Upah Minimum Provinsi UMP 2019

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 naik sebesar 8,03 persen. Penetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Sehubungan dengan penetapan upah minimum tahun 2019, diminta agar Gubernur menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78 Tahun 2015), sebagai berikut:

1. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019.
2. Gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov).
3. Bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir, Gubernur agar segera membentuk Depeprov yang baru.
4. UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2018.
5. Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dan UMP).
6. UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggai 21 November 2018.
7. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oieh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.
8. Berdasarkan Pasai 44 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015, penetapan UMP dan UMK tahun 2019 menggunakan formula perhitungan upah minimum, yaitu:

UM n = UM t + {UM t x (Inflasi t + % ∆PDB t)}
  • UM n: Upah Minimum yang akan ditetapkan 
  • UM t: Upah Minimum tahun berjalan 
  • Inflasi t: Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September Tahun berjalan. 
  • ∆ PDB t : Pertumbuhan produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencangkup periode Kwartal III dan IV tahun sbelamunya dan periode Kwartal TI dan II tahun berjalan. 
9. Data Inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari BPS RI. Berdasarkan Surat Kepla BPS RI Nomor B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu:

a. Inflasi Nasional sebesar 2.88%
b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 5.15%

Dengan demikian kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2019 berdasarkan data inflasi Nasional dan Pertumbuhan Nasional yaitu 8.03%

10. Berdasarkan pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bagi daerah yang upah minimumnya (UMP da/atau UMK) pada tahun 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL yaitu provinsi:
  1. Kalimantan Tengah 
  2. Gorontalo 
  3. Sulawesi Barat 
  4. NTB 
  5. NTT 
  6. Papua Barat 
  7. Maluku 
  8. Maluku Utara 
Perhitugan UMP dan/atau UMK bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah nilai KHL menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

UM n = UM t + {UM t x (Inflasi t + % ∆PDB t + % Adj)}
  • UM n : Upah Minimum yang akan ditetapkan 
  • UM t : Upah minimum tahun berjalan 
  • Inflasi t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai periode September tahun berjalan 
  • ∆PDB t : Pertumbuhan produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencangkup periode Kwartal III dan IV tahun sbelamunya dan periode Kwartal TI dan II tahun berjalan. 
  • Adj : Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL 
12.Pengupahan diatur dalam perturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 78 tahun 2015. Penetapan upah minimum menggunakan formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

13. Sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional:

a. Dalam pasal 68 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur bahawa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan progrtam strategis nasional dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakli Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakli Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.

b. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaskanakan, Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan

c. Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Juga diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan dapat diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sesual kelentuan pasal 78 ayat (2), pasal 80 dan pasal 81. 

Perkiraan UMP 2019 seluruh provinsi

Tarif Sewa Fasilitas dan Venue Lapangan Olah Raga GBK


Saat ini Komplek Gelora Bung Karno atau GBK mempunyai berbagai macam fasilitas untuk kegiatan olahraga, politik, bisnis, rekreasi dan pariwisata sebanyak 36 venues. Ada Stadion Utama, Istora (Istana Olahraga), Stadion Madya, lapangan tenis indoor-outdoor, hall basket, lapangan panahan, stadion aquatic dan venue-venue olahraga lainnya.

Terkait dengan Asian games 2018, GBK mengalami renovasi besar-besaran sehingga banyak fasilitas baru dan berkelas internasional telah terpasang.

Sebagai sebuah Badan Layanan Umum, pengelola GBK yakni Kementerian Sekretariat Negara
dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang olahraga maupun non-olahraga berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama ataupun kerja sama operasional dengan pihak
lain.

Tarif sewa fasilitas maupun lapangan olah raga GBK diatur dalam peraturan Menteri Keuangan PMK No 38/PMK.05/2018 tanggal 12 April 2018

Terhadap kegiatan pemusatan latihan nasional dengan rekomendasi dari Kemenpora, GBK dapat mengenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00(nol rupiah).

