhitungkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kenaikan rata-rata UMK 2016 dibandingkan UMK 2016 didapatkan angka 11,5 persen.

Kabupaten Karawang tetap menjadi daerah dengan UMK paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yakni Rp 3.330.505. Disusul di belakangnya Kabupaten Bekasi dengan UMK sebesar Rp 3.261.375. UMK terendah dipegang oleh Kabupaten Pangandaran dengan nilai Rp 1.324.620.

Daftar UMK Jabar 2016 :
  1. UMK Kota Banjar Rp 1.327.965
  2. UMK Kabupaten Cianjur Rp 1.837.520
  3. UMK Kabupaten Cirebon Rp 1.592.220
  4. UMK Kota Cirebon Rp 1.608.945
  5. UMK Kota Sukabumi Rp 1.834.175
  6. UMK Kota Tasikmalaya Rp 1.641.280
  7. UMK Kabupaten Bekasi Rp 3.261.375
  8. UMK Kabupaten Kuningan Rp 1.364.760
  9. UMK Kabupaten Garut Rp 1.421.625
  10. UMK Kabupaten Majalengka Rp 1.409.360
  11. UMK Kota Bandung Rp 2.626.940
  12. UMK Kabupaten Bogor Rp 2.960.325
  13. UMK Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.632.360
  14. UMK Kabupaten Ciamis Rp 1.363.319
  15. UMK Kabupaten Pangandaran Rp 1.324.620
  16. UMK Kabupaten Indramayu Rp 1.665.810
  17. UMK Kabupaten Bandung Rp 2.275.715
  18. UMK Kabupaten Bandung Barat Rp 2.280.175
  19. UMK Kabupaten Sumedang Rp 2.275.715
  20. UMK Kota Cimahi Rp 2.275.715
  21. UMK Kota Depok Rp 3.046.180
  22. UMK Kota Bogor Rp 3.022.765
  23. UMK Kabupaten Sukabumi Rp 2.195.435
  24. UMK Kota Bekasi Rp 3.327.160
  25. UMK Kabupaten Karawang Rp 3.330.505
  26. UMK Kabupaten Purwakarta Rp 2.927.990
  27. UMK Kabupaten Subang Rp 2.149.720

Perbandingan UMK Jawa Barat 2016 dan 2015


UMK Jateng 2018

UMK JATENG 2018
Kenaikan UMK Jateng tahun 2018 dipastikan mengikuti formula nasional sebesar 8,71% untuk semua Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, berikut daftarnya:

UMP Jateng : Rp 1.486.065

UMK JATENG 2017

Dasar Hukum : Surat Keputusan Gubernur Jateng No 560/50/2016 tentang Upah Minimum pada 35 Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 tanggal 21 November 2016

Kenaikan : Rata-rata 9,3% tertinggi Kabupaten Jepara 18,52 terendah 8,15% (angka nasional)

Daftar UMK Jateng 2017 :
  1. UMK 2017 Kota Semarang Rp 2.125.000
  2. UMK 2017 Kabupaten Demak Rp 1.900.000
  3. UMK 2017 Kabupaten Kendal Rp 1.774.867
  4. UMK 2017 Kabupaten Semarang Rp 1.745.000
  5. UMK 2017 Kabupaten Kudus Rp 1.740.900
  6. UMK 2017 Kabupaten Cilacap Rp 1.693.689
  7. UMK 2017 Kota Pekalongan Rp 1.623.750
  8. UMK 2017 Kabupaten Batang Rp 1.603.000
  9. UMK 2017 Kabupaten Jepara Rp 1.600.000
  10. UMK 2017 Kota Salatiga Rp 1.596.000
  11. UMK 2017 Kabupaten Pekalongan Rp 1.583.697,5
  12. UMK 2017 Kabupaten Magelang Rp 1.570.000
  13. UMK 2017 Kabupaten Karanganyar Rp 1.560.000
  14. UMK 2017 Kota Surakarta Rp 1.534.985
  15. UMK 2017 Kabupaten Klaten Rp 1.528.500
  16. UMK 2017 Kabupaten Purbalingga Rp 1.522.500
  17. UMK 2017 Kabupaten Boyolali Rp 1.519.289
  18. UMK 2017 Kabupaten Sukoharjo Rp 1.513.000
  19. UMK 2017 Kota Tegal Rp 1.499.500
  20. UMK 2017 Kabupaten Tegal Rp 1.487.000
  21. UMK 2017 Kabupaten Banyumas Rp 1.461.400
  22. UMK 2017 Kabupaten Pemalang Rp 1.460.000
  23. UMK 2017 Kabupaten Wonosobo Rp 1.457.100
  24. UMK 2017 Kota Magelang Rp 1.453.000
  25. UMK 2017 Kabupaten Purworejo Rp 1.445.000
  26. UMK 2017 Kabupaten Blora Rp 1.438.100
  27. UMK 2017 Kabupaten Grobogan Rp 1.435.000
  28. UMK 2017 Kabupaten Kebumen Rp 1.433.900
  29. UMK 2017 Kabupaten Temanggung Rp 1.431.500
  30. UMK 2017 Kabupaten Sragen Rp 1.422.585,52
  31. UMK 2017 Kabupaten Pati Rp 1.420.000
  32. UMK 2017 Kabupaten Brebes Rp 1.418.100
  33. UMK 2017 Kabupaten Rembang Rp 1.408.000
  34. UMK 2017 Kabupaten Wonogiri Rp 1.401.000
  35. UMK 2017 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.370.000

Tabel UMK Jateng Tahun 2017 (Tertinggi - Terendah)



UMK JATENG 2016
Seiring diterbitkannya Pergub jateng No 560/66/2015 tanggal 20 November 2015, maka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah 2016 resmi ditetapkan. UMK ini berlaku mulai 1 Januari 2016 di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

UMK tertinggi masih dipegang Kota Semarang yakni mencapai Rp 1.909.000. Sementara UMK yang terendah dipegang Kabupaten Banjarnegara Rp 1.265.000. Secara persentase rata-rata sebesar 16% kenaikan tertinggi 35% dinikmati Kabupaten Cilacap Wilayah Barat serta kenaikan terendah Kabupaten Magelang dengan 10,7%.

Penentuan besar upah sebagian besar ditentukan dengan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hanya Kabupaten Demak, Wonosobo, dan Pati yang sudah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui PP tersebut mengatur bahwa kenaikan upah memperhitungkan persentase inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Formula upah minimum yang baru = upah minimum saat ini + {upah minimum x (persentase inflasi + persentase pertumbuhan produk domestik bruto yang sedang berjalan)}
Sebagai ilustrasi misalnya inflasi tahun 2015 sebesar 6% dan pertumbuhan PDB (atau ekonomi) sebesar 5% maka kenaikan UMK minimal 11%.

Berikut pokok-pokok dalam Pergub No 560/66/2015:
  1. Upah minimum yang dimaksud adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
  2. Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
  3. Upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebihditetapkan sesuai kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha secara bipartit, dengan mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan perusahaan.
  4. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 10 hari sebelum berlakunya keputusan.
  5. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
Daftar UMK Jawa Tengah 2016 :

1. UMK Kota Semarang Rp 1.909.000
2. UMK Kabupaten Demak Rp 1.745.000
3. UMK Kabupaten Kendal Rp 1.639.600
4. UMK Kabupaten Semarang Rp 1.610.000
5. UMK Kota Salatiga Rp1.450.953
6. UMK Kabupaten Grobogan Rp 1.305.000
7. UMK Kabupaten Blora Rp 1.328.500
8. UMK Kabupaten Kudus Rp 1.608.200
9. UMK Kabupaten Jepara Rp 1.350.000
10.UMK Kabupaten Pati Rp 1.310.000
11. UMK Kabupaten Rembang Rp 1.300.000
12. UMK Kabupaten Boyolali Rp 1.403.500
13. UMK Kota Surakarta Rp 1.418.000
14. UMK Kabupaten Sukoharjo Rp 1.396.000
15. UMK Kabupaten Sragen Rp 1.300.000
16. UMK Kabupaten Karanganyar Rp 1.420.000
17. UMK Kabupaten Wonogiri Rp 1.293.000
18. UMK Kabupaten Klaten Rp 1.400.000
19. UMK Kota Magelang Rp 1.341.000
20. UMK Kabupaten Magelang Rp 1.410.000
21. UMK Kabupaten Purworejo Rp 1.300.000
22. UMK Kabupaten Wonosobo Rp 1.326.000
23. UMK Kabupaten Kebumen Rp 1.324.600
24. UMK Kabupaten Banyumas Rp 1.350.000
25a. UMK Kabupaten Cilacap Wilayah Kota Rp 1.608.000
25b. UMK Kabupaten Cilacap Wilayah Timur Rp 1.490.000
25c. UMK Kabupaten Cilacap Wilayah Barat Rp 1.483.000
26. UMK Kabupaten Temanggung Rp 1.313.000
27. UMK Kabupaten Banjarnegara Rp1.265.000
28. UMK Kabupaten Purbalingga Rp1.377.500
29. UMK Kabupaten Batang Rp1.467.500
30. UMK Kota Pekalogan Rp1.500.000
31. UMK Kabupaten Pekalongan Rp1.463.000
32. UMK Kabupaten Pemalang Rp 1.325.000
33. UMK Kota Tegal Rp1.385.000
34. UMK Kabupaten Tegal Rp 1.373.000
35. UMK Kabupaten Brebes Rp1.310.000

Perbandingan UMK Jateng 2016 dan 2015


UMK DI Yogyakarta 2018

UMK DIY 2018 
Upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) DIY Yogyakarta naik sebesatr 8,71% mengikuti formula nasional sesuai PP 78 Tahun 2015, berikut daftarnya:


UMK DIY 2017

Gubernur DIY telah menetapkan UMR di Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran kenaikan mengacu pada angka yang sudah ditetapkan pemerintah dengan kenaikan sebesar 8,25% dibandingkan UMK 2016.

UMP DI Yogyakarta sendiri ditetapkan sebesar Rp 1.337.645,25. Dengan demikian UMK Kota Yogyakarta masih tetap yang tertinggi dengan jumlah Rp 1.572.200, selanjutnya disusul Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan terakhir Kabupaten Gunung Kidul.

Kenaikan UMK DIY 2017


Daftar UMK DIY 2017
  1. Kota Yogyakarta Rp 1.572.200
  2. Kabupaten Sleman  Rp 1.448.385
  3. Kabupaten Bantul  Rp 1.404.760
  4. Kabupaten Kulon Progo  Rp 1.373.600
  5. Kabupaten Gunungkidul Rp 1.337.650

UMK DIY 2016

Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY tahun 2016 telah ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada tanggal 30/10/2015 yang lalu.

UMK 2016 tersebut mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,5 % dari tahun 2015. Penetapan UMK DIY telah menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan sesuai dengan kondisi nyata di kabupaten dan kota.

Seperti diketahui PP tersebut mengatur bahwa kenaikan upah memperhitungkan persentase inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Formula upah minimum yang baru = upah minimum saat ini + {upah minimum x (persentase inflasi + persentase pertumbuhan produk domestik bruto yang sedang berjalan)}

Berikut daftar UMK DIY 2016


Inilah Peringkat UMP 2018 Seluruh Indonesia, DIY Terendah


Upah minimum merupakan Upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

Sedangkan upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Ada 3 macam kategori atau jenis upah minimum, yaitu:
  1. Upah Minimum Provinsi (UMP)
  2. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)
  3. Upah Minimum Sektoral Provinsi
  4. Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten
Gubernur sebagai kepala daerah wajib menetapkan Upah minimum provinsi. Selain itu Gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan memperhatikan rekomendasi bupati/walikota serta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi. UMK dan Upah Minimu Sektoral harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.

Penetapan UMP dan UMK sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum yang dirumuskan dalam PP no 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sedangkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

PP No 78 Tahun 2015 menegaskan penetapan Upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dengan formula sebagai berikut:

Formula perhitungan Upah minimum:

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt )}

Keterangan:

- UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.
- UMt : Upah minimum tahun berjalan
- Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
- Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Contoh:

UMt : Rp. 2.000.000,00
Inflasit : 5%
Δ PDBt : 6%

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)}

UMn = Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x (5% + 6%)}
= Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x 11%}
= Rp. 2.000.000,00 + Rp. 220.000,00
= Rp. 2.220.000,00
UMP 2018
Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2018 sebesar 8,71% berdasarkan Surat Edaran Kemnaker tanggal 13 Oktober 2017, dengan Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017.

Kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71% dihitung berdasarkan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Rinciannya: Inflasi nasional sebesar 3,72% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99%. Selanjutnya, gubernur selaku pejabat yang berwenang wajib menetapkan UMP 2018 paling lambat pada 1 November 2017.

Berikut peringkat UMP seluruh Indonesia Tahun 2018 (tertinggi - terendah)
UMP 2017

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 naik sebesar 8,25%. Angka tersebut diperoleh dari asumsi inflasi 3,07% dan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,18%.
  • Inflasi 3,07% dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan atau year on year (yoy).
  • Pertumbuhan ekonomi 5,18 dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.
Seluruh 34 Pemerintah Provinsi telah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2017 berikut daftarnya :
  1. UMP 2017 NAD Aceh Rp 2.500.000
  2. UMP 2017 Sumatera Utara Rp 1.961.354
  3. UMP 2017 Jambi  Rp 2.063.000
  4. UMP 2017 Bengkulu  Rp 1.730.000
  5. UMP 2017 Bangka Belitung Rp 2.534.673
  6. UMP 2017 Riau  Rp 2.266.722
  7. UMP 2017 Sumatera Barat Rp 1.949.284
  8. UMP 2017 Kepulauan Riau Rp 2.358.454
  9. UMP 2017 Sumatera Selatan Rp 2.388.000
  10. UMP 2017 Lampung  Rp 1.908.447
  11. UMP 2017 Banten  Rp 1.931.180
  12. UMP 2017 DKI Jakarta Rp 3.355.750
  13. UMP 2017 Jawa Barat Rp 1.420.624
  14. UMP 2017 Jawa Tengah Rp 1.367.000
  15. UMP 2017 DIY Rp 1.337.645
  16. UMP 2017 Jawa Timur Rp 1.388.000
  17. UMP 2017 Bali  Rp 1.956.727
  18. UMP 2017 Kalimantan Barat Rp 1.882.900
  19. UMP 2017 Kalimantan Selatan Rp 2.258.000
  20. UMP 2017 Kalimantan Tengah Rp 2.222.986
  21. UMP 2017 Kalimantan Timur Rp 2.339.556
  22. UMP 2017 Kalimantan Utara Rp 2358800
  23. UMP 2017 NTB Rp 1.631.245
  24. UMP 2017 NTT Rp 1.650.000
  25. UMP 2017 Gorontalo  Rp 2.030.000
  26. UMP 2017 Sulawesi Barat Rp 2.017.780
  27. UMP 2017 Sulawesi Selatan Rp 2.500.000
  28. UMP 2017 Sulawesi Tengah Rp 1.807.775
  29. UMP 2017 Sulawesi Tenggara Rp 2.002.625
  30. UMP 2017 Sulawesi Utara Rp 2.598.000
  31. UMP 2017 Maluku  Rp 1.925.000
  32. UMP 2017 Maluku Utara Rp 1.975.000
  33. UMP 2017 Papua Barat Rp 2.416.855
  34. UMP 2017 Papua Rp 2.663.646


UMP 2016

Daftar Upah Minimum Provinsi - UMP 2016 : 
  1. UMP NAD Aceh Rp 2.118.500
  2. UMP Sumatera Utara Rp 1.811.875
  3. UMP Jambi  Rp 1.906.650
  4. UMP Bengkulu  Rp 1.605.000
  5. UMP Bangka Belitung Rp 2.341.500
  6. UMP Riau  Rp 2.095.000
  7. UMP Sumatera Barat Rp 1.800.725
  8. UMP Kepulauan Riau Rp 2.178.710
  9. UMP Lampung  Rp 1.763.000
  10. UMP Banten  Rp 1.784.000
  11. UMP DKI Jakarta Rp 3.100.000
  12. UMP Bali  Rp 1.807.600
  13. UMP Kalimantan Barat Rp 1.739.400
  14. UMP Kalimantan Selatan Rp 2.085.050
  15. UMP Kalimantan Tengah Rp 2.057.550
  16. UMP Kalimantan Timur Rp 2.161.253
  17. UMP Kalimantan Utara Rp 2.175.340
  18. UMP NTB Rp 1.482.950
  19. UMP Gorontalo  Rp 1.875.000
  20. UMP Sulawesi Barat Rp 1.864.000
  21. UMP Sulawesi Selatan Rp 2.250.000
  22. UMP Sulawesi Tengah Rp 1.670.000
  23. UMP Sulawesi Tenggara Rp 1.850.000
  24. UMP Sulawesi Utara Rp 2.400.000
  25. UMP Maluku  Rp 1.775.000
  26. UMP Maluku Utara Rp 1.681.266
  27. UMP Papua Barat Rp 2.237.000
Perbandingan UMP Provinsi 2016 dan UMP 2015


Lima Provinsi yakni Provinsi Jatim, Jabar, Jateng dan DIY dan Banten langsung menetapkan Upah minimum Kabupaten/Kota dengan besaran sudah ditetapkan untuk masing-masing Kabupaten/Kota.

Tarif Tol Bawen - Salatiga

Mulai 17 September 2017 Ruas Jalan Tol Bawen - Salatiga sepanjang 17,6 km, yang merupakan bagian dari Tol Solo Semarang mulai beroperasi.Pengoperasian seksi III : Ruas Bawen Salatiga melengkapi pengoperasian seksi I : Ruas Semarang Ungaran sepanjang 10,85 km pada bulan November 2011 dan seksi II : Ungaran Bawen sepanjang 11,99 km pada bulan April 2014.

Saat ini PT Trans Marga Jateng sedang menyelesaikan pembangunan konstruksi Ruas Salatiga-Kartosuro sepanjang 32,20 km.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 718/KPTS/M/2017 Tanggal: 15 September 2017 Jalan Tol Semarang - Solo Ruas Bawen - Salatiga dioperasikan untuk umum sekaligus Perubahan Sistem Transaksi, dari Sistem Terbuka menjadi Sistem Tertutup. Sekaligus pemberlakuan tarif tol ruas Semarang - Salatiga yang berlaku mulai tanggal 22 September 2017.

Pengoperasian Ruas Bawen-Salatiga sekaligus menandai perubahan sistem transaksi tol. Sistem transaksi saat ini menggunakan sistem terbuka, selanjutnya akan menggunakan sistem transaksi tertutup, sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).

Mekanisme pengoperasian dengan sistem tertutup dapat digambarkan sebagai berikut : Pemakai jalan tol memasuki Gardu Masuk (Entrance) harus mengambil Kartu Tanda Masuk Elektronik (KTME), Di Gardu Keluar (Exit) menyerahkan KTME serta membayar tol sesuai golongan kendaraan dan asal Gerbang Tol. Sedangkan dalam mekanisme transaksi Sistem Terbuka, setiap pemakai jalan yang lewat gardu tol langsung membayar tol sesuai dengan golongan kendaraan.

Seperti diketahui mulai Oktober 2017 pembayaran tol hanya dengan uang elektronik atau tidak melayani pembayaran uang tunai.

Cara atau mekanisme sistem transaksi tol tertutup bagi pengguna uang elektronik :
  1. Masuk gardu masuk (entrance) bisa lewat GTO atau gardu reguler
  2. Tempelkan uang elektronik ke mesin (reader) kemudian Palang Terbuka - masuk ke tol
  3. Sampai di gardu tol keluar (exit) berikan uang elektronik kepada petugas di gardu (jika masuk gardu reguler) atau tempelkan uang elektronik ke mesin (reader) jika masuk GTO dan lihat saldo anda.
  4. Palang terbuka - keluar tol
Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Nomor 718/KPTS/M/2017 per 15 September 2017, tarif Tol Semarang-Solo Seksi III Ruas Bawen-Salatiga dibedakan menjadi lima golongan yakni :
  • Golongan I Rp 17.500, 
  • Golongan II Rp 26.500, 
  • Golongan III Rp 35.000, 
  • Golongan IV Rp 44.000, 
  • Golongan V Rp 53.000.
Sehingga jika berangkat dari gerbang tol (GT) Banyumanik ke GT Salatiga atau sebaliknya maka tarifnya sebagai berikut :
  • Golongan I: Rp 32.000
  • Golongan II: Rp 48.500
  • Golongan III: Rp 64.000
  • Golongan IV: Rp 80.500
  • Golongan V: Rp 96.500

Daftar Lengkap Tarif Tol Semarang


Tarif Tol Jagorawi per 8 September 2017 Disamaratakan

Melalui Kepmen PUPR Nomor 692/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Tarif dan Perubahan Sistem Transaksi Pembayaran Tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) tanggal 31 Agustus 2017 maka sistem pembayaran di Tol Jagorawi yang sebelumnya terbuka dan tertutup menjadi sistem terbuka dengan tarif merata yang akan mulai berlaku pada Jumat, 8 September 2017 pukul 00.00 WIB.

Dengan diberlakukannya sistem pembayaran terbuka tersebut, maka pengguna tol dari arah Jakarta menuju Ciawi maupun dari arah sebaliknya hanya membayar satu kali saja dengan tarif sama baik jarak dekat maupun jauh.

Pengguna tol ke arah Jakarta akan membayar pada pintu masuk tol (on ramp) dan yang ke arah Bogor pembayaran dilakukan di pintu keluar tol (off ramp). Dengan demikian pada dua gerbang tol (GT) yang ada di dalam ruas tol tersebut, yakni GT Cibubur dan GT Cimanggis Utama tidak ada lagi transaksi.

Diharapkan pasca perubahan sistem transaksi dapat mengurai kepadatan Jalan Tol Jagorawi karena simpul kepadatan di GT Cimanggis Utama dan GT Cibubur Utama dihilangkan sehingga lalu lintas terdistribusi di beberapa titik.

Sedangkan untuk mengantisipasi kemacetan di pintu masuk dan pintu keluar tol, akan dilakukan penambahan gardu yakni pada GT Cimanggis 3 sebanyak 5 gardu, GT Gunung Putri 2 gardu, GT Bogor 8 gardu dan GT Ciawi 8 gardu.

Dengan demikian besaran tarif yang ditetapkan menjadi sama yakni Rp 6.500 untuk kendaraan golongan I. Dengan tarif baru tersebut, bagi pengguna jarak jauh besaran tarifnya turun, sementara jarak dekat tarifnya naik, berikut daftarnya :

Daftar Tarif Tol Jagorawi
  1. Golongan I Rp 6.500 
  2. Golongan II Rp 9.500 
  3. Golongan III menjadi Rp 13.000
  4. Golongan IV menjadi Rp 16.000 
  5. Golongan V menjadi Rp 19.500.