Jan 23, 2017

Upah Minimum Sektoral Indramayu, Cianjur, dan Sukabumi


Upah Minimum Sektoral Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi tahun 2017 sudah ditetapkan besarannya yang berlaku mulai 1 januari 2017. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tentang upah minimum sektor Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

Perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi yang sudah ditetapkan tidak boleh membayar lebih rendah dari upah minimum kabupaten/kota (UMK) masing-masing, berikut besarannya:

Upah Minimum Sektoral Kabupaten Indramayu:
  1. Sektor eksplorasi dan produksi migas Rp 2.810.058,82
  2. Sektor industri bahan bakar hasil pengilangan Minyak bumi Rp 2.810.058,82
  3. Sektor distribusi terminal tangki utama migas 2.810.058,82
Upah Minimum Sektoral Kota Sukabumi:
  1. Sektor restoran berskala internasional Rp 2.541.600,00
  2. Sektor ritel besar dan berskala nasional Rp 2.293.275,00
Upah Minimum Sektoral Kabupaten Cianjur:
  1. Sektor air minum dalam kemasan (SMDK) Multi Nasional Rp 2.535.511,00
Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sukabumi:
  1. Sektor air minum dalam kemasan (AMDK) dari Penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 2.744.690,65
  2. Sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman (RTMM) dan air minuman dalam kemasan (AMDK) dan Penanaman Modal Asing Rp 2.886.998,27

Jan 20, 2017

UMK Sektoral Kabupaten Bekasi 2017 Lengkap

UMSK 2017

Upah minimum sektoral Kabupaten Bekasi 2017 akhirnya sudah disepakati antara perwakilan pengusaha (APINDO) dengan elemen Serikat Pekerja dan juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah (Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi) pada tanggal 19 Januari 2017.

Kesepakatan bipartit UMSK Kabupaten Bekasi ini akan diajukan ke kepala daerah, selanjutnya diusulkan ke Gubernur Jawa Barat untuk legalitasnya.

Besaran UMSK Kabupaten Bekasi 2017  sangat beragam untuk masing-masing sektor, bahkan secara khusus ada yang menyebutkan nama perusahaan tertentu.

Pengklasifikasian sektor industri berdasarkan KBLI 2005 dan KBLI 2009 dibagi dalam 5 sektor yakni sektor otomotif, sektor elektronik, sektor logam, sektor kimia farmasi dan sektor lainnya.

