Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota UMSK Jawa Timur 2019


Untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, perlu kebijakan penetapan upah minimum sektoral dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 188/665/KPTS/013/2018, Gubernur Jawa Timur secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur untuk 2019 untuk Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo.

Besaran UMSK ditetapkan melebihi UMK Kota/Kabupaten yang bersangkutan dengan menambahkan persentase dari UMK 2019 Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Besaran UMSK juga dikelompokkan berdasarkan jensis sektor usaha.

Besaran presentasi UMSK Jawa Timur 2019

A. Kota Surabaya
  1. Sektor 1 besaran nilai UMSK (9% dari UMK 2019) = Rp 4.219.447,34
  2. Sektor 2 besaran nilai UMSK (7% dari UMK 2019) = Rp 4.142.026,29
  3. Sektor 3 besaran nilai UMSK (5% dari UMK 2019) = Rp 4.064.605,24
B. Kabupaten Sidoarjo :
  1. Sektor 1 besaran nilai UMSK (9% dari UMK 2019) = Rp 4.212.518,52
  2. Sektor 2 besaran nilai UMSK (8% dari UMK 2019) = Rp 4.173.871,89
  3. Sektor 3 besaran nilai UMSK (6% dari UMK 2019) = Rp 4.096.577,97


Daftar UMK Jateng dari Tahun ke Tahun (2015 - 2019)

UMK JAWA TENGAH 2019


Download SK UMK Jateng 2019 pdf
UMK JATENG 2018
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2018 dipastikan naik dengan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 560/94 Tahun 2017 tertanggal 20 November 2017, berikut daftar dari tertinggi ke paling rendah.

UMP Jateng : Rp 1.486.065

Daftar UMK Jawa Tengah 2018

UMK JATENG 2017

Dasar Hukum : Surat Keputusan Gubernur Jateng No 560/50/2016 tentang Upah Minimum pada 35 Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 tanggal 21 November 2016

Kenaikan : Rata-rata 9,3% tertinggi Kabupaten Jepara 18,52 terendah 8,15% (angka nasional)

Daftar UMK Jateng 2017 :
  1. UMK 2017 Kota Semarang Rp 2.125.000
  2. UMK 2017 Kabupaten Demak Rp 1.900.000
  3. UMK 2017 Kabupaten Kendal Rp 1.774.867
  4. UMK 2017 Kabupaten Semarang Rp 1.745.000
  5. UMK 2017 Kabupaten Kudus Rp 1.740.900
  6. UMK 2017 Kabupaten Cilacap Rp 1.693.689
  7. UMK 2017 Kota Pekalongan Rp 1.623.750
  8. UMK 2017 Kabupaten Batang Rp 1.603.000
  9. UMK 2017 Kabupaten Jepara Rp 1.600.000
  10. UMK 2017 Kota Salatiga Rp 1.596.000
  11. UMK 2017 Kabupaten Pekalongan Rp 1.583.697,5
  12. UMK 2017 Kabupaten Magelang Rp 1.570.000
  13. UMK 2017 Kabupaten Karanganyar Rp 1.560.000
  14. UMK 2017 Kota Surakarta Rp 1.534.985
  15. UMK 2017 Kabupaten Klaten Rp 1.528.500
  16. UMK 2017 Kabupaten Purbalingga Rp 1.522.500
  17. UMK 2017 Kabupaten Boyolali Rp 1.519.289
  18. UMK 2017 Kabupaten Sukoharjo Rp 1.513.000
  19. UMK 2017 Kota Tegal Rp 1.499.500
  20. UMK 2017 Kabupaten Tegal Rp 1.487.000
  21. UMK 2017 Kabupaten Banyumas Rp 1.461.400
  22. UMK 2017 Kabupaten Pemalang Rp 1.460.000
  23. UMK 2017 Kabupaten Wonosobo Rp 1.457.100
  24. UMK 2017 Kota Magelang Rp 1.453.000
  25. UMK 2017 Kabupaten Purworejo Rp 1.445.000
  26. UMK 2017 Kabupaten Blora Rp 1.438.100
  27. UMK 2017 Kabupaten Grobogan Rp 1.435.000
  28. UMK 2017 Kabupaten Kebumen Rp 1.433.900
  29. UMK 2017 Kabupaten Temanggung Rp 1.431.500
  30. UMK 2017 Kabupaten Sragen Rp 1.422.585,52
  31. UMK 2017 Kabupaten Pati Rp 1.420.000
  32. UMK 2017 Kabupaten Brebes Rp 1.418.100
  33. UMK 2017 Kabupaten Rembang Rp 1.408.000
  34. UMK 2017 Kabupaten Wonogiri Rp 1.401.000
  35. UMK 2017 Kabupaten Banjarnegara Rp 1.370.000

Tabel UMK Jateng Tahun 2017 (Tertinggi - Terendah)



UMK JATENG 2016
Seiring diterbitkannya Pergub jateng No 560/66/2015 tanggal 20 November 2015, maka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Tengah 2016 resmi ditetapkan. UMK ini berlaku mulai 1 Januari 2016 di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

UMK tertinggi masih dipegang Kota Semarang yakni mencapai Rp 1.909.000. Sementara UMK yang terendah dipegang Kabupaten Banjarnegara Rp 1.265.000. Secara persentase rata-rata sebesar 16% kenaikan tertinggi 35% dinikmati Kabupaten Cilacap Wilayah Barat serta kenaikan terendah Kabupaten Magelang dengan 10,7%.

Penentuan besar upah sebagian besar ditentukan dengan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 65 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hanya Kabupaten Demak, Wonosobo, dan Pati yang sudah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan.

Seperti diketahui PP tersebut mengatur bahwa kenaikan upah memperhitungkan persentase inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Formula upah minimum yang baru = upah minimum saat ini + {upah minimum x (persentase inflasi + persentase pertumbuhan produk domestik bruto yang sedang berjalan)}
Sebagai ilustrasi misalnya inflasi tahun 2015 sebesar 6% dan pertumbuhan PDB (atau ekonomi) sebesar 5% maka kenaikan UMK minimal 11%.

Berikut pokok-pokok dalam Pergub No 560/66/2015:
  1. Upah minimum yang dimaksud adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
  2. Upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan tingkat paling rendah yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
  3. Upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebihditetapkan sesuai kesepakatan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha secara bipartit, dengan mempertimbangkan produktivitas dan kemampuan perusahaan.
  4. Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan upah minimum dapat mengajukan penangguhan upah minimum kepada Gubernur Jawa Tengah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 10 hari sebelum berlakunya keputusan.
  5. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan.
Daftar UMK Jawa Tengah 2016 :

1. UMK Kota Semarang Rp 1.909.000
2. UMK Kabupaten Demak Rp 1.745.000
3. UMK Kabupaten Kendal Rp 1.639.600
4. UMK Kabupaten Semarang Rp 1.610.000
5. UMK Kota Salatiga Rp1.450.953
6. UMK Kabupaten Grobogan Rp 1.305.000
7. UMK Kabupaten Blora Rp 1.328.500
8. UMK Kabupaten Kudus Rp 1.608.200
9. UMK Kabupaten Jepara Rp 1.350.000
10.UMK Kabupaten Pati Rp 1.310.000
11. UMK Kabupaten Rembang Rp 1.300.000
12. UMK Kabupaten Boyolali Rp 1.403.500
13. UMK Kota Surakarta Rp 1.418.000
14. UMK Kabupaten Sukoharjo Rp 1.396.000
15. UMK Kabupaten Sragen Rp 1.300.000
16. UMK Kabupaten Karanganyar Rp 1.420.000
17. UMK Kabupaten Wonogiri Rp 1.293.000
18. UMK Kabupaten Klaten Rp 1.400.000
19. UMK Kota Magelang Rp 1.341.000
20. UMK Kabupaten Magelang Rp 1.410.000
21. UMK Kabupaten Purworejo Rp 1.300.000
22. UMK Kabupaten Wonosobo Rp 1.326.000
23. UMK Kabupaten Kebumen Rp 1.324.600
24. UMK Kabupaten Banyumas Rp 1.350.000
25a. UMK Kabupaten Cilacap Wilayah Kota Rp 1.608.000
25b. UMK Kabupaten Cilacap Wilayah Timur Rp 1.490.000
25c. UMK Kabupaten Cilacap Wilayah Barat Rp 1.483.000
26. UMK Kabupaten Temanggung Rp 1.313.000
27. UMK Kabupaten Banjarnegara Rp1.265.000
28. UMK Kabupaten Purbalingga Rp1.377.500
29. UMK Kabupaten Batang Rp1.467.500
30. UMK Kota Pekalogan Rp1.500.000
31. UMK Kabupaten Pekalongan Rp1.463.000
32. UMK Kabupaten Pemalang Rp 1.325.000
33. UMK Kota Tegal Rp1.385.000
34. UMK Kabupaten Tegal Rp 1.373.000
35. UMK Kabupaten Brebes Rp1.310.000

Perbandingan UMK Jateng 2016 dan 2015


Daftar UMK Jabar dari Tahun ke Tahun (2015 - 2019)

UMK Jawa Barat 2019




UMK JABAR 2018

Dasar hukum pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat tahun 2018 yakni Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1065-Yangbangsos/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 tanggal 21 November 2017., namun diperkirakan kenaikan UMK tidak jauh dari angka 8,71%.

Berikut besaran UMK Jabar 2018 tiap Kabupaten/Kota Jawa Barat :

UMP Jabar 2018 Rp 1.544.360

UMK JABAR 2017

Dasar Hukum : Surat Keputusan Gubernur dengan nomor 561/Kep. 1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017.

Kenaikan : 8,25 %

Daftar UMK Jabar 2017:
  1. UMK 2017 Kabupaten Majalengka Rp 1.525.632
  2. UMK 2017 Kota Cirebon Rp 1.741.682,96
  3. UMK 2017 Kabupaten Cirebon Rp 1.723.578,15
  4. UMK 2017 Kabupaten Kuningan Rp 1.477.352,7
  5. UMK 2017 Kabupaten Indramayu Rp 1.803.239,33
  6. UMK 2017 Kabupaten Garut Rp 1.538.909
  7. UMK 2017 Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.767.029,7
  8. UMK 2017 Kota Tasikmalaya Rp 1.776.686
  9. UMK 2017 Kabupaten Ciamis Rp 1.475.792,82
  10. UMK 2017 Kota Banjar Rp 1.437.522,11
  11. UMK 2017 Kabupaten Pangandaran Rp 1.433.901,15
  12. UMK 2017 Kota Depok Rp 3.297.489
  13. UMK 2017 Kabupaten Bogor Rp 3.204.551,81
  14. UMK 2017 Kota Bogor Rp 3.272.143
  15. UMK 2017 Kabupaten Sukabumi Rp 2.376.558,39
  16. UMK 2017 Kota Sukabumi Rp 1.985.494
  17. UMK 2017 Kabupaten Cianjur Rp 1.989.115
  18. UMK 2017 Kota Bandung Rp 2.843.662,55
  19. UMK 2017 Kabupaten Bandung Rp 2.463.461,49
  20. UMK 2017 Kabupaten Bandung Barat Rp 2.468.289,44
  21. UMK 2017 Kabupaten Sumedang Rp 2.463.461,49
  22. UMK 2017 Kota Cimahi Rp 2.463.461
  23. UMK 2017 Kota Bekasi Rp 3.601.650
  24. UMK 2017 Kabupaten Bekasi Rp 3.530.438,44
  25. UMK 2017 Kabupaten Karawang Rp 3.605.272
  26. UMK 2017 Kabupaten Purwakarta Rp 3.169.549,17
  27. UMK 2017 Kabupaten Subang Rp 2.327.072
Tabel UMK Jabar Tahun 2017 (Tertinggi - Terendah)



UMK JABAR 2016

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 di Jawa Barat mulai berlaku tanggal 1 Januari 2016. Hal ini berdasarkan ketetapan Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 561/Kep. 1322-Bangsos/2015 tanggal 20 November 2015.

Penentuan UMK 2016 sepenuhnya menggunakan formulasi seperti dalam PP No &8 Tahun 2015 yang memperhitungkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kenaikan rata-rata UMK 2016 dibandingkan UMK 2016 didapatkan angka 11,5 persen.

Kabupaten Karawang tetap menjadi daerah dengan UMK paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yakni Rp 3.330.505. Disusul di belakangnya Kabupaten Bekasi dengan UMK sebesar Rp 3.261.375. UMK terendah dipegang oleh Kabupaten Pangandaran dengan nilai Rp 1.324.620.

Daftar UMK Jabar 2016 :
  1. UMK Kota Banjar Rp 1.327.965
  2. UMK Kabupaten Cianjur Rp 1.837.520
  3. UMK Kabupaten Cirebon Rp 1.592.220
  4. UMK Kota Cirebon Rp 1.608.945
  5. UMK Kota Sukabumi Rp 1.834.175
  6. UMK Kota Tasikmalaya Rp 1.641.280
  7. UMK Kabupaten Bekasi Rp 3.261.375
  8. UMK Kabupaten Kuningan Rp 1.364.760
  9. UMK Kabupaten Garut Rp 1.421.625
  10. UMK Kabupaten Majalengka Rp 1.409.360
  11. UMK Kota Bandung Rp 2.626.940
  12. UMK Kabupaten Bogor Rp 2.960.325
  13. UMK Kabupaten Tasikmalaya Rp 1.632.360
  14. UMK Kabupaten Ciamis Rp 1.363.319
  15. UMK Kabupaten Pangandaran Rp 1.324.620
  16. UMK Kabupaten Indramayu Rp 1.665.810
  17. UMK Kabupaten Bandung Rp 2.275.715
  18. UMK Kabupaten Bandung Barat Rp 2.280.175
  19. UMK Kabupaten Sumedang Rp 2.275.715
  20. UMK Kota Cimahi Rp 2.275.715
  21. UMK Kota Depok Rp 3.046.180
  22. UMK Kota Bogor Rp 3.022.765
  23. UMK Kabupaten Sukabumi Rp 2.195.435
  24. UMK Kota Bekasi Rp 3.327.160
  25. UMK Kabupaten Karawang Rp 3.330.505
  26. UMK Kabupaten Purwakarta Rp 2.927.990
  27. UMK Kabupaten Subang Rp 2.149.720

Perbandingan UMK Jawa Barat 2016 dan 2015


UMK Jawa Timur dari Tahun ke Tahun (2015 - 2019)

UMK Jatim 2019


UMK Jatim 2018

Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Jawa Timur No 75 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018.

Kenaikan : 8,71%

1. Kota Surabaya Rp 3.583.312,61
2. Kabupaten Gresik Rp 3.580.370,64
3. Kabupaten Sidoarjo Rp 3.577.428,68
4. Kabupaten Pasuruan Rp 3.574.486,72
5. Kabupaten Mojokerto Rp 3.565.660,82
6. Kabupaten Malang Rp 2.574.807,22
7. Kota Malang Rp 2.470.073,29
8. Kota Batu Rp 2.384.167,93
9. Kabupaten Jombang Rp 2.264.135,78
10. Kabupaten Tuban Rp 2.067.612,56
11. Kota Pasuruan Rp 2.067.612,56
12. Kabupaten Probolinggo Rp 2.042.900,06
13. Kabupaten Jember Rp 1.916.983,99
14. Kota Mojokerto Rp 1.886.387,56
15. Kota Probolinggo Rp 1.886.387,56
16. Kabupaten Banyuwangi Rp 1.881.680,41
17. Kabupaten Lamongan Rp 1.851.083,98
18. Kota Kediri Rp 1.758.117,91
19. Kabupaten Bojonegoro Rp 1.720.460,77
20. Kabupaten Kediri Rp 1.713.400,05
21. Kabupaten Lumajang Rp 1.691.041,12
22. Kabupaten Tulungagung Rp 1.671.035,77
23. Kabupaten Bondowoso Rp 1.667.505,41
24. Kabupaten Bangkalan Rp 1.663.975,05
25. Kabupaten Nganjuk Rp 1.660.444,69
26. Kabupaten Blitar Rp 1.653.383,98
27. Kabupaten Sumenep Rp 1.645.146,48
28. Kota Madiun Rp 1.640.439,34
29. Kota Blitar Rp 1.640.439,34
30. Kabupaten Sampang Rp 1.632.201,84
31. Kabupaten Situbondo Rp 1.616.903,62
32. Kabupaten Pamekasan Rp 1.588.660,76
33. Kabupaten Madiun Rp 1.576.892,91
34. Kabupaten Ngawi Rp 1.569.832,19
35. Kabupaten Ponorogo Rp 1.509.816,12
36. Kabupaten Pacitan Rp 1.509.816,12
37. Kabupaten Trenggalek Rp 1.509.816,12
38. Kabupaten Magetan Rp 1.509.816,12

Daftar Kenaikan UMK Jatim 2018

UMK Jatim 2017


Dasar Hukum : Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2016 tanggal 18 November 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2017

Kenaikan : 8,25%

Daftar UMK Jawa Timur 2017
  1. Kota Surabaya Rp 3.296.212,50
  2. Kab Gresik Rp 3.293.506,25
  3. Kab Sidoarjo Rp 3.290.800
  4. Kab Pasuruan Rp 3.288.093,75
  5. Kab Mojokerto Rp 3.279.975
  6. Kab Malang Rp 2.368.510
  7. Kota Malang Rp 2.272.167
  8. Kota Batu Rp 2.193.145
  9. Kab Jombang Rp 2.082.730
  10. Kab Tuban Rp 1.901.952,50
  11. Kota Pasuruan Rp 1.901.952,50
  12. Kab Probolinggo Rp 1.879.220
  13. Kab Jember Rp 1.763.392,50
  14. Kota Mojokerto Rp 1.735.247,50
  15. Kota Probolinggo Rp 1.735.247,50
  16. Kab Banyuwangi Rp 1.730.917,50
  17. Kab Lamongan Rp 1.702.772,50
  18. Kota Kediri Rp 1.617.255
  19. Kab Bojonegoro Rp 1.582.615
  20. Kab Kediri Rp 1.576.120
  21. Kab Lumajang Rp 1.555.552,50
  22. Kab Tulungagung Rp 1.537.150
  23. Kab Bondowoso Rp 1.533.902,50
  24. Kab Bangkalan Rp 1.530.655
  25. Kab Nganjuk Rp 1.527.407,50
  26. Kab Blitar Rp 1.520.912,50
  27. Kab Sumenep Rp 1.513.335
  28. Kota Madiun Rp 1.509.005
  29. Kota Blitar Rp 1.509.005
  30. Kab Sampang Rp 1.501.427,50
  31. Kab Situbondo Rp 1.487.355
  32. Kab Pamekasan Rp 1.461.375
  33. Kab Madiun Rp 1.450.550
  34. Kab Ngawi Rp 1.444.055
  35. Kab Ponorogo Rp 1.388.847,50
  36. Kab Pacitan Rp 1.388.847,50
  37. Kab Trenggalek Rp 1.388.847,50
  38. Kab Magetan Rp 1.388.847,50

UMK Jatim 2016

Upah Minimum Kabupaten/kota untuk 38 kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2016 resmi ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur Tahun 2016 tanggal 20 November 2015.

Berdasarkan Pergub tersebut yang efektif berlaku mulai 1 januari 2016 dapat dilihat UMK tertinggi masih dipegang Kota Surabaya sebesar Rp 3.045.000.

Sedangkan, nilai terendah UMK tahun depan yakni Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan yang besaran  Rp 1.283.000.

Poin-poin pokok dalam Pergub Nomor 68 Tahun 2015:
  1. Upah Minimum Kabupaten/Kota hanya berlaku bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
  2. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dilarang mengurangi atau menurunkan upah.
  3. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 
  4. Bagi perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur Jawa Timur.

Daftar UMK Banten dari Tahun ke Tahun (2016 - 2019)

UMK Banten 2019


Download SK Gubernur tentang UMK banten 2019.pdf

UMK Banten 2018

Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) 2018 di Banten resmi ditetapkan melalui SK Gubernur Banten nomor 561/Kep.442-Huk/2017 tertanggal 20 November 2017. Persentase kenaikan semua sama sebesar 8,71% atau sesuai dengan persentase nasional. Berikut besaran UMK delapan kabupaten dan kota di Banten.

1. Kabupaten Pandeglang Rp 2.353.549,14
2. Kabupaten Lebak Rp 2.312.384,00.
3. Kota Serang Rp 3.116.275,76.
4. Kota Cilegon Rp 3.622.214,61.
5. Kabupaten Tangerang Rp 3.555.834,67.
6. Kota Tangerang Rp 3.582.076,99.
7. Kota Tangerang Selatan Rp 3.555.834,67.
8. Kabupaten Serang Rp 3.542.714,50

Tabel UMK Banten 2018

UMK Banten 2017

UMK Banten tahun 2017 resmi ditetapkan seiring keluarnya Surat Keputusan nomor 561/Kep.553-Huk/2016 tentang penetapan UMK.

Besaran kenaikan mengacu pada pada PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, dimana persentase kenaikannya sebesar 8,25 persen dari UMK tahun 2016.

Daftar UMK Banten 2017
  1. Kota Serang sebesar Rp 2.866.595,31
  2. Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.127.112,50
  3. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2.164.979,43
  4. Kabupaten Tangerang sebesar Rp 3.270.936,13
  5. Kota Cilegon sebesar Rp 3.331.997,62
  6. Kabupaten Serang sebesar Rp 3.258.866,25
  7. Kota Tangerang sebesar Rp 3.295.075,88
  8. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 3.270.936,13

UMK Banten 2016

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2016 Provinsi Banten telah ditetapkan seiring diberlakukannya Surat Keputusan Gubernur Banten, No. 561/Kep.519-Huk/2015 tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

UMK 2016 tertinggi dipegang Kota Cilegon dengan besaran Rp 3.078.057, disusul Kota Tangerang Rp 3.043.950. UMK Kabupaten Tangerang dan Tangsel nilainya sama yakni Rp 3.021.650. Sementara itu UMK terendah kabupaten Lebak sebesar Rp 1.965.000.

Kenaikan UMK Provinsi Banten mengikuti formula yang ditetapkan pemerintah dengan memperhitungkan inflasi dan besaran pertumbuhan ekonomi (PP 78/2015). Angka rata-rata kenaikan UMK 2016 Provinsi Banten mencapai 12,2 persen.

Daftar UMK Provinsi Banten 2016

Daftar UMK D.I Yogyakarta dari Tahun ke Tahun (2016 - 2019)

UMK DIY 2019

UMK DIY 2018

Upah minimum Kota/Kabupaten (UMK) DIY Yogyakarta naik sebesatr 8,71% mengikuti formula nasional sesuai PP 78 Tahun 2015, berikut daftarnya:


UMK DIY 2017


Gubernur DIY telah menetapkan UMR di Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran kenaikan mengacu pada angka yang sudah ditetapkan pemerintah dengan kenaikan sebesar 8,25% dibandingkan UMK 2016.

UMP DI Yogyakarta sendiri ditetapkan sebesar Rp 1.337.645,25. Dengan demikian UMK Kota Yogyakarta masih tetap yang tertinggi dengan jumlah Rp 1.572.200, selanjutnya disusul Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan terakhir Kabupaten Gunung Kidul.

Kenaikan UMK DIY 2017


Daftar UMK DIY 2017
  1. Kota Yogyakarta Rp 1.572.200
  2. Kabupaten Sleman  Rp 1.448.385
  3. Kabupaten Bantul  Rp 1.404.760
  4. Kabupaten Kulon Progo  Rp 1.373.600
  5. Kabupaten Gunungkidul Rp 1.337.650

UMK DIY 2016

Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY tahun 2016 telah ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X pada tanggal 30/10/2015 yang lalu.

UMK 2016 tersebut mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11,5 % dari tahun 2015. Penetapan UMK DIY telah menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan dan sesuai dengan kondisi nyata di kabupaten dan kota.

Seperti diketahui PP tersebut mengatur bahwa kenaikan upah memperhitungkan persentase inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Formula upah minimum yang baru = upah minimum saat ini + {upah minimum x (persentase inflasi + persentase pertumbuhan produk domestik bruto yang sedang berjalan)}

Berikut daftar UMK DIY 2016


Upah Minimum Provinsi UMP 2019

Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019 naik sebesar 8,03 persen. Penetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor B.240/M-Naker/PHISSK-UPAH/X/2018 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2018.

