UMK Sektoral Kabupaten Bekasi 2018 Lengkap

UMSK Kabupaten Bekasi 2018 Naik 8.71%

Upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Kab. Bekasi tahun 2018 telah disepakati secara bipatriat antara Serikat Pekerja, Apindo dan Disnaker yang tergabung dalan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.

UMSK Kabupaten Bekasi 2018 dipastikan naik sebesar 8.71% dibandingkan UMSK tahun lalu. Proses selanjutnya Bupati Bekasi mengajukan usulan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk kemudian diterbitkan Keputusan Gubernur tentang UMSK Kabupaten atau Kota di Jawa Barat.

Per tanggal 4 Mei 2018 Gubernur Jawa Barat menetapkan upah minimum sektoral dengan ditandatanganinya keputusan Gubernur No. 561/433/Yanbangsos/2018 tentang upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi, berikut daftarnya:

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi 2018



UMSK 2017

Upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi 2017 akhirnya sudah disepakati antara perwakilan pengusaha (APINDO) dengan elemen Serikat Pekerja dan juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi) pada tanggal 19 Januari 2017.

Kesepakatan bipartit UMSK Kabupaten Bekasi ini akan diajukan ke kepala daerah, selanjutnya diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk legalitasnya. (Update: Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Keputusan Gubernur No: 561/Kep.266-Yanbangsos/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017).

Besaran UMSK Kabupaten Bekasi 2017  sangat beragam untuk masing-masing sektor, bahkan secara khusus ada yang menyebutkan nama perusahaan tertentu.

Pengklasifikasian sektor industri berdasarkan KBLI 2005 dan KBLI 2009 dibagi dalam 5 sektor yakni sektor otomotif, sektor elektronik, sektor logam, sektor kimia farmasi dan sektor lainnya.

Berikut daftar UMSK Kabupaten Bekasi 2017

Sektor Otomotif
  1. Produsen kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 4.120.000
  2. Industri Komponen Kendaraan roda dua atau lebih Rp 3.950.000
  3. lndustri sub komponen kendaraan roda dua atau lebih (Khusus PT. Toyoseal) Rp 3.775.000
Sektor Elektronik 
  1. Industri produsen barang elelctronik Rp 3.945.000
  2. Industri komponen barang elektronik Rp 3.772.000
Sektor Logam
  1. Industri peleburan logam dasar besi dan baja Rp 4.000.000
  2. Industri logam dasar bukan besi Rp 3.950.000
  3. Industri pengecoran besi dan baja Rp 3.950.000
  4. lndustri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya Rp 3.772.000
Sektor Kimia Farmasi
  1. Industri kimia Rp 3.945.000
  2. Industri obat-obatan dan peralatan rumah sakit (skala menengah/kecil). Rp 3.772.000
Sektor Lainnya
  1. Industri penggilingan baja Rp 3.945.000
  2. Industri Galvanizing (Khusus PT. IFE Steel) Rp 3.772.000
  3. Industri Kimia dasar organic (PT. Sinar Syno, PT. Toyoink) Rp 4.000.000
  4. Industri non woven Rp 3.533.000
  5. Industri ban dalam dan ban luar (PT. Multistrada Arah Sarana) Rp 4.100.000
  6. Industri vukanisir ban Rp 3.772.000
  7. Industri karet Rp 3.945.000
  8. Industri barang logam siap pasang untuk bangunan Rp 3.945.000
  9. Konstruksi gedung Rp 3.945.000
  10. Konstruksi bangunan sipil Rp 3.945.000
  11. Industri percetakan (skala besar) Rp 3.772.000
  12. Industri kayu lapis Rp 3.535.000
  13. Industri komponen bahan bangunan (PT. Kayu Permata) Rp 3.535.000
  14. Industri barang dart plastik (diluar komponen otomotif dan elektronika) Rp 3.772.000
  15. Industri kaca Rp 3.772.000
  16. Industri bahan bangunan dari porselen (PT. Gracious) Rp 3.772.000
  17. Indusalat listrik dan alat laboratorium dari porselen Rp 3.772.000
  18. Indusbarang-barang dari tanah liat, keramik Rp 3.772.000
  19. Industri barang marmer Rp 3.850.000
  20. Industri barang asbes Rp 3.945.000
  21. Industri peralatan kantor dari logam selain furniture Rp 3.945.000
  22. Induspompa dan kompresor Rp 3.772.000
  23. Industri mesin-mesin umum Rp 3.945.000
  24. Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga (PT. Frigoglass) Rp 4.122.000
  25. Industri mesin untuk pengolahan logam Rp 3.945.000
  26. Industri mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi Rp 3.945.000
  27. Industri mesin-mesin khusus Rp 3.945.000
  28. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam (PT. Yishen) Rp 4.009.000 
  29. Industri motor listrik, generator, transformator Rp 3.945.000
  30. Industri bola lampu dan lampu penerangan Rp 3.772.000
  31. Industri alat mainan anak-anak Skala besar (PT. Mattel) Rp 3.945.000
  32. Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  33. Jasa Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  34. Ketenagalistrikan Rp 3.945.000
  35. Gas Rp 3.945.000
  36. Penggalian batu-batuan (PT. Rlkadi) Rp 3.535.000
  37. Industri minuman keras Rp 3.945.000
  38. Industri malt dan minuman mengandung malt Rp 3.945.000
  39. Pemotongan hewan dan pengawetan daging Rp 3.772.000
  40. Industri minyak goreng dan kelapa sawit Rp 3.772.000
  41. Industri roti dan sejenisnya Rp 3.772.000
  42. Industri roti kering dan sejenisnya (PT. Mondelez) ) Rp 3.807.000
  43. Industri coklat dan kembang gula Skala besar (PT. Mayors) Rp 4.000.000
  44. Industri coklat dan kembang gula Rp 3.772.000
  45. Industri mie dan sejenisnya Rp 3.807.000
  46. Indusrtri kecap Rp 3.807.000
  47. Industri makanan lainnya Rp 3.772.000
  48. Industri minuman ringan dan air dalam kemasan Rp 3.772.000
  49. Industri susu dan makanan dari susu (PT. Danone/Indokual) Rp 3.772.000
  50. Industri susu dan makanan dari susu Rp 3.535.000
  51. Industri tekstil Rp 3.772.000
  52. Industri persiapan dan pemintalan Rp 3.532.852
  53. Industri penyelesaian akhir tekstil Rp 3.532.852
  54. Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya Rp 3533000
  55. Industri kulit dan kulit buatan Rp 3.533.000
  56. Perdagangan eceran Skala besar (PT. Indomaret/Indomarco) Rp 3.601.000
  57. Perdagangan eceran skala besar (PT. Alfamart/Alfaria) Rp 3.535.000
  58. Pergudangan (PMA) Rp 3.533.000
  59. Industri feminism (PT. Kimberly Clark) Rp 3.533.000
  60. Industri bubur kertas dan pulp Rp 3.945.000
  61. Industri cat, pernis dan lak Rp 3.945.000
  62. Industri cat (PT. Jotun) , Rp 3.772.000
  63. Industri oil cooler kendaraan bermotor Rp 4.122.000
  64. Industri perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (PT. Kwang Who, PT. Tsuang Hine, PT. Chaolong) Rp 4.122.000
  65. Jasa industri untuk pekerjaan khusus logam Rp 3.945.000
  66. Industri barang peralatan teknik/industri dari plastik untuk kendaraan bermotor Rp 3.945.000
  67. Industri komponen dan suku cabang motor penggerak mula (PT. Fuji Presisi) Rp 3.945.000
  68. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 3.945.000
  69. Industri bahan baku pemberantasan hams Rp 4.009.000
  70. Industri barang dari kapur dan semen untuk konstruksi Rp 3.772.000
  71. Industri damar buatan dan bahan baku plastik Rp 3.945.000
  72. Industri komponen otomotif metal forming dies (PT. Delacemara) Rp 3.945.000
  73. Industri komponen otomotif (PT. Cheh Hwa) Rp 3.945.000
  74. Industri barang dan peralatan teknilc/industry dari plastik Rp 3.772.000
  75. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam suspense (PT. NOK Indonesia) Rp 3.945.000
* Catatan: UMK Kabupaten Bekasi 2017 Rp 3.530.438

UMSK 2016

Tanggal 17 November 2015 diadakan Rapat Dewan Pengupahan Kab. Bekasi untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi. Pertemuan tersebut dihadiri wakil pemerintah Disnaker, perwakilan pengusaha dan perwakilan dari serikat pekerja atau serikat buruh.

Pengambilan keputusan akhirnya dilakukan melalui voting dengan hasil besaran UMK dan UMK Sektoral atau kelompok usaha naik sekitar 11,5 persen.