Tarif Penggunaan Fasilitas dan Venues Olah Raga GBK

A. Pemakaian Fasilitas Indoor Pemakaian Reguler

1. Gedung Istora : Rp 150.000.000. per 12 jam/hari
2. Stadion Renang : Rp 40.000.000 per 12 jam/hari
3. Stadioh Tenis 2 (Indoor) : Rp 75.000.000 per 12 jam/hari
4. Gedung Basket : Rp 50.000.000 per 12 jam/hari
5. Ruang Catleya Wisma Serbaguna : Rp 18.000.000 per 6 jam/hari
6. Aula Masjid Al' Bina : Rp 10.000.000 per 6 jam/ hari
7. Gedung Training Facility : Rp 35.000.000 per 12 jam/hari/lantai
8. RoyaleBox : Rp 35.000.000 per 12 jam/hari
9. Corporate Box : Rp 3.500.000 per 12 jam/hari/ruangan
10. Ruang Media : Rp 15.000.000 per 12 jam/hari
11. Lobby VI P Barat : Rp 10.000.000 per hari/lantai
12. Sewa Ruang Harian
     a) Ruang Standar : Rp 15.000 per m2/hari
     b) Ruang dengan AC : Rp 25.000 per m2/hari
     c) Ruang VIP : Rp 50.000 per m2/hari
12. Sewa Ruang Bulanan
    a) Ruang Standar : Rp 100.000 per m2/bulan
    b) Ruang dengan AC : Rp 120.000 per m2/bulan
    c) Service Charge
  • Di unit-unit kerja : Rp 25.000 per m2/bulan 
  • Gedung Direksi Menara Olah Raga Senayan (MOS), Eks.Driving Range Senayan dan Anex: Rp 50.000 per m2/bulan 
B . Pemakaian Untuk Latihan

1. Ruang Senam : Rp 300.000 per 2 jam/grup
2. Ruang Tinju : Rp 200.000 per 2 jam/grup
3. Ruang Wushu : Rp 200.000 per 2 jam/grup
4. Ruang Gulat : Rp 200.000 per 2 jam/ grup
5. Ruang Tenis Meja : Rp 75.000 per 2 jam/meja
6. Lapangan Bulutangkis : Rp 350000 per 2 jam/lapangan
7. Lapangan Futsal/ Street Soccer : Rp 600.000 per 2 jam/lapangan
8. Lapangan Basket : Rp 600.000 per 2 jam/ lapangan
9. Lapangan Voli : Rp 600.000 per 2 jam/ lapangan
10. Ruang Anggar : Rp 200.000  per 2 jam/ grup
11. Ruang Terbuka : Rp 100.000 per 2 jam/ grup
12 . Kolam Renang : Rp 2.000.000 per 2 jam/kolam/ 50 orang
13. Kolam Loncat Indah/Selam : Rp 1.500.000 per 2 jam/kolam/50 orang
14. Tiket Berenang Umum : Rp 50.000 per 2 jam/ orang
15. Tiket Berenang Pelajar : Rp 25.000 per 2 jam/ orang
16. Tiket Selam : Rp 75.000 per 2 jam/ orang

C. Pemakaian Fasilitas Outdoor

Pemakaian Reguler
1. Stadion Utama : Rp 450.000.000 per 12 jam/hari
2. Stadion Madya : Rp 150.000.000 per 12 jam/hari
3. Stadion Tenis 1 : Rp 35.000.000 per 12 jam/hari

Pemakaian Untuk Latihan
1. Lapangan Sepakbola Stadion Utama : Rp 10.000.000 per 2 jam
2. Lapangan Sepakbola Stadion Madya : Rp 5.000.000 per 2 jam
3. Lapangan Sepakbola Rumput  : Rp 700.000 per 2jam/lapangan
4. Lapangan Sepakbola Sintetis : Rp  1.500.000 per 2jam
5. Lapangan Rugby : Rp 1.500.000  per 2jam /lapangan
6. Lapangan Futsal / Street Soccer : Rp 175.000 per 2 jam/lapangan
7. Lapangan Basket : Rp 175.000 per 2jam/lapangan
8. Lapangan Gateball : Rp 175.000  per 2 jam/lapangan
9. Lapangan Voli Pasir : Rp 175.000 per 2 jam/ lapangan
10. Lapangan Radio Control : Rp 175.000 per hari /orang
11. Laparrgan Hockey : Rp 600.000 per 2 jam/lapangan
12. Lapangan Panahan : Rp 100.000 per 2jam/sasaran
13. Lapangan Softball/Basebal : Rp 175.000 per 2 jam/lapangan
14. Lapangan Terris Flexi : Rp 175.000 per 2jam/
15. Lintasan Track Stadion Utama : Rp 500.000 per 2jam/50 orang
16. Lintasan Track Stadion Madya : Rp 350.000 per 2 jam/ 50 orang
17. Pemakaian untuk Pertandingan : Tarif Latihan x Jumlah sesi x Jumlah Lapangan x 150% dihitung per 10 jam/hari.

Tarif Parkir di Jakarta Terbaru - 2018

Tarif parkir kendaraan bermotor di Jakarta mengacu pada Pergub Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan besaran tarif layanan :
a. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir
b. biaya pengawasan dan pengendalian
c. biaya operasional dan pemeliharaan
d, biaya asuransi
e. kemampuan masyarakat
f. keadilan
g. investasi
h. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis.
i. beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar
j. biaya tenaga kerja
k. biaya penyediaan material/bahan.

A. Tarif parkir Ruang Milik Jalan

I. Golongan Jalan Kawasan Pengendalian Parkir (KPP)
a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: Rp3.000 s.d. 12.000/jam
b. Bus, Truk dan sejenisnya: Rp4.000 s.d. 12.000/jam
c. Sepeda Motor: Rp2.000 s.d. 6.000/jam
d. Sepeda: Rp1.000 untuk 1 (satu) kali parkir

II. Golongan Jalan A
a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: Rp3.000 s.d. 9.000/jam,
b. Bus, Truk dan sejenisnya: Rp4.000 s.d. 9.000/jam,
c. Sepeda Motor: Rp2.000 s.d. 4.500/jam,
d. Sepeda: Rp1.000 untuk 1 (satu) kali parkir

III. Golongan Jalan B
a. Sedan, Jeep, minibus, Pickup dan sejenisnya: Rp2.000 s.d. 6.000/jam,
b. Bus, Truk dan sejenisnya: Rp4.000 s.d. 6.000/jam,
c. Sepeda Motor: Rp2.000 s.d. 3.000/jam,
d. Sepeda: Rp1.000 untuk 1 (satu) kali parkir

B. Tarif parkir di Lingkungan Parkir

Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang diperlukan sebagai tempat parkir.



C. Tarif parkir di Pelataran Parkir

Taman Parkir atau Pelataran Parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.


D. Tarif parkir di Gedung Parkir


E. Tarif parkir Park and Ride

Fasilitas Park and Ride adalah fasilitas masing parkir yang terintegrasi dengan angkutan massal seperti di stasiun, terminal dalam kota dan terminal luar kota serta pusat kegiatan lainnya.


F. Tarif Parkir Vallet sebesar Rp20.000,00 s.d Rp50.000.

G. Tarif parkir TPE (Terminal Parkir Elekrtonik)

Terminal Parkir Elektronik TPE adalah alat untuk mengukur penggunaan SRP (Satuan Ruang Parkir) yang digunakan oleh pengguna jasa parkir yang berbasis teknologi informasi dan online system.

Tarif Parkir pada lokasi parkir dengan alat ukur yang dikelola Pemerintah Daerah

1. Tarif Parkir Harian: Berpedoman pada tarif parkir di ruang milik jalan.'
2. Tarif Parkir Berlangganan :

a. Pembayaran parkir berlangganan 12 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan lahan parkir yang menetap:
1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 harix 12 jam x Rp5.000 = Rpl.500.000)
2) Bus, Truk dan sejenisnya: (25 hari x 12 jam x Rp8.000 = Rp2.400.000)
3) Sepeda Motor: (25 hari x 12 jam x Rp2.000 = Rp 600.000)
4) Sepeda: (25 harix 12 jam x Rpl.000 = Rp 300.000)

b. Pembayaran parkir berlangganan 4 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap :
1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 hari x 4 jam x Rp5.000 = Rp500.000)
2) Bus, Truk dan sejenisnya: (25 hari x 4 jam x Rp8.000,00 = Rp800.000)
3) Sepeda Motor: (25 hari x 4 jam x Rp2.000,00 = Rp200.000)
4) Sepeda: (25 hari x 4 jam x Rp1.000,00 = Rp100.000)
c.Pembayaran parkir berlangganan 2 jam setiap hari dengan permohonan yang dibahas secara selektif sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap pada lokasi dengan kriteria:
1) Dipergunakan oleh warga yang berdomisili pada lokasi tersebut
2) Memiliki kegiatan rutin pada lokasi tersebut, dengan tarif sebagai berikut : ,

a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 hari x 2 jam x Rp5.000 =Rp250.000)
b. Bus, Truk dan sejenisnya: (25 hari x 2 jam x Rp8.000 =Rp400.000)
c. Sepeda Motor: (25 hari x 2 jam x Rp2.000 = Rp100.000)
d. Sepeda: (25 hari x 2 jam x Rpl.000 =Rp50.000)

H. Biaya derek kendaraan bermotor.

Sudah termasuk termasuk biaya penyimpanan/penampungan. Pembayaran biaya penderekan atau pemindahan kendaraan bermotor harus dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.

a. Rp500.000 per hari sampai paling banyak Rp3.000.000 untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat).
b. Rp250.000 per hari sampai paling banyak Rp1.000.000 untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

UMK Sektoral Kabupaten Bekasi 2018 Lengkap

UMSK Kabupaten Bekasi 2018 Naik 8.71%

Upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Kab. Bekasi tahun 2018 telah disepakati secara bipatriat antara Serikat Pekerja, Apindo dan Disnaker yang tergabung dalan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.

UMSK Kabupaten Bekasi 2018 dipastikan naik sebesar 8.71% dibandingkan UMSK tahun lalu. Proses selanjutnya Bupati Bekasi mengajukan usulan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk kemudian diterbitkan Keputusan Gubernur tentang UMSK Kabupaten atau Kota di Jawa Barat.

Per tanggal 4 Mei 2018 Gubernur Jawa Barat menetapkan upah minimum sektoral dengan ditandatanganinya keputusan Gubernur No. 561/433/Yanbangsos/2018 tentang upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi, berikut daftarnya:

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi 2018



UMSK 2017

Upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi 2017 akhirnya sudah disepakati antara perwakilan pengusaha (APINDO) dengan elemen Serikat Pekerja dan juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi) pada tanggal 19 Januari 2017.

Kesepakatan bipartit UMSK Kabupaten Bekasi ini akan diajukan ke kepala daerah, selanjutnya diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk legalitasnya. (Update: Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Keputusan Gubernur No: 561/Kep.266-Yanbangsos/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017).

Besaran UMSK Kabupaten Bekasi 2017  sangat beragam untuk masing-masing sektor, bahkan secara khusus ada yang menyebutkan nama perusahaan tertentu.

Pengklasifikasian sektor industri berdasarkan KBLI 2005 dan KBLI 2009 dibagi dalam 5 sektor yakni sektor otomotif, sektor elektronik, sektor logam, sektor kimia farmasi dan sektor lainnya.

Berikut daftar UMSK Kabupaten Bekasi 2017

Sektor Otomotif
  1. Produsen kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 4.120.000
  2. Industri Komponen Kendaraan roda dua atau lebih Rp 3.950.000
  3. lndustri sub komponen kendaraan roda dua atau lebih (Khusus PT. Toyoseal) Rp 3.775.000
Sektor Elektronik 
  1. Industri produsen barang elelctronik Rp 3.945.000
  2. Industri komponen barang elektronik Rp 3.772.000
Sektor Logam
  1. Industri peleburan logam dasar besi dan baja Rp 4.000.000
  2. Industri logam dasar bukan besi Rp 3.950.000
  3. Industri pengecoran besi dan baja Rp 3.950.000
  4. lndustri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya Rp 3.772.000
Sektor Kimia Farmasi
  1. Industri kimia Rp 3.945.000
  2. Industri obat-obatan dan peralatan rumah sakit (skala menengah/kecil). Rp 3.772.000
Sektor Lainnya
  1. Industri penggilingan baja Rp 3.945.000
  2. Industri Galvanizing (Khusus PT. IFE Steel) Rp 3.772.000
  3. Industri Kimia dasar organic (PT. Sinar Syno, PT. Toyoink) Rp 4.000.000
  4. Industri non woven Rp 3.533.000
  5. Industri ban dalam dan ban luar (PT. Multistrada Arah Sarana) Rp 4.100.000
  6. Industri vukanisir ban Rp 3.772.000
  7. Industri karet Rp 3.945.000
  8. Industri barang logam siap pasang untuk bangunan Rp 3.945.000
  9. Konstruksi gedung Rp 3.945.000
  10. Konstruksi bangunan sipil Rp 3.945.000
  11. Industri percetakan (skala besar) Rp 3.772.000
  12. Industri kayu lapis Rp 3.535.000
  13. Industri komponen bahan bangunan (PT. Kayu Permata) Rp 3.535.000
  14. Industri barang dart plastik (diluar komponen otomotif dan elektronika) Rp 3.772.000
  15. Industri kaca Rp 3.772.000
  16. Industri bahan bangunan dari porselen (PT. Gracious) Rp 3.772.000
  17. Indusalat listrik dan alat laboratorium dari porselen Rp 3.772.000
  18. Indusbarang-barang dari tanah liat, keramik Rp 3.772.000
  19. Industri barang marmer Rp 3.850.000
  20. Industri barang asbes Rp 3.945.000
  21. Industri peralatan kantor dari logam selain furniture Rp 3.945.000
  22. Induspompa dan kompresor Rp 3.772.000
  23. Industri mesin-mesin umum Rp 3.945.000
  24. Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga (PT. Frigoglass) Rp 4.122.000
  25. Industri mesin untuk pengolahan logam Rp 3.945.000
  26. Industri mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi Rp 3.945.000
  27. Industri mesin-mesin khusus Rp 3.945.000
  28. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam (PT. Yishen) Rp 4.009.000 
  29. Industri motor listrik, generator, transformator Rp 3.945.000
  30. Industri bola lampu dan lampu penerangan Rp 3.772.000
  31. Industri alat mainan anak-anak Skala besar (PT. Mattel) Rp 3.945.000
  32. Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  33. Jasa Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  34. Ketenagalistrikan Rp 3.945.000
  35. Gas Rp 3.945.000
  36. Penggalian batu-batuan (PT. Rlkadi) Rp 3.535.000
  37. Industri minuman keras Rp 3.945.000
  38. Industri malt dan minuman mengandung malt Rp 3.945.000
  39. Pemotongan hewan dan pengawetan daging Rp 3.772.000
  40. Industri minyak goreng dan kelapa sawit Rp 3.772.000
  41. Industri roti dan sejenisnya Rp 3.772.000
  42. Industri roti kering dan sejenisnya (PT. Mondelez) ) Rp 3.807.000
  43. Industri coklat dan kembang gula Skala besar (PT. Mayors) Rp 4.000.000
  44. Industri coklat dan kembang gula Rp 3.772.000
  45. Industri mie dan sejenisnya Rp 3.807.000
  46. Indusrtri kecap Rp 3.807.000
  47. Industri makanan lainnya Rp 3.772.000
  48. Industri minuman ringan dan air dalam kemasan Rp 3.772.000
  49. Industri susu dan makanan dari susu (PT. Danone/Indokual) Rp 3.772.000
  50. Industri susu dan makanan dari susu Rp 3.535.000
  51. Industri tekstil Rp 3.772.000
  52. Industri persiapan dan pemintalan Rp 3.532.852
  53. Industri penyelesaian akhir tekstil Rp 3.532.852
  54. Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya Rp 3533000
  55. Industri kulit dan kulit buatan Rp 3.533.000
  56. Perdagangan eceran Skala besar (PT. Indomaret/Indomarco) Rp 3.601.000
  57. Perdagangan eceran skala besar (PT. Alfamart/Alfaria) Rp 3.535.000
  58. Pergudangan (PMA) Rp 3.533.000
  59. Industri feminism (PT. Kimberly Clark) Rp 3.533.000
  60. Industri bubur kertas dan pulp Rp 3.945.000
  61. Industri cat, pernis dan lak Rp 3.945.000
  62. Industri cat (PT. Jotun) , Rp 3.772.000
  63. Industri oil cooler kendaraan bermotor Rp 4.122.000
  64. Industri perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (PT. Kwang Who, PT. Tsuang Hine, PT. Chaolong) Rp 4.122.000
  65. Jasa industri untuk pekerjaan khusus logam Rp 3.945.000
  66. Industri barang peralatan teknik/industri dari plastik untuk kendaraan bermotor Rp 3.945.000
  67. Industri komponen dan suku cabang motor penggerak mula (PT. Fuji Presisi) Rp 3.945.000
  68. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 3.945.000
  69. Industri bahan baku pemberantasan hams Rp 4.009.000
  70. Industri barang dari kapur dan semen untuk konstruksi Rp 3.772.000
  71. Industri damar buatan dan bahan baku plastik Rp 3.945.000
  72. Industri komponen otomotif metal forming dies (PT. Delacemara) Rp 3.945.000
  73. Industri komponen otomotif (PT. Cheh Hwa) Rp 3.945.000
  74. Industri barang dan peralatan teknilc/industry dari plastik Rp 3.772.000
  75. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam suspense (PT. NOK Indonesia) Rp 3.945.000
* Catatan: UMK Kabupaten Bekasi 2017 Rp 3.530.438

UMSK 2016

Tanggal 17 November 2015 diadakan Rapat Dewan Pengupahan Kab. Bekasi untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi. Pertemuan tersebut dihadiri wakil pemerintah Disnaker, perwakilan pengusaha dan perwakilan dari serikat pekerja atau serikat buruh.

Pengambilan keputusan akhirnya dilakukan melalui voting dengan hasil besaran UMK dan UMK Sektoral atau kelompok usaha naik sekitar 11,5 persen.

Hasil voting putusan UMK Kabupaten Bekasi Tahun 2016 :
  • Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp 2.925.000 naik sebesar 11,5 % (336.375) menjadi Rp.3.261.375
  • Pengecualian untuk Rumah sakit/klinik Rp.2.470.000 naik sebesar 11,5% (284.050) menjadi Rp.2.754.050
  • Kelompok I / Sektor III: Rp 3.268.000,- naik sebesar 11,5% (375.820) menjadi Rp.3.643.820
  • Kelompok II / sektor II: Rp 3.125.000 naik sebesar 11,5% (359.375) menjadi Rp.3.484.375
  • Kelompok III /sektor I: Rp 2.927.000 naik sebesar 11,5% (336.605) menjadi Rp.3.261.605
Besaran kenaikan 11,5 % di atas mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 di mana kenaikan upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga di dapatlah angka tersebut.

Seperti diketahui UMK yang baru berlaku mulai 1 Januari 2016. Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Surat Keputusan No: 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Propinsi Jawa Barat 2016. Namun dalam peraturan tersebut belum dicantumkan upah minimum sektoral.