Sehubungan dengan penetapan upah minimum tahun 2019, diminta agar Gubernur menetapkan upah minimum dimaksud sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78 Tahun 2015), sebagai berikut:

1. Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019.
2. Gubernur menetapkan upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov).
3. Bagi provinsi yang masa jabatan Dewan Pengupahan Provinsinya telah berakhir, Gubernur agar segera membentuk Depeprov yang baru.
4. UMP tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing Gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2018.
5. Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk Kabupaten/Kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dan UMP).
6. UMK tahun 2019 ditetapkan dan diumumkan selambat-lambatnya pada tanggai 21 November 2018.
7. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oieh Gubernur sebagaimana tersebut di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019.
8. Berdasarkan Pasai 44 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 78 Tahun 2015, penetapan UMP dan UMK tahun 2019 menggunakan formula perhitungan upah minimum, yaitu:

UM n = UM t + {UM t x (Inflasi t + % ∆PDB t)}
  • UM n: Upah Minimum yang akan ditetapkan 
  • UM t: Upah Minimum tahun berjalan 
  • Inflasi t: Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September Tahun berjalan. 
  • ∆ PDB t : Pertumbuhan produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencangkup periode Kwartal III dan IV tahun sbelamunya dan periode Kwartal TI dan II tahun berjalan. 
9. Data Inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) yang akan digunakan untuk menghitung upah minimum tahun 2019 bersumber dari BPS RI. Berdasarkan Surat Kepla BPS RI Nomor B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu:

a. Inflasi Nasional sebesar 2.88%
b. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 5.15%

Dengan demikian kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2019 berdasarkan data inflasi Nasional dan Pertumbuhan Nasional yaitu 8.03%

10. Berdasarkan pasal 63 PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan bagi daerah yang upah minimumnya (UMP da/atau UMK) pada tahun 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan UMP sama dengan KHL yaitu provinsi:
  1. Kalimantan Tengah 
  2. Gorontalo 
  3. Sulawesi Barat 
  4. NTB 
  5. NTT 
  6. Papua Barat 
  7. Maluku 
  8. Maluku Utara 
Perhitugan UMP dan/atau UMK bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah nilai KHL menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

UM n = UM t + {UM t x (Inflasi t + % ∆PDB t + % Adj)}
  • UM n : Upah Minimum yang akan ditetapkan 
  • UM t : Upah minimum tahun berjalan 
  • Inflasi t : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai periode September tahun berjalan 
  • ∆PDB t : Pertumbuhan produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencangkup periode Kwartal III dan IV tahun sbelamunya dan periode Kwartal TI dan II tahun berjalan. 
  • Adj : Penyesuaian besaran persentase untuk pencapaian Upah Minimum sama dengan KHL 
12.Pengupahan diatur dalam perturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan PP No 78 tahun 2015. Penetapan upah minimum menggunakan formula perhitungan upah minimum merupakan program strategis nasional yang masuk dalam paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV

13. Sanksi bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional:

a. Dalam pasal 68 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diatur bahawa Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan progrtam strategis nasional dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan/atau Wakil Gubernur serta oleh Gubernur sebagai Wakli Pemerintah Pusat untuk Bupati dan/atau Wakli Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota.

b. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaskanakan, Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara selama 3 bulan

c. Selanjutnya apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah selesai menjalani pemberhentian sementara, tetap tidak melaksanakan program strategis nasional, yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 Juga diatur bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang- undangan dapat diberhentikan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah sesual kelentuan pasal 78 ayat (2), pasal 80 dan pasal 81. 

Perkiraan UMP 2019 seluruh provinsi

Tarif Sewa Fasilitas dan Venue Lapangan Olah Raga GBK


Saat ini Komplek Gelora Bung Karno atau GBK mempunyai berbagai macam fasilitas untuk kegiatan olahraga, politik, bisnis, rekreasi dan pariwisata sebanyak 36 venues. Ada Stadion Utama, Istora (Istana Olahraga), Stadion Madya, lapangan tenis indoor-outdoor, hall basket, lapangan panahan, stadion aquatic dan venue-venue olahraga lainnya.

Terkait dengan Asian games 2018, GBK mengalami renovasi besar-besaran sehingga banyak fasilitas baru dan berkelas internasional telah terpasang.

Sebagai sebuah Badan Layanan Umum, pengelola GBK yakni Kementerian Sekretariat Negara
dapat memberikan tarif jasa layanan di bidang olahraga maupun non-olahraga berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama ataupun kerja sama operasional dengan pihak
lain.

Tarif sewa fasilitas maupun lapangan olah raga GBK diatur dalam peraturan Menteri Keuangan PMK No 38/PMK.05/2018 tanggal 12 April 2018

Terhadap kegiatan pemusatan latihan nasional dengan rekomendasi dari Kemenpora, GBK dapat mengenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00(nol rupiah).

Tarif Penggunaan Fasilitas dan Venues Olah Raga GBK

A. Pemakaian Fasilitas Indoor Pemakaian Reguler

1. Gedung Istora : Rp 150.000.000. per 12 jam/hari
2. Stadion Renang : Rp 40.000.000 per 12 jam/hari
3. Stadioh Tenis 2 (Indoor) : Rp 75.000.000 per 12 jam/hari
4. Gedung Basket : Rp 50.000.000 per 12 jam/hari
5. Ruang Catleya Wisma Serbaguna : Rp 18.000.000 per 6 jam/hari
6. Aula Masjid Al' Bina : Rp 10.000.000 per 6 jam/ hari
7. Gedung Training Facility : Rp 35.000.000 per 12 jam/hari/lantai
8. RoyaleBox : Rp 35.000.000 per 12 jam/hari
9. Corporate Box : Rp 3.500.000 per 12 jam/hari/ruangan
10. Ruang Media : Rp 15.000.000 per 12 jam/hari
11. Lobby VI P Barat : Rp 10.000.000 per hari/lantai
12. Sewa Ruang Harian
     a) Ruang Standar : Rp 15.000 per m2/hari
     b) Ruang dengan AC : Rp 25.000 per m2/hari
     c) Ruang VIP : Rp 50.000 per m2/hari
12. Sewa Ruang Bulanan
    a) Ruang Standar : Rp 100.000 per m2/bulan
    b) Ruang dengan AC : Rp 120.000 per m2/bulan
    c) Service Charge
  • Di unit-unit kerja : Rp 25.000 per m2/bulan 
  • Gedung Direksi Menara Olah Raga Senayan (MOS), Eks.Driving Range Senayan dan Anex: Rp 50.000 per m2/bulan 
B . Pemakaian Untuk Latihan

1. Ruang Senam : Rp 300.000 per 2 jam/grup
2. Ruang Tinju : Rp 200.000 per 2 jam/grup
3. Ruang Wushu : Rp 200.000 per 2 jam/grup
4. Ruang Gulat : Rp 200.000 per 2 jam/ grup
5. Ruang Tenis Meja : Rp 75.000 per 2 jam/meja
6. Lapangan Bulutangkis : Rp 350000 per 2 jam/lapangan
7. Lapangan Futsal/ Street Soccer : Rp 600.000 per 2 jam/lapangan
8. Lapangan Basket : Rp 600.000 per 2 jam/ lapangan
9. Lapangan Voli : Rp 600.000 per 2 jam/ lapangan
10. Ruang Anggar : Rp 200.000  per 2 jam/ grup
11. Ruang Terbuka : Rp 100.000 per 2 jam/ grup
12 . Kolam Renang : Rp 2.000.000 per 2 jam/kolam/ 50 orang
13. Kolam Loncat Indah/Selam : Rp 1.500.000 per 2 jam/kolam/50 orang
14. Tiket Berenang Umum : Rp 50.000 per 2 jam/ orang
15. Tiket Berenang Pelajar : Rp 25.000 per 2 jam/ orang
16. Tiket Selam : Rp 75.000 per 2 jam/ orang

C. Pemakaian Fasilitas Outdoor

Pemakaian Reguler
1. Stadion Utama : Rp 450.000.000 per 12 jam/hari
2. Stadion Madya : Rp 150.000.000 per 12 jam/hari
3. Stadion Tenis 1 : Rp 35.000.000 per 12 jam/hari

Pemakaian Untuk Latihan
1. Lapangan Sepakbola Stadion Utama : Rp 10.000.000 per 2 jam
2. Lapangan Sepakbola Stadion Madya : Rp 5.000.000 per 2 jam
3. Lapangan Sepakbola Rumput  : Rp 700.000 per 2jam/lapangan
4. Lapangan Sepakbola Sintetis : Rp  1.500.000 per 2jam
5. Lapangan Rugby : Rp 1.500.000  per 2jam /lapangan
6. Lapangan Futsal / Street Soccer : Rp 175.000 per 2 jam/lapangan
7. Lapangan Basket : Rp 175.000 per 2jam/lapangan
8. Lapangan Gateball : Rp 175.000  per 2 jam/lapangan
9. Lapangan Voli Pasir : Rp 175.000 per 2 jam/ lapangan
10. Lapangan Radio Control : Rp 175.000 per hari /orang
11. Laparrgan Hockey : Rp 600.000 per 2 jam/lapangan
12. Lapangan Panahan : Rp 100.000 per 2jam/sasaran
13. Lapangan Softball/Basebal : Rp 175.000 per 2 jam/lapangan
14. Lapangan Terris Flexi : Rp 175.000 per 2jam/
15. Lintasan Track Stadion Utama : Rp 500.000 per 2jam/50 orang
16. Lintasan Track Stadion Madya : Rp 350.000 per 2 jam/ 50 orang
17. Pemakaian untuk Pertandingan : Tarif Latihan x Jumlah sesi x Jumlah Lapangan x 150% dihitung per 10 jam/hari.

Tarif Parkir di Jakarta Terbaru - 2018

Tarif parkir kendaraan bermotor di Jakarta mengacu pada Pergub Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/pemindahan kendaraan bermotor.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penetapan besaran tarif layanan :
a. biaya penyediaan marka parkir dan rambu parkir
b. biaya pengawasan dan pengendalian
c. biaya operasional dan pemeliharaan
d, biaya asuransi
e. kemampuan masyarakat
f. keadilan
g. investasi
h. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis.
i. beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar
j. biaya tenaga kerja
k. biaya penyediaan material/bahan.

A. Tarif parkir Ruang Milik Jalan

I. Golongan Jalan Kawasan Pengendalian Parkir (KPP)
a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: Rp3.000 s.d. 12.000/jam
b. Bus, Truk dan sejenisnya: Rp4.000 s.d. 12.000/jam
c. Sepeda Motor: Rp2.000 s.d. 6.000/jam
d. Sepeda: Rp1.000 untuk 1 (satu) kali parkir

II. Golongan Jalan A
a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: Rp3.000 s.d. 9.000/jam,
b. Bus, Truk dan sejenisnya: Rp4.000 s.d. 9.000/jam,
c. Sepeda Motor: Rp2.000 s.d. 4.500/jam,
d. Sepeda: Rp1.000 untuk 1 (satu) kali parkir

III. Golongan Jalan B
a. Sedan, Jeep, minibus, Pickup dan sejenisnya: Rp2.000 s.d. 6.000/jam,
b. Bus, Truk dan sejenisnya: Rp4.000 s.d. 6.000/jam,
c. Sepeda Motor: Rp2.000 s.d. 3.000/jam,
d. Sepeda: Rp1.000 untuk 1 (satu) kali parkir

B. Tarif parkir di Lingkungan Parkir

Lingkungan Parkir adalah kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang diperlukan sebagai tempat parkir.



C. Tarif parkir di Pelataran Parkir

Taman Parkir atau Pelataran Parkir adalah suatu areal tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.


D. Tarif parkir di Gedung Parkir


E. Tarif parkir Park and Ride

Fasilitas Park and Ride adalah fasilitas masing parkir yang terintegrasi dengan angkutan massal seperti di stasiun, terminal dalam kota dan terminal luar kota serta pusat kegiatan lainnya.


F. Tarif Parkir Vallet sebesar Rp20.000,00 s.d Rp50.000.

G. Tarif parkir TPE (Terminal Parkir Elekrtonik)

Terminal Parkir Elektronik TPE adalah alat untuk mengukur penggunaan SRP (Satuan Ruang Parkir) yang digunakan oleh pengguna jasa parkir yang berbasis teknologi informasi dan online system.

Tarif Parkir pada lokasi parkir dengan alat ukur yang dikelola Pemerintah Daerah

1. Tarif Parkir Harian: Berpedoman pada tarif parkir di ruang milik jalan.'
2. Tarif Parkir Berlangganan :

a. Pembayaran parkir berlangganan 12 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan lahan parkir yang menetap:
1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 harix 12 jam x Rp5.000 = Rpl.500.000)
2) Bus, Truk dan sejenisnya: (25 hari x 12 jam x Rp8.000 = Rp2.400.000)
3) Sepeda Motor: (25 hari x 12 jam x Rp2.000 = Rp 600.000)
4) Sepeda: (25 harix 12 jam x Rpl.000 = Rp 300.000)

b. Pembayaran parkir berlangganan 4 jam setiap hari sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap :
1) Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 hari x 4 jam x Rp5.000 = Rp500.000)
2) Bus, Truk dan sejenisnya: (25 hari x 4 jam x Rp8.000,00 = Rp800.000)
3) Sepeda Motor: (25 hari x 4 jam x Rp2.000,00 = Rp200.000)
4) Sepeda: (25 hari x 4 jam x Rp1.000,00 = Rp100.000)
c.Pembayaran parkir berlangganan 2 jam setiap hari dengan permohonan yang dibahas secara selektif sesuai tarif yang berlaku, dengan penggunaan tempat parkir secara tidak menetap pada lokasi dengan kriteria:
1) Dipergunakan oleh warga yang berdomisili pada lokasi tersebut
2) Memiliki kegiatan rutin pada lokasi tersebut, dengan tarif sebagai berikut : ,

a. Sedan, Jeep, Minibus, Pickup dan sejenisnya: (25 hari x 2 jam x Rp5.000 =Rp250.000)
b. Bus, Truk dan sejenisnya: (25 hari x 2 jam x Rp8.000 =Rp400.000)
c. Sepeda Motor: (25 hari x 2 jam x Rp2.000 = Rp100.000)
d. Sepeda: (25 hari x 2 jam x Rpl.000 =Rp50.000)

H. Biaya derek kendaraan bermotor.

Sudah termasuk termasuk biaya penyimpanan/penampungan. Pembayaran biaya penderekan atau pemindahan kendaraan bermotor harus dilakukan melalui Bank yang ditunjuk.

a. Rp500.000 per hari sampai paling banyak Rp3.000.000 untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat).
b. Rp250.000 per hari sampai paling banyak Rp1.000.000 untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).

UMK Sektoral Kabupaten Bekasi 2018 Lengkap

UMSK Kabupaten Bekasi 2018 Naik 8.71%

Upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Kab. Bekasi tahun 2018 telah disepakati secara bipatriat antara Serikat Pekerja, Apindo dan Disnaker yang tergabung dalan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi.

UMSK Kabupaten Bekasi 2018 dipastikan naik sebesar 8.71% dibandingkan UMSK tahun lalu. Proses selanjutnya Bupati Bekasi mengajukan usulan kepada Gubernur Jawa Barat, untuk kemudian diterbitkan Keputusan Gubernur tentang UMSK Kabupaten atau Kota di Jawa Barat.

Per tanggal 4 Mei 2018 Gubernur Jawa Barat menetapkan upah minimum sektoral dengan ditandatanganinya keputusan Gubernur No. 561/433/Yanbangsos/2018 tentang upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi, berikut daftarnya:

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bekasi 2018



UMSK 2017

Upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi 2017 akhirnya sudah disepakati antara perwakilan pengusaha (APINDO) dengan elemen Serikat Pekerja dan juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi) pada tanggal 19 Januari 2017.

Kesepakatan bipartit UMSK Kabupaten Bekasi ini akan diajukan ke kepala daerah, selanjutnya diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk legalitasnya. (Update: Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Keputusan Gubernur No: 561/Kep.266-Yanbangsos/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Tahun 2017).

Besaran UMSK Kabupaten Bekasi 2017  sangat beragam untuk masing-masing sektor, bahkan secara khusus ada yang menyebutkan nama perusahaan tertentu.

Pengklasifikasian sektor industri berdasarkan KBLI 2005 dan KBLI 2009 dibagi dalam 5 sektor yakni sektor otomotif, sektor elektronik, sektor logam, sektor kimia farmasi dan sektor lainnya.

Berikut daftar UMSK Kabupaten Bekasi 2017

Sektor Otomotif
  1. Produsen kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 4.120.000
  2. Industri Komponen Kendaraan roda dua atau lebih Rp 3.950.000
  3. lndustri sub komponen kendaraan roda dua atau lebih (Khusus PT. Toyoseal) Rp 3.775.000
Sektor Elektronik 
  1. Industri produsen barang elelctronik Rp 3.945.000
  2. Industri komponen barang elektronik Rp 3.772.000
Sektor Logam
  1. Industri peleburan logam dasar besi dan baja Rp 4.000.000
  2. Industri logam dasar bukan besi Rp 3.950.000
  3. Industri pengecoran besi dan baja Rp 3.950.000
  4. lndustri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya Rp 3.772.000
Sektor Kimia Farmasi
  1. Industri kimia Rp 3.945.000
  2. Industri obat-obatan dan peralatan rumah sakit (skala menengah/kecil). Rp 3.772.000
Sektor Lainnya
  1. Industri penggilingan baja Rp 3.945.000
  2. Industri Galvanizing (Khusus PT. IFE Steel) Rp 3.772.000
  3. Industri Kimia dasar organic (PT. Sinar Syno, PT. Toyoink) Rp 4.000.000
  4. Industri non woven Rp 3.533.000
  5. Industri ban dalam dan ban luar (PT. Multistrada Arah Sarana) Rp 4.100.000
  6. Industri vukanisir ban Rp 3.772.000
  7. Industri karet Rp 3.945.000
  8. Industri barang logam siap pasang untuk bangunan Rp 3.945.000
  9. Konstruksi gedung Rp 3.945.000
  10. Konstruksi bangunan sipil Rp 3.945.000
  11. Industri percetakan (skala besar) Rp 3.772.000
  12. Industri kayu lapis Rp 3.535.000
  13. Industri komponen bahan bangunan (PT. Kayu Permata) Rp 3.535.000
  14. Industri barang dart plastik (diluar komponen otomotif dan elektronika) Rp 3.772.000
  15. Industri kaca Rp 3.772.000
  16. Industri bahan bangunan dari porselen (PT. Gracious) Rp 3.772.000
  17. Indusalat listrik dan alat laboratorium dari porselen Rp 3.772.000
  18. Indusbarang-barang dari tanah liat, keramik Rp 3.772.000
  19. Industri barang marmer Rp 3.850.000
  20. Industri barang asbes Rp 3.945.000
  21. Industri peralatan kantor dari logam selain furniture Rp 3.945.000
  22. Induspompa dan kompresor Rp 3.772.000
  23. Industri mesin-mesin umum Rp 3.945.000
  24. Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga (PT. Frigoglass) Rp 4.122.000
  25. Industri mesin untuk pengolahan logam Rp 3.945.000
  26. Industri mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi Rp 3.945.000
  27. Industri mesin-mesin khusus Rp 3.945.000
  28. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam (PT. Yishen) Rp 4.009.000 
  29. Industri motor listrik, generator, transformator Rp 3.945.000
  30. Industri bola lampu dan lampu penerangan Rp 3.772.000
  31. Industri alat mainan anak-anak Skala besar (PT. Mattel) Rp 3.945.000
  32. Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  33. Jasa Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  34. Ketenagalistrikan Rp 3.945.000
  35. Gas Rp 3.945.000
  36. Penggalian batu-batuan (PT. Rlkadi) Rp 3.535.000
  37. Industri minuman keras Rp 3.945.000
  38. Industri malt dan minuman mengandung malt Rp 3.945.000
  39. Pemotongan hewan dan pengawetan daging Rp 3.772.000
  40. Industri minyak goreng dan kelapa sawit Rp 3.772.000
  41. Industri roti dan sejenisnya Rp 3.772.000
  42. Industri roti kering dan sejenisnya (PT. Mondelez) ) Rp 3.807.000
  43. Industri coklat dan kembang gula Skala besar (PT. Mayors) Rp 4.000.000
  44. Industri coklat dan kembang gula Rp 3.772.000
  45. Industri mie dan sejenisnya Rp 3.807.000
  46. Indusrtri kecap Rp 3.807.000
  47. Industri makanan lainnya Rp 3.772.000
  48. Industri minuman ringan dan air dalam kemasan Rp 3.772.000
  49. Industri susu dan makanan dari susu (PT. Danone/Indokual) Rp 3.772.000
  50. Industri susu dan makanan dari susu Rp 3.535.000
  51. Industri tekstil Rp 3.772.000
  52. Industri persiapan dan pemintalan Rp 3.532.852
  53. Industri penyelesaian akhir tekstil Rp 3.532.852
  54. Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya Rp 3533000
  55. Industri kulit dan kulit buatan Rp 3.533.000
  56. Perdagangan eceran Skala besar (PT. Indomaret/Indomarco) Rp 3.601.000
  57. Perdagangan eceran skala besar (PT. Alfamart/Alfaria) Rp 3.535.000
  58. Pergudangan (PMA) Rp 3.533.000
  59. Industri feminism (PT. Kimberly Clark) Rp 3.533.000
  60. Industri bubur kertas dan pulp Rp 3.945.000
  61. Industri cat, pernis dan lak Rp 3.945.000
  62. Industri cat (PT. Jotun) , Rp 3.772.000
  63. Industri oil cooler kendaraan bermotor Rp 4.122.000
  64. Industri perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (PT. Kwang Who, PT. Tsuang Hine, PT. Chaolong) Rp 4.122.000
  65. Jasa industri untuk pekerjaan khusus logam Rp 3.945.000
  66. Industri barang peralatan teknik/industri dari plastik untuk kendaraan bermotor Rp 3.945.000
  67. Industri komponen dan suku cabang motor penggerak mula (PT. Fuji Presisi) Rp 3.945.000
  68. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 3.945.000
  69. Industri bahan baku pemberantasan hams Rp 4.009.000
  70. Industri barang dari kapur dan semen untuk konstruksi Rp 3.772.000
  71. Industri damar buatan dan bahan baku plastik Rp 3.945.000
  72. Industri komponen otomotif metal forming dies (PT. Delacemara) Rp 3.945.000
  73. Industri komponen otomotif (PT. Cheh Hwa) Rp 3.945.000
  74. Industri barang dan peralatan teknilc/industry dari plastik Rp 3.772.000
  75. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam suspense (PT. NOK Indonesia) Rp 3.945.000
* Catatan: UMK Kabupaten Bekasi 2017 Rp 3.530.438

UMSK 2016

Tanggal 17 November 2015 diadakan Rapat Dewan Pengupahan Kab. Bekasi untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi. Pertemuan tersebut dihadiri wakil pemerintah Disnaker, perwakilan pengusaha dan perwakilan dari serikat pekerja atau serikat buruh.

Pengambilan keputusan akhirnya dilakukan melalui voting dengan hasil besaran UMK dan UMK Sektoral atau kelompok usaha naik sekitar 11,5 persen.

Hasil voting putusan UMK Kabupaten Bekasi Tahun 2016 :
  • Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp 2.925.000 naik sebesar 11,5 % (336.375) menjadi Rp.3.261.375
  • Pengecualian untuk Rumah sakit/klinik Rp.2.470.000 naik sebesar 11,5% (284.050) menjadi Rp.2.754.050
  • Kelompok I / Sektor III: Rp 3.268.000,- naik sebesar 11,5% (375.820) menjadi Rp.3.643.820
  • Kelompok II / sektor II: Rp 3.125.000 naik sebesar 11,5% (359.375) menjadi Rp.3.484.375
  • Kelompok III /sektor I: Rp 2.927.000 naik sebesar 11,5% (336.605) menjadi Rp.3.261.605
Besaran kenaikan 11,5 % di atas mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 di mana kenaikan upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga di dapatlah angka tersebut.

Seperti diketahui UMK yang baru berlaku mulai 1 Januari 2016. Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Surat Keputusan No: 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Propinsi Jawa Barat 2016. Namun dalam peraturan tersebut belum dicantumkan upah minimum sektoral.

Update:

UMSK Kabupaten Bekasi telah ditetapkan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat. Rincian UMK Sektoral Kabupaten Bekasi sebagai berikut:
  1. Sektor I (Rumah sakit/klinik) Rp 2.754.050
  2. Sektor II : Rp Rp 3.263.605
  3. Sektor III : Rp 3.484.375
  4. Sektor IV : Rp 3.643.820
Daftar UMK Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2016