Hasil voting putusan UMK Kabupaten Bekasi Tahun 2016 :
  • Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp 2.925.000 naik sebesar 11,5 % (336.375) menjadi Rp.3.261.375
  • Pengecualian untuk Rumah sakit/klinik Rp.2.470.000 naik sebesar 11,5% (284.050) menjadi Rp.2.754.050
  • Kelompok I / Sektor III: Rp 3.268.000,- naik sebesar 11,5% (375.820) menjadi Rp.3.643.820
  • Kelompok II / sektor II: Rp 3.125.000 naik sebesar 11,5% (359.375) menjadi Rp.3.484.375
  • Kelompok III /sektor I: Rp 2.927.000 naik sebesar 11,5% (336.605) menjadi Rp.3.261.605
Besaran kenaikan 11,5 % di atas mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 di mana kenaikan upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga di dapatlah angka tersebut.

Seperti diketahui UMK yang baru berlaku mulai 1 Januari 2016. Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Surat Keputusan No: 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Propinsi Jawa Barat 2016. Namun dalam peraturan tersebut belum dicantumkan upah minimum sektoral.

Update:

UMSK Kabupaten Bekasi telah ditetapkan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat. Rincian UMK Sektoral Kabupaten Bekasi sebagai berikut:
  1. Sektor I (Rumah sakit/klinik) Rp 2.754.050
  2. Sektor II : Rp Rp 3.263.605
  3. Sektor III : Rp 3.484.375
  4. Sektor IV : Rp 3.643.820
Daftar UMK Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2016



   

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang 2018

Upah minimum sektoral Kabupaten Tangerang tahun 2018 dikelompokkan menjadi 5 sektor usaha sesuai dengan golongannya. Besaran UMSK tiap sektor ditetapkan berdasarkan penambahan persentase dari UMK Kabupaten Tangerang. Sedangkan upah minimum kabupaten Tangerang pada tahun 2018 mencapai Rp 3.555.834,67 sehingga besaran UMSK Kabupaten Tangerang dari sektor IA s/d sektor IIIB terdiri dari:
  1. Sektor IA ditambah 15% dari UMK 2018 Rp4.089.209,87 
  2. Sektor IB ditambah 11% dari UMK 2018 Rp3.946.976,48 
  3. Sektor II ditambah 10% dari UMK 2018 Rp3.911.418,14 
  4. Sektor IIIA ditambah 5% dari UMK 2018 Rp3.733.626,40 
  5. Sektor IIIB ditambah 2.5% dari UMK 2018 Rp3.644.730,54 
Ketentuan UMSK di atas berlaku mulai pada tanggal ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.496-Huk/2017 tanggal 29 Desember 2017. UMSK berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja di bawah 1 tahun. Besaran upah bagi pekerja di atas 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak (pekerja dan atau serikat pekerja dengan pengusaha).

Seperti diketahui Upah minimum sektoral adalah upah minimum yang ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Daftar UMSK Kabupaten Tangerang 2018









Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang 2018

Upah minimum sektoral adalah upah minimum yang ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Upah minimum sektoral Kabupaten Serang tahun 2018 ditetapkan menjadi 2 kelompok sektor usaha dengan besaran Sektor 1 Rp 3.677.713,5 dan Sektor 2 Rp 3.633.713,5. Dasar hukum pemberlakuan upah minimum sektoral Kabupaten Serang mengacu pada Kep Gubernur Banten No. 561/Kep.496-Huk/2017 tertanggal 29 Desember 2017.

Sektor 1 meliputi usaha
  1. KIMIA
  2. PERTAMBANGAN
  3. ENERGI
  4. LOGAM
  5. ELEKTRONIK
  6. OTOMOT1F
Sektor 2 :
  1. MAKANAN DAN MINUMAN
  2. PERKAYUAN
  3. TEXTIL
  4. KULIT
  5. KERTAS
Rincian sektor usaha beserta klasifikasi dan jenis usahanya beserta UMSK Kabupeten Serang 2018 dijabarkan dalam tabel berikut:

Uapah Minimum Sektoral Kabupaten Serang 2018

Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon 2018

Upah minimum sektoral Kota Cilegon tahun 2018 ditetapkan dalam 3 kelompok sektor/usaha. Pengelompokan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.496-Huk/2017 yang ditandatangani tanggal 29 Desember 2017.

Besaran upah sektoral 2018 Kota Cilegon masing-masing kelompok ditetapkan sebagai berikut:

1. Kelompok I sebesar Rp 3.948.214 (ditambah 9% dari UMK) dengan sub sektor usaha:
  • Industri Bahan Kimia dan Barang dari bahan Kimia
  • Industri Logam Dasar
  • Industri Mesin dan Perlengkapan
  • Pengadaan Litrik Gas Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
  • Konstruksi Khusus
  • Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa
2. Kelompok II sebesar 3.875.770 (ditambah 7% dari UMK) dengan sub sektor:
  • Industri Bahan Makanan
  • Pergudangan dan jasa Pengangkutan
  • Aktivitas jasa keuangan, Bukan asuransi, dan Dana Pensiun
  • Pengolahan Air
  • Pengolahan Air Limbah 
3. Kelompok III sebesar 3.803.325 (ditambah 5% dari UMK) dengan sub sektor:
  • Industri Pereetakan dan Reproduksi Media Rekaman
  • Telekomunikasi
  • Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib
  • Real Estat
  • Aktivitas Ketenagakerjaan
  • Aktivitas Agen Perjalanan
  • Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya
  • Aktivitas Kesehatan Manusia
  • Konstruksi Gedung
Daftar lengkap Upah sektoral Kota Cilegon per sub sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:




Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2018 berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunvai masa keija kurang dari 1 (satu) tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Perhitungan Lengkap Rekalkulasi Bunga BRI

BRI sejak beberapa tahun terakhir menerapkan skema rekalkulasi bunga bagi nasabah yang ingin melakukan penutupan atau pelunasan pinjaman lebih awal dari waktu angsuran. Rekalkulasi bunga ini berdampak pada membengkaknya jumlah pelunasan yang harus dibayarkan kepada BRI.

Hal tersebut dikarenakan BRI menggunakan skema suku bunga efektif ketika nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo bukan bunga flat murni seperti yang dibayangkan kebanyakan nasabah. Masalahnya sejak awal pihak BRI tidak transparan dengan mekanisme rekalkulasi bunga. Hampir dipastikan marketing BRI kurang (atau tidak mau) memberi pemahaman kepada peminjam tentang aturan pelunasan awal ini.

Tentu saja nasabah yang mengajukan pelunasan awal dari jatuh tempo akan terkejut luar biasa ketika disodori jumlah dana yang harus dibayarkan. Jika nasabah menanyakan dari mana perhitungan tersebut, kebanyakan pihak BRI akan menjawab seragam (sesuai instruksi?) bahwa perhitungan tersebut by sistem.

BRI berargumen skema rekalkulasi bunga tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia bahwa pencatatan akuntansi harus sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) 50/55. Kebijakan ini makin mendapatkan angin segar karena adanya keputusan dari MA yang memenangkan BRI ketika ada nasabah yang menuntut BRI soal rekalkulasi bunga. Artinya BRI semakin merasa punya pijakan legalitas yang kuat untuk terus melanjutkan kebijakan ini.

Sedihnya bagi peminjam, rekalkulasi bunga ini juga berlaku untuk top up pinjaman bukan hanya untuk pelunasan saja . Selain membayar pokok pinjaman, debitur juga terkena rekalkulasi bunga sebelum mendapatkan pinjaman baru. Dengan kata lain tidak banyak alternatif pilihan bagi nasabah BRI yang terlanjur meminjam selain melanjutkan kredit sampai selesai jatuh tempo.

Berikut ini akan dijelaskan soal perhitungan rekalkulasi bunga BRI dan mengapa sisa bunga yang dibayarkan sedemikian mengejutkan?

Kuncinya rekalkulasi bunga adalah konversi suku bunga flat ke bunga efektif per tahun. Perhitungan konversi bunga ini bisa memakai rumus excel atau menggunakan website simulasi kredit.

Sebagai contoh pagu pinjaman Rp 100.000.000 dengan bunga flat 1% perbulan atau 12% per tahun jika dikonversikan ke bunga efektif didapatkan angka sebagai berikut:






Perhitungan angsuran, bunga dengan sistem bunga flat 
(Sewaktu pertama kali meminjam dijelaskan skema seperti ini)



Perhitungan angsuran, bunga dengan sistem bunga efektif
(Sewaktu pelunasan BRI memakai sistem ini)

Dari dua tabel diatas didapatkan rekalkulasi bunga yang harus dibayarkan nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Rekalkulasi ini menghitung akumulasi selisih antara sistem bunga efektif dengan bunga flat, dengan hasil sebagai berikut:


Keterangan:
  • Pelunasan bulan 1: akumulasi bunga bulan 1
  • Pelunasan bulan 2: akumulasi bunga bulan 1 dan 2
  • Pelunasan bulan 3: akumulasi bunga bulan 1, 2, dan 3
  • Pelunasan bulan 4: akumulasi bunga bulan 1, 2, 3 dan 4
  • Pelunasan bulan 5: akumulasi bunga bulan 1, 2, 3, 4 dan 5 dst
Sehingga jumlah bunga yang harus dibayarkan ketika melunasi bulan ke-5 sebesar Rp3.370.919,53. Jika melunasi pada bulan 10 bunga yang ditanggung naik mencapai Rp 5.323.608,61. Pelunasan pada bulan 16 maka bunga yang dibayarkan sebesar Rp4.846.046,28.

Perhitungan rekalkulasi bunga ini jika digambarkan akan membentuk kurva gunung. Ketika pelunasan sebealum jatuh tempo dilakukan pada bulan-bulan awal atau akhir, rekalkulasi bunganya semakin kecil. Tapi ketika semakin ke tengah maka rekalkulasinya semakin besar.



Upah Sektoral Jakarta 2018

UMSP Jakarta 2018

Mengacu pada pertauran Gubernur DKI Jakarta No. 16 tahun 2018, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2018 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut: 

a. sektor kimia, energi dan pertambangan;
b. sektor logam, elektronik dan mesin;
c. sektor otomotif;
d. sektor asuransi dan perbankan;
e. sektor makanan dan minuman;
f. sektor farmasi dan kesehatan;
g. sektor tekstil, sandang dan kulit;
h. sektor pariwisata;
i. sektor telekomunikasi;
j. sektor ritel; dan
k. sektor bangunan dan pekerjaan umum. 







UMSP 2017

Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2017 ditetapkan dengan Pergub No 20 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2017 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut:

a. sektor kimia, energi dan pertambangan;
b. sektor logam, elektronik dan mesin; dan
c. sektor farmasi dan kesehatan.


Upah minumu sektoral Jakarta tahap II ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 52 Tahun 2017 tanggal 13 April 2017. Dalam Pergub tersebut ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut :

a. sektor kirnia, energi dan pertambangan
b. sektor logam, elektronik dan mesin;
c. sektor otomotif;
d. sektor asuransi dan perbankan;
e. sektor makanan dan minuman;
f. sektor farmasi dan kesehatan; dan
g. sektor pariwisata.



UMSP 2016

Upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sudah diputuskan dengan diterbitkannya Pergub No 8 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta 2016.

Mengacu pada data tersebut, upah minimum sektoral DKI Jakarta mengalami kenaikan dengan angka rata-rata 13,3%. Persentase ini mengikuti formula PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana kenaikan upah mengikuti laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sektor otomotif tetap menjadi primadona dengan upah tertinggi mencapai Rp 3.788.770 dan Rp 3.807.725

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok sektoral yang telah ditetapkan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Besaran upah sektoral ini hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2016 ditetapkan dalam sektor sebagai berikut :
  1. Sektor bangunan dan pekerjaan umum.
  2. Sektor kimia, energi dan pertambangan.
  3. Sektor logam, elektronik dan mesin.
  4. Sektor otomotif.
  5. Sektor asuransi dan perbankan.
  6. Sektor makanan dan minuman.
  7. Sektor farmasi dan kesehatan.
  8. Sektor tekstil, sandang dan kulit.
  9. Sektor pariwisata.
  10. Sektor telekomunikasi.
  11. Sektor retail.


Tarif Tol Cipularang 2018

Jalan Tol Cipularang (Cikampek - Purwakarta - Padalarang) merupakan jalan tol di Indonesia yang menghubungkan kota Jakarta dan Bandung. Tol ini membentang dari Cikampek-Purwakarta sampai Padalarang sepanjang 59 km. Jalan Tol Cipularang didesain untuk mengantispasi peningkatan arus lalu lintas Jakarta Bandung.

Melalui tol ini, perjalanan Jakarta- Bandung hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit dihitung dari Pasteur-Cawang. Waktu tempuh tersebut dapat bertambah dikarenakan oleh beberapa hambatan yang terjadi di sepanjang ruas jalan tol Cipularang, misalnya kemacetan atau kontur tanah.

Jalan tol ini mulai beroperasi secara terbatas bersamaan dengan berlangsungnya KTT Asia Afrika bulan April 2005 yang berlangsung di Bandung dan diresmikan pada tanggal 13 Juli 2005

Pembangunan jalan tol Cipularang terdiri atas 2 tahap, Tahap I dimulai pada Februari 2002 sepanjang 18 km meliputi ruas Dawuan - Dangdeur (6 km) dan Padalarang-Cikamuning atau Padalarang By Pass (5,5 km). Pengerjaannya menghabiskan waktu 19 bulan atau 0,95 km per bulan, beroperasi secara resmi pada Januari 2004.

Jalan tol Cipularang tahap II sepanjang 41 km melintasi dua Kabupaten: Purwakarta dan Bandung di Propinsi Jawa Barat sesuai peta pada Gambar III.3. Dibangun pada bulan April 2004 dan selesai pada April 2005 (12 bulan) dengan empat jembatan utama, dibagi dalam dua jalur - dua lajur dengan lebar setiap lajur 3,6 meter.

Tol Cipularang mempunyai 5 Gerbang Tol yakni SS dawuan, Sadang, Jatiluhur, Cikamuning dan SS Padalarang. Khusus gerbang tol Cikamuning hanya sebagai gerbang keluar dari arah Bandung.

TARIF TOL CIPULARANG 2018
Berdasarkan Kepmen PUPR No. 97/KPTS/M/2018 Tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang tol cipularang mengalami penyesuaian alias naik mulai tanggal 15 Februari 2018.

Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun oleh BPJT, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi di wilayah tertentu.

Tarif tol awal dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Sedangkan perhitungan usulan tarif tol dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang kemudian dievaluasi oleh BPJT berdasarkan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama dua tahun terakhir.

Berikut daftar tarif tol Cipularang 2018


TARIF NOVEMBER 2015

Tarif Tol Cipularang sejak 1 November 2015 naik sesuai besaran inflasi setiap wilayah (kurang lebih 10,35%). Penyesuaian ini diatur dalam Keptusan Menteri PUPERA nomor 507/KPTS/M/2015 tentang Penyesuaian Beberapa Ruas Jalan Tol.

Tarif Jalan Tol Cipularang


UMK Bali Tahun 2018

UMK Bali tahun 2018 untuk tiap Kabupaten/Kota di Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 65 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang upah minimum kabupaten/kota.

Yang dimaksud Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Besarnya upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha pada perusahaan bersangkutan.

Kabupaten Badung masih menduduki peringkat tertinggi untuk besaran UMK dibandingkan dengan wilayah lain dengan jumlah UMK Rp 2.499.580,99 disusul kemudian Kota Denpasar dan yang paling buncit Kabupaten Bangli dengan besaran UMK Rp 2.128.253.

Perlu diketahui UMK berbeda dengan UMP (Upaj Minimum Provinsi), besaran UMK minimal sama dengan UMP. Sesuai Pergub Bali No 63 Tahun 2017 UMP Bali tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 2.127.157,92.

Ketentuan UMK 2018 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018. Bagi pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan UMK yang baru dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi .

Berikut daftar UMK Bali 2018
  1. Kabupaten Badung Rp 2.499.580,99
  2. Kota Denpasar Rp 2.363.000,-
  3. Kabupaten Gianyar Rp 2.240.766,-
  4. Kabupaten Karangasem Rp 2.180.000,-
  5. Kabupaten Jembrana Rp 2.181.393,-
  6. Kabupaten Tabanan Rp 2.239.500,-
  7. Kabupaten Klungkung Rp 2.164.991,583
  8. Kabupaten Buleleng Rp 2.165.000,-
  9. Kabupaten Bangli Rp 2.128.2531.

UMK BALI 2017


Upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali naik mengikuti formula nasional sesuai PP 78 Tahun 2015. Persentase kenaikan UMR Bali Tahun 2017 atau UMK masing-masing wilayah kabupaten/kota besarannya seragam yakni 8,25%, hanya Denpasar angka kenaikannya 8,27% (tidak jauh berbeda).
UMK Bali telah ditetapkan dengan Peratran Gubernur Bali No 67 Tahun 2016 tentang upah minimum kabupaten/kota. UMK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih besaran UMK dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha pada perusahaan bersangkutan.

Berikut daftar UMK Bali 2017
  1. UMK 2017 Kota Denpasar Rp 2.173.000
  2. UMK 2017 Kabupaten Badung Rp 2.299.311
  3. UMK 2017 Kabupaten Gianyar Rp 2.061.233
  4. UMK 2017 Kabupaten Tabanan Rp 2.059.965
  5. UMK 2017 Kabupaten Jembrana Rp 2.006.617
  6. UMK 2017 Kabupaten Buleleng Rp 1.991.529
  7. UMK 2017 Kabupaten Klungkung Rp 1.991.529
  8. UMK 2017 Kabupaten Karangasem Rp 2.051.879
  9. UMK 2017 Kabupaten Bangli Rp 1.957.734

Perbandingan UMK Bali 2017 dan UMK 2016

UMK BALI 2016

Kenaikan Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Bali mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 dengan kenaikan semuanya 11,5 %. Dalam PP tentang pengupahan tersebut kenaikan UMK berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan ditetapkan oleh Gubernur dengan besaran UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota sudah ditetapkan UMK masing-masing daerah kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Besarnya upah minimum  dihitung berdasarkan formula dalam PP 78/2015 dan berlaku mulai 1 Januari 2016.

Dalam Pergub 1/2016 tersebut dijelaskan bahwa besarnya upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh bersangkutan. Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Daftar UMK Bali 2016:
  1. UMK Kota Denpasar Rp  2.007.000
  2. UMK Kabupaten Badung Rp  2.124.075
  3. UMK Kabupaten Gianyar Rp  1.904.141
  4. UMK Kabupaten Tabanan Rp  1.902.970
  5. UMK Kabupaten Buleleng Rp  1.839.750
  6. UMK Kabupaten Klungkung Rp  1.839.750
  7. UMK Kabupaten Karanagsem Rp  1.895.500
  8. UMK Kabupaten Bangli Rp  1.808.530
Pergub No 1 Tahun 2016 belum mencantumkan upah minimum Kabupaten Jembrana, namun bila memakai formula perhitungan PP 78 maka UMK Jembrana sebesar Rp 1.809.087.

Perbandingan UMK Bali 2016 dan UMK 2015

UMK Sumut 2018

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 Sumatera Utara sudah sudah ditetapkan dengan ditandatanganinya SK Gubernur. Sesuai ketentuan upah minimum Kabupaten/Kota diusulkan kepala daerah yakni Bupati/Walikota setempat.

Terdapat 4 daerah yang tidak mengusulkan UMK sehingga daerah tersebut menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut 2018 sebesar Rp 2.132.168,68. Keempat daerah tersebut meliputi Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Pakpak Bharat.

Besaran kenaikan UMK rata-rata mengikuti rumus nasional sebesar 8,71% hanya Kabupaten Deli Serdang persentase kenaikannya melebihi yakni 9,17 persen, berikut besarannya:

  1. Kabupaten Asahan Rp 2.401.172,48
  2. Kabupaten Batubara Rp 2.722.640,93
  3. Kabupaten Dairi Rp 2.136.260,21
  4. Kabupaten Deli Serdang Rp 2.720.100,00
  5. Kabupaten Humbang Hasundutan Rp 2.153.182,54
  6. Kabupaten Karo Rp 2.619.234,41
  7. Kabupaten Labuhanbatu Rp 2.469.891,20
  8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp 2.500.330,00
  9. Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp 2.447.714,36
  10. Kabupaten Langkat Rp 2.312.670,00
  11. Kabupaten Mandailing Natal Rp 2.296.250,00
  12. Kabupaten Nias Rp 2.217.476,00
  13. Kabupaten Padang Lawas Rp 2.333.860,00
  14. Kabupaten Padang Lawas Utara Rp 2.361.120,00
  15. Kabupaten Samosir Rp 2.249.428,00
  16. Kabupaten Serdang Bedagai Rp 2.447.714,00
  17. Kabupaten Simalungun Rp 2.224.036,00
  18. Kabupaten Tapanuli Selatan Rp 2.476.505,12
  19. Kabupaten Tapanuli Tengah Rp 2.414.949,11
  20. Kabupaten Tapanuli Utara Rp 2.169.233,31
  21. Kabupaten Toba Samosir Rp 2.276.521,45
  22. Kabupaten Binjai Rp 2.230.597,39
  23. Kabupaten Gunung Sitoli Rp 2.220.757,11
  24. Kabupaten Medan Rp 2.749.074,00
  25. Kabupaten Padang Sidempuan Rp 2.283.000,00
  26. Kabupaten Siantar Rp 2.133.977,00
  27. Kabupaten Sibolga Rp 2.562.563,00
  28. Kabupaten Tanjung Balai Rp 2.407.733,00
  29. Kabupaten Tebing Tinggi Rp 2.164.991,59
Daftar UMK Sumut 2018

UMK dan Upah Sektoral Kalimantan Tengah 2018

UMK dan UMSK Kalteng 2018

 Dasar hukum pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Pergub No 40 Tahun 2017 tanggal 21 November 2017.

Dibanding dengan tahun 2017 baik UMK maupun UMSK Kalteng mengalami kenaikan  dengan besaran rata-rata 8,71% atau sama dengan kenaikan upah buruh secara nasional, berikut daftarnya:



Keterangan:

I. Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
(12) Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI)
(15200) Penebangan KayU (Logging)

II. Sektor Industri Pengolahan
III. Sektor Konstruksi / Bangunan
IV. Sektor Pertambangan dan Penggalian
V. Sektor Jasa
VI. Sektor  Listrik, Gas dan Air


UMR Kalteng 2017

Penetapan UMK 2017 Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 24 tahun 2016 tertanggal 21 November 2016, berikut daftarnya :
  1. UMK 2017 Kota Palangka Raya Rp 2.300.552
  2. UMK 2017 Kabupaten Kotawaringin Barat Rp 2.391.470
  3. UMK 2017 Kabupaten Kotawaringin Timur Rp 2.347.849
  4. UMK 2017 Kabupaten Kapuas Rp 2.273.250
  5. UMK 2017 Kabupaten Barito Selatan Rp 2.546.298
  6. UMK 2017 Kabupaten Barito Utara Rp 2.506.351
  7. UMK 2017 Kabupaten Sukamara Rp 2.418.695
  8. UMK 2017 Kabupaten Lamandau Rp 2.412.321
  9. UMK 2017 Kabupaten Seruyan Rp 2.382.528
  10. UMK 2017 Kabupaten Katingan Rp 2.282.988
  11. UMK 2017 Kabupaten Pulang Pisau Rp 2.312.869
  12. UMK 2017 Kabupaten Gunung Mas Rp 2.263.314
  13. UMK 2017 Kabupaten Barito Timur Rp 2.230.500

Upah Sektoral Kalteng 2017




Upah Sektoral Barito Utara 2017


Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kotim
  • Pertanian, Peternakan,Kehutanan,  Perburuan, dan Perikanan Rp 2.368.739                   
  • Industri Pengolahan Rp 2.368.739
  • Bangunan Rp 2.480.994
  • Pertambangan dan Penggalian Rp 2.480.994
  • Jasa Rp 2.368.739
  • Listrik, Gas dan Air Rp 2.368.739   

UMR Kalteng 2016

Kenaikan tertinggi Upah Minimum Kabupaten/Kota di Kalteng dialami kabupaten Katingan yang mencapai 15% menjadi Rp 2.180.996. Namun UMK tertinggi masih dipegang Kabupaten Barito Selatan dengan besaran Rp 2.352.238.

Penetapan upah tahun 2016 masih mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi No.7 Tahun 2013 Tentang Pengupahan. Besaran upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) hasil survey selama 2015 sehingga didapatkan UMP Provinsi Kalteng. Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) merupakan komponen-komponen pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang dibutuhkan oleh seorang pekerja lajang selama satu bulan.

Sampai saat tulisan ini dibuat hanya Kabupaten Barito Timur yang belum dikatahui jumlah upah minimumnya. Jika sampai akhir tahun kepala daerah belum mengajukan UMK maka diberlakukan UMP Provinsi Kalteng sebesar Rp 2.057.558. Seperti diketahui sampai saat ini Barito Utara belum mempunyai dewan pengupahan yang berwenang menentukan UMK dan UMSK.


Daftar UMK Provinsi Kalimantan Tengah 2016
  1. UMK Kota Palangka Raya Rp 2.129.431
  2. UMK Kabupaten Kotawaringin Barat Rp 2.204.120
  3. UMK Kabupaten Kotawaringin Timur Rp 2.168.914
  4. UMK Kabupaten Kapuas Rp 2.100.000
  5. UMK Kabupaten Barito Selatan Rp 2.352.238
  6. UMK Kabupaten Barito Utara Rp 2.165.895
  7. UMK Kabupaten Sukamara Rp 2.208.854
  8. UMK Kabupaten Lamandau Rp 2.232.804
  9. UMK Kabupaten Seruyan Rp 2.200.950
  10. UMK Kabupaten Katingan Rp 2.108.996
  11. UMK Kabupaten Pulang Pisau Rp 2.136.600
  12. UMK Kabupaten Gunung Mas Rp 2.057.558
  13. UMK Kabupaten Barito Timur belum ditetapkan
  14. UMK Kabupten Murung Raya Rp 2.497.716
Perbandingan UMK Kalteng 2016 dan 2015