Update:

UMSK Kabupaten Bekasi telah ditetapkan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat. Rincian UMK Sektoral Kabupaten Bekasi sebagai berikut:
  1. Sektor I (Rumah sakit/klinik) Rp 2.754.050
  2. Sektor II : Rp Rp 3.263.605
  3. Sektor III : Rp 3.484.375
  4. Sektor IV : Rp 3.643.820
Daftar UMK Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2016



   

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Tangerang 2018

Upah minimum sektoral Kabupaten Tangerang tahun 2018 dikelompokkan menjadi 5 sektor usaha sesuai dengan golongannya. Besaran UMSK tiap sektor ditetapkan berdasarkan penambahan persentase dari UMK Kabupaten Tangerang. Sedangkan upah minimum kabupaten Tangerang pada tahun 2018 mencapai Rp 3.555.834,67 sehingga besaran UMSK Kabupaten Tangerang dari sektor IA s/d sektor IIIB terdiri dari:
  1. Sektor IA ditambah 15% dari UMK 2018 Rp4.089.209,87 
  2. Sektor IB ditambah 11% dari UMK 2018 Rp3.946.976,48 
  3. Sektor II ditambah 10% dari UMK 2018 Rp3.911.418,14 
  4. Sektor IIIA ditambah 5% dari UMK 2018 Rp3.733.626,40 
  5. Sektor IIIB ditambah 2.5% dari UMK 2018 Rp3.644.730,54 
Ketentuan UMSK di atas berlaku mulai pada tanggal ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.496-Huk/2017 tanggal 29 Desember 2017. UMSK berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja di bawah 1 tahun. Besaran upah bagi pekerja di atas 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak (pekerja dan atau serikat pekerja dengan pengusaha).

Seperti diketahui Upah minimum sektoral adalah upah minimum yang ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Daftar UMSK Kabupaten Tangerang 2018









Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang 2018

Upah minimum sektoral adalah upah minimum yang ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Upah minimum sektoral Kabupaten Serang tahun 2018 ditetapkan menjadi 2 kelompok sektor usaha dengan besaran Sektor 1 Rp 3.677.713,5 dan Sektor 2 Rp 3.633.713,5. Dasar hukum pemberlakuan upah minimum sektoral Kabupaten Serang mengacu pada Kep Gubernur Banten No. 561/Kep.496-Huk/2017 tertanggal 29 Desember 2017.

Sektor 1 meliputi usaha
  1. KIMIA
  2. PERTAMBANGAN
  3. ENERGI
  4. LOGAM
  5. ELEKTRONIK
  6. OTOMOT1F
Sektor 2 :
  1. MAKANAN DAN MINUMAN
  2. PERKAYUAN
  3. TEXTIL
  4. KULIT
  5. KERTAS
Rincian sektor usaha beserta klasifikasi dan jenis usahanya beserta UMSK Kabupeten Serang 2018 dijabarkan dalam tabel berikut:

Uapah Minimum Sektoral Kabupaten Serang 2018

Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon 2018

Upah minimum sektoral Kota Cilegon tahun 2018 ditetapkan dalam 3 kelompok sektor/usaha. Pengelompokan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.496-Huk/2017 yang ditandatangani tanggal 29 Desember 2017.

Besaran upah sektoral 2018 Kota Cilegon masing-masing kelompok ditetapkan sebagai berikut:

1. Kelompok I sebesar Rp 3.948.214 (ditambah 9% dari UMK) dengan sub sektor usaha:
  • Industri Bahan Kimia dan Barang dari bahan Kimia
  • Industri Logam Dasar
  • Industri Mesin dan Perlengkapan
  • Pengadaan Litrik Gas Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
  • Konstruksi Khusus
  • Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa
2. Kelompok II sebesar 3.875.770 (ditambah 7% dari UMK) dengan sub sektor:
  • Industri Bahan Makanan
  • Pergudangan dan jasa Pengangkutan
  • Aktivitas jasa keuangan, Bukan asuransi, dan Dana Pensiun
  • Pengolahan Air
  • Pengolahan Air Limbah 
3. Kelompok III sebesar 3.803.325 (ditambah 5% dari UMK) dengan sub sektor:
  • Industri Pereetakan dan Reproduksi Media Rekaman
  • Telekomunikasi
  • Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib
  • Real Estat
  • Aktivitas Ketenagakerjaan
  • Aktivitas Agen Perjalanan
  • Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya
  • Aktivitas Kesehatan Manusia
  • Konstruksi Gedung
Daftar lengkap Upah sektoral Kota Cilegon per sub sektor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:




Upah Minimum Sektoral Kota Cilegon tahun 2018 berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunvai masa keija kurang dari 1 (satu) tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.

Perhitungan Lengkap Rekalkulasi Bunga BRI

BRI sejak beberapa tahun terakhir menerapkan skema rekalkulasi bunga bagi nasabah yang ingin melakukan penutupan atau pelunasan pinjaman lebih awal dari waktu angsuran. Rekalkulasi bunga ini berdampak pada membengkaknya jumlah pelunasan yang harus dibayarkan kepada BRI.

Hal tersebut dikarenakan BRI menggunakan skema suku bunga efektif ketika nasabah melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo bukan bunga flat murni seperti yang dibayangkan kebanyakan nasabah. Masalahnya sejak awal pihak BRI tidak transparan dengan mekanisme rekalkulasi bunga. Hampir dipastikan marketing BRI kurang (atau tidak mau) memberi pemahaman kepada peminjam tentang aturan pelunasan awal ini.

Tentu saja nasabah yang mengajukan pelunasan awal dari jatuh tempo akan terkejut luar biasa ketika disodori jumlah dana yang harus dibayarkan. Jika nasabah menanyakan dari mana perhitungan tersebut, kebanyakan pihak BRI akan menjawab seragam (sesuai instruksi?) bahwa perhitungan tersebut by sistem.

BRI berargumen skema rekalkulasi bunga tersebut mengacu pada ketentuan Bank Indonesia bahwa pencatatan akuntansi harus sesuai dengan PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) 50/55. Kebijakan ini makin mendapatkan angin segar karena adanya keputusan dari MA yang memenangkan BRI ketika ada nasabah yang menuntut BRI soal rekalkulasi bunga. Artinya BRI semakin merasa punya pijakan legalitas yang kuat untuk terus melanjutkan kebijakan ini.

Sedihnya bagi peminjam, rekalkulasi bunga ini juga berlaku untuk top up pinjaman bukan hanya untuk pelunasan saja . Selain membayar pokok pinjaman, debitur juga terkena rekalkulasi bunga sebelum mendapatkan pinjaman baru. Dengan kata lain tidak banyak alternatif pilihan bagi nasabah BRI yang terlanjur meminjam selain melanjutkan kredit sampai selesai jatuh tempo.

Berikut ini akan dijelaskan soal perhitungan rekalkulasi bunga BRI dan mengapa sisa bunga yang dibayarkan sedemikian mengejutkan?

Kuncinya rekalkulasi bunga adalah konversi suku bunga flat ke bunga efektif per tahun. Perhitungan konversi bunga ini bisa memakai rumus excel atau menggunakan website simulasi kredit.

Sebagai contoh pagu pinjaman Rp 100.000.000 dengan bunga flat 1% perbulan atau 12% per tahun jika dikonversikan ke bunga efektif didapatkan angka sebagai berikut:






Perhitungan angsuran, bunga dengan sistem bunga flat 
(Sewaktu pertama kali meminjam dijelaskan skema seperti ini)



Perhitungan angsuran, bunga dengan sistem bunga efektif

(Sewaktu pelunasan BRI memakai sistem ini)

Dari dua tabel diatas didapatkan rekalkulasi bunga yang harus dibayarkan nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Rekalkulasi ini menghitung akumulasi selisih antara sistem bunga efektif dengan bunga flat, dengan hasil sebagai berikut:


Keterangan:
  • Pelunasan bulan 1: akumulasi bunga bulan 1
  • Pelunasan bulan 2: akumulasi bunga bulan 1 dan 2
  • Pelunasan bulan 3: akumulasi bunga bulan 1, 2, dan 3
  • Pelunasan bulan 4: akumulasi bunga bulan 1, 2, 3 dan 4
  • Pelunasan bulan 5: akumulasi bunga bulan 1, 2, 3, 4 dan 5 dst
Sehingga jumlah bunga yang harus dibayarkan ketika melunasi bulan ke-5 sebesar Rp3.370.919,53. Jika melunasi pada bulan 10 bunga yang ditanggung naik mencapai Rp 5.323.608,61. Pelunasan pada bulan 16 maka bunga yang dibayarkan sebesar Rp4.846.046,28.

Perhitungan rekalkulasi bunga ini jika digambarkan akan membentuk kurva gunung. Ketika pelunasan sebelum jatuh tempo dilakukan pada bulan-bulan awal atau akhir, rekalkulasi bunganya semakin kecil. Tapi ketika semakin ke tengah maka rekalkulasinya semakin besar.



Upah Sektoral Jakarta 2018

UMSP Jakarta 2018

Mengacu pada pertauran Gubernur DKI Jakarta No. 16 tahun 2018, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2018 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut: 

a. sektor kimia, energi dan pertambangan;
b. sektor logam, elektronik dan mesin;
c. sektor otomotif;
d. sektor asuransi dan perbankan;
e. sektor makanan dan minuman;
f. sektor farmasi dan kesehatan;
g. sektor tekstil, sandang dan kulit;
h. sektor pariwisata;
i. sektor telekomunikasi;
j. sektor ritel; dan
k. sektor bangunan dan pekerjaan umum. 







UMSP 2017

Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) DKI Jakarta 2017 ditetapkan dengan Pergub No 20 Tahun 2017 tanggal 23 Februari 2017. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2017 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut:

a. sektor kimia, energi dan pertambangan;
b. sektor logam, elektronik dan mesin; dan
c. sektor farmasi dan kesehatan.


Upah minumu sektoral Jakarta tahap II ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 52 Tahun 2017 tanggal 13 April 2017. Dalam Pergub tersebut ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut :

a. sektor kirnia, energi dan pertambangan
b. sektor logam, elektronik dan mesin;
c. sektor otomotif;
d. sektor asuransi dan perbankan;
e. sektor makanan dan minuman;
f. sektor farmasi dan kesehatan; dan
g. sektor pariwisata.



UMSP 2016

Upah minimum sektoral provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sudah diputuskan dengan diterbitkannya Pergub No 8 Tahun 2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta 2016.

Mengacu pada data tersebut, upah minimum sektoral DKI Jakarta mengalami kenaikan dengan angka rata-rata 13,3%. Persentase ini mengikuti formula PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dimana kenaikan upah mengikuti laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sektor otomotif tetap menjadi primadona dengan upah tertinggi mencapai Rp 3.788.770 dan Rp 3.807.725

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok sektoral yang telah ditetapkan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah minimum sektoral provinsi (UMSP). Besaran upah sektoral ini hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2016 ditetapkan dalam sektor sebagai berikut :
  1. Sektor bangunan dan pekerjaan umum.
  2. Sektor kimia, energi dan pertambangan.
  3. Sektor logam, elektronik dan mesin.
  4. Sektor otomotif.
  5. Sektor asuransi dan perbankan.
  6. Sektor makanan dan minuman.
  7. Sektor farmasi dan kesehatan.
  8. Sektor tekstil, sandang dan kulit.
  9. Sektor pariwisata.
  10. Sektor telekomunikasi.
  11. Sektor retail.


Tarif Tol Cipularang 2018

Jalan Tol Cipularang (Cikampek - Purwakarta - Padalarang) merupakan jalan tol di Indonesia yang menghubungkan kota Jakarta dan Bandung. Tol ini membentang dari Cikampek-Purwakarta sampai Padalarang sepanjang 59 km. Jalan Tol Cipularang didesain untuk mengantispasi peningkatan arus lalu lintas Jakarta Bandung.

Melalui tol ini, perjalanan Jakarta- Bandung hanya membutuhkan waktu 1 jam 30 menit dihitung dari Pasteur-Cawang. Waktu tempuh tersebut dapat bertambah dikarenakan oleh beberapa hambatan yang terjadi di sepanjang ruas jalan tol Cipularang, misalnya kemacetan atau kontur tanah.

Jalan tol ini mulai beroperasi secara terbatas bersamaan dengan berlangsungnya KTT Asia Afrika bulan April 2005 yang berlangsung di Bandung dan diresmikan pada tanggal 13 Juli 2005

Pembangunan jalan tol Cipularang terdiri atas 2 tahap, Tahap I dimulai pada Februari 2002 sepanjang 18 km meliputi ruas Dawuan - Dangdeur (6 km) dan Padalarang-Cikamuning atau Padalarang By Pass (5,5 km). Pengerjaannya menghabiskan waktu 19 bulan atau 0,95 km per bulan, beroperasi secara resmi pada Januari 2004.

Jalan tol Cipularang tahap II sepanjang 41 km melintasi dua Kabupaten: Purwakarta dan Bandung di Propinsi Jawa Barat sesuai peta pada Gambar III.3. Dibangun pada bulan April 2004 dan selesai pada April 2005 (12 bulan) dengan empat jembatan utama, dibagi dalam dua jalur - dua lajur dengan lebar setiap lajur 3,6 meter.

Tol Cipularang mempunyai 5 Gerbang Tol yakni SS dawuan, Sadang, Jatiluhur, Cikamuning dan SS Padalarang. Khusus gerbang tol Cikamuning hanya sebagai gerbang keluar dari arah Bandung.

TARIF TOL CIPULARANG 2018
Berdasarkan Kepmen PUPR No. 97/KPTS/M/2018 Tentang Penyesuaian Tarif Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang tol cipularang mengalami penyesuaian alias naik mulai tanggal 15 Februari 2018.

Sesuai  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 tahun oleh BPJT, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan laju inflasi di wilayah tertentu.

Tarif tol awal dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Sedangkan perhitungan usulan tarif tol dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang kemudian dievaluasi oleh BPJT berdasarkan data inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) selama dua tahun terakhir.

Berikut daftar tarif tol Cipularang 2018


TARIF NOVEMBER 2015

Tarif Tol Cipularang sejak 1 November 2015 naik sesuai besaran inflasi setiap wilayah (kurang lebih 10,35%). Penyesuaian ini diatur dalam Keptusan Menteri PUPERA nomor 507/KPTS/M/2015 tentang Penyesuaian Beberapa Ruas Jalan Tol.

Tarif Jalan Tol Cipularang