Berikut daftar UMSK Kabupaten Bekasi 2017

Sektor Otomotif
  1. Produsen kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 4.120.000
  2. Industri Komponen Kendaraan roda dua atau lebih Rp 3.950.000
  3. lndustri sub komponen kendaraan roda dua atau lebih (Khusus PT. Toyoseal) Rp 3.775.000
Sektor Elektronik 
  1. Industri produsen barang elelctronik Rp 3.945.000
  2. Industri komponen barang elektronik Rp 3.772.000
Sektor Logam
  1. Industri peleburan logam dasar besi dan baja Rp 4.000.000
  2. Industri logam dasar bukan besi Rp 3.950.000
  3. Industri pengecoran besi dan baja Rp 3.950.000
  4. lndustri barang dari logam, kecuali mesin dan peralatannya Rp 3.772.000
Sektor Kimia Farmasi
  1. Industri kimia Rp 3.945.000
  2. Industri obat-obatan dan peralatan rumah sakit (skala menengah/kecil). Rp 3.772.000
Sektor Lainnya
  1. Industri penggilingan baja Rp 3.945.000
  2. Industri Galvanizing (Khusus PT. IFE Steel) Rp 3.772.000
  3. Industri Kimia dasar organic (PT. Sinar Syno, PT. Toyoink) Rp 4.000.000
  4. Industri non woven Rp 3.533.000
  5. Industri ban dalam dan ban luar (PT. Multistrada Arah Sarana) Rp 4.100.000
  6. Industri vukanisir ban Rp 3.772.000
  7. Industri karet Rp 3.945.000
  8. Industri barang logam siap pasang untuk bangunan Rp 3.945.000
  9. Konstruksi gedung Rp 3.945.000
  10. Konstruksi bangunan sipil Rp 3.945.000
  11. Industri percetakan (skala besar) Rp 3.772.000
  12. Industri kayu lapis Rp 3.535.000
  13. Industri komponen bahan bangunan (PT. Kayu Permata) Rp 3.535.000
  14. Industri barang dart plastik (diluar komponen otomotif dan elektronika) Rp 3.772.000
  15. Industri kaca Rp 3.772.000
  16. Industri bahan bangunan dari porselen (PT. Gracious) Rp 3.772.000
  17. Indusalat listrik dan alat laboratorium dari porselen Rp 3.772.000
  18. Indusbarang-barang dari tanah liat, keramik Rp 3.772.000
  19. Industri barang marmer Rp 3.850.000
  20. Industri barang asbes Rp 3.945.000
  21. Industri peralatan kantor dari logam selain furniture Rp 3.945.000
  22. Induspompa dan kompresor Rp 3.772.000
  23. Industri mesin-mesin umum Rp 3.945.000
  24. Industri mesin pendingin bukan untuk keperluan rumah tangga (PT. Frigoglass) Rp 4.122.000
  25. Industri mesin untuk pengolahan logam Rp 3.945.000
  26. Industri mesin untuk pertambangan, penggalian dan konstruksi Rp 3.945.000
  27. Industri mesin-mesin khusus Rp 3.945.000
  28. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam (PT. Yishen) Rp 4.009.000 
  29. Industri motor listrik, generator, transformator Rp 3.945.000
  30. Industri bola lampu dan lampu penerangan Rp 3.772.000
  31. Industri alat mainan anak-anak Skala besar (PT. Mattel) Rp 3.945.000
  32. Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  33. Jasa Pertambangan gas dan minyak bumi Rp 3.945.000
  34. Ketenagalistrikan Rp 3.945.000
  35. Gas Rp 3.945.000
  36. Penggalian batu-batuan (PT. Rlkadi) Rp 3.535.000
  37. Industri minuman keras Rp 3.945.000
  38. Industri malt dan minuman mengandung malt Rp 3.945.000
  39. Pemotongan hewan dan pengawetan daging Rp 3.772.000
  40. Industri minyak goreng dan kelapa sawit Rp 3.772.000
  41. Industri roti dan sejenisnya Rp 3.772.000
  42. Industri roti kering dan sejenisnya (PT. Mondelez) ) Rp 3.807.000
  43. Industri coklat dan kembang gula Skala besar (PT. Mayors) Rp 4.000.000
  44. Industri coklat dan kembang gula Rp 3.772.000
  45. Industri mie dan sejenisnya Rp 3.807.000
  46. Indusrtri kecap Rp 3.807.000
  47. Industri makanan lainnya Rp 3.772.000
  48. Industri minuman ringan dan air dalam kemasan Rp 3.772.000
  49. Industri susu dan makanan dari susu (PT. Danone/Indokual) Rp 3.772.000
  50. Industri susu dan makanan dari susu Rp 3.535.000
  51. Industri tekstil Rp 3.772.000
  52. Industri persiapan dan pemintalan Rp 3.532.852
  53. Industri penyelesaian akhir tekstil Rp 3.532.852
  54. Industri Pakaian Jadi dan perlengkapannya Rp 3533000
  55. Industri kulit dan kulit buatan Rp 3.533.000
  56. Perdagangan eceran Skala besar (PT. Indomaret/Indomarco) Rp 3.601.000
  57. Perdagangan eceran skala besar (PT. Alfamart/Alfaria) Rp 3.535.000
  58. Pergudangan (PMA) Rp 3.533.000
  59. Industri feminism (PT. Kimberly Clark) Rp 3.533.000
  60. Industri bubur kertas dan pulp Rp 3.945.000
  61. Industri cat, pernis dan lak Rp 3.945.000
  62. Industri cat (PT. Jotun) , Rp 3.772.000
  63. Industri oil cooler kendaraan bermotor Rp 4.122.000
  64. Industri perlengkapan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (PT. Kwang Who, PT. Tsuang Hine, PT. Chaolong) Rp 4.122.000
  65. Jasa industri untuk pekerjaan khusus logam Rp 3.945.000
  66. Industri barang peralatan teknik/industri dari plastik untuk kendaraan bermotor Rp 3.945.000
  67. Industri komponen dan suku cabang motor penggerak mula (PT. Fuji Presisi) Rp 3.945.000
  68. Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua atau lebih Rp 3.945.000
  69. Industri bahan baku pemberantasan hams Rp 4.009.000
  70. Industri barang dari kapur dan semen untuk konstruksi Rp 3.772.000
  71. Industri damar buatan dan bahan baku plastik Rp 3.945.000
  72. Industri komponen otomotif metal forming dies (PT. Delacemara) Rp 3.945.000
  73. Industri komponen otomotif (PT. Cheh Hwa) Rp 3.945.000
  74. Industri barang dan peralatan teknilc/industry dari plastik Rp 3.772.000
  75. Industri komponen kendaraan komponen pembakaran dalam suspense (PT. NOK Indonesia) Rp 3.945.000
* Catatan: UMK Kabupaten Bekasi 2017 Rp 3.530.438

UMSK 2016

Tanggal 17 November 2015 diadakan Rapat Dewan Pengupahan Kab. Bekasi untuk menentukan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi. Pertemuan tersebut dihadiri wakil pemerintah Disnaker, perwakilan pengusaha dan perwakilan dari serikat pekerja atau serikat buruh.

Pengambilan keputusan akhirnya dilakukan melalui voting dengan hasil besaran UMK dan UMK Sektoral atau kelompok usaha naik sekitar 11,5 persen.

Hasil voting putusan UMK Kabupaten Bekasi Tahun 2016 :
  • Upah Minimum Kabupaten Bekasi Rp 2.925.000 naik sebesar 11,5 % (336.375) menjadi Rp.3.261.375
  • Pengecualian untuk Rumah sakit/klinik Rp.2.470.000 naik sebesar 11,5% (284.050) menjadi Rp.2.754.050
  • Kelompok I / Sektor III: Rp 3.268.000,- naik sebesar 11,5% (375.820) menjadi Rp.3.643.820
  • Kelompok II / sektor II: Rp 3.125.000 naik sebesar 11,5% (359.375) menjadi Rp.3.484.375
  • Kelompok III /sektor I: Rp 2.927.000 naik sebesar 11,5% (336.605) menjadi Rp.3.261.605
Besaran kenaikan 11,5 % di atas mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 di mana kenaikan upah dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sehingga di dapatlah angka tersebut.

Seperti diketahui UMK yang baru berlaku mulai 1 Januari 2016. Gubernur Jawa Barat sudah menandatangani Surat Keputusan No: 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Propinsi Jawa Barat 2016. Namun dalam peraturan tersebut belum dicantumkan upah minimum sektoral.

Update:

UMSK Kabupaten Bekasi telah ditetapkan dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat. Rincian UMK Sektoral Kabupaten Bekasi sebagai berikut:
  1. Sektor I (Rumah sakit/klinik) Rp 2.754.050
  2. Sektor II : Rp Rp 3.263.605
  3. Sektor III : Rp 3.484.375
  4. Sektor IV : Rp 3.643.820
Daftar UMK Sektoral Kabupaten Bekasi Tahun 2016



   

Jan 15, 2017

Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi 2017

Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota. Besaran Upah Minimum sektoral di tingkat Propinsi dan kabupaten/kota ditentukan atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Gubernur.

Besaran UMSK tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) serta juga tidak boleh lebih rendah dari UMK.

Upah Sektoral 2017

Rapat Dewan Pengupahan Bekasi yang merupakan perwakilan tripatrit telah menyepakati besaran Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi tahun 2017. UMSK Kota Bekasi berlaku sejak tanggal 1 januari 2017.

Selanjutnya kesepakatan ini akan diusulkan kepala daerah dalam hal ini Walikota Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat untuk pengesahannya, berikut uph minimum sektoral Kota Bekasi yang disepakati:


Upah Sektoral 2016

Hasil voting penentuan UMK 2016 Kota Bekasi pada tanggal 19 November 2015 diputuskan UMK Kota Bekasi beserta UMK Sektoral Kelompok I dan Kelompok II. Upah Mimimum Kota Bekasi Rp 3.327.160, upah pekerja kelompok I Rp3.788.770 dan kelompok II Rp3.623.750.

Voting diikuti 24 peserta yang terdiri dari pemerintah kota, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat buruh, dan akademisi. Persentase kenaikannya 11,50% yang ditentukan dari akumulasi inflasi inflasi 6,83 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional 4,67 persen. Perhitungan ini mengikuti formula seperti dalam PP No 78 Tahun 2015.

Kelompok/Jenis Usaha I terdiri dari pekerja di bidang Logam, Otomotif, Mesin, Bubur Kertas, Minyak Goreng, Kimia (Mayoritas Kimia), Karet, Plastik (Bukan Alat-alat Rumah Tangga).

Sedangkan Kelompok/Jenis Usaha II, terdiri dari Elektronik, Kayu (Bukan Kayu Lapis), Jasa Perbankan, Garment (Jumlah Pekerja di atas 2.500 orang), Mie instan kemasan (usaha besar bukan UMKM), Phylon, Makanan dan Minuman.

Daftar Upah Minimum Sektoral Kota Bekasi


Catatan :
  • Berlaku mulai 1 Jaunari 2016
  • Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Propinsi Jawa Barat 2016 belum mencantumkan UMK Sektoral.

Upah Sektoral Kabupaten Bogor 2017

Upah Sektoral 2017

Berdasarkan  Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jabar 2017, telah diputuskan besaran upah minimum sektoral untuk kbupaten Bogor tahun 2017.

Sektor usaha masih mengacu pada KLBI 2009 dengan membagi menjadi 3 sektor. Dibandingkan tahun 2016 UMSK Kabupaten Bogor mengalami kenaikan sebesar 8,95% untuk ketiga sektor tersebut.

Berikut besaran uapah sektoral Kabupaten Bogor 2017:
  1. Sektor I Rp 3.565.710
  2. Sektor II Rp 3.727.788
  3. Sektor III Rp 3.889.866

Upah Sektoral 2016

Upah minimum sektoral Kabupaten Bogor 2016 terbagi menjadi 3 (tiga) sektor sama seperti tahun 2015. UMSK (Kabupaten) Bogor mengalami kenaikan dengan persenates yang sama yakni 14,8 persen. Sektor I naik sebesar Rp 422.911 menjadi Rp 3.272.911. Sektor II yang meliputi industri pengolahn makanan dll, konstruksi serta hotel bintang 3/4/5 menjadi Rp 3.421.680. Sementara paling tinggi Sektor III Rp 3.570.449 naik Rp 460.449 dibandingkan tahun 2015 (Rp 3.110.000)

Upah minimum sektoral Kabupaten Bogor mulai berlaku pada tanggal ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat.

Pembagian sektor usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009 yang yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statitisk No. 57 Tahun 2009, berikut daftarnya:

Daftar UMK Sektoral Kabupaten Bogor 2016




Jan 14, 2017

Upah Minimum Sektoral Kota Depok 2017

Upah Sektoral 2017

Upah sektoral Kota Depok 2017 sudah ditetapkan seiring diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016 Tanggal 30 Desember 2016.

Upah minimum sektoral Depok terbagi menjadi 3 sektor berdasarkan jenis usahanya, berikut UMSK Kota Depok 2017 :
  1. Upah Minimum Sektoral I - Rp 3.401.215 - Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Industri Jasa Perbankan Dan Jasa Perdagangan.
  2. Upah Minimum Sektoral II - Rp 3.659.742 - Perusahaan yang  bergerak di bidang pasar modern termasuk supermarket, hypermarket, departement store, wholesale dan perdagangan eceran dalam skala besar, kelompok industri barang dari logam yang berhubungan dengan textil) 
  3. Upah Minimum Sektoral III - Rp Rp3.840.000 - Perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dasar, industri kimia  organik,  energi,  pertambangan,  logam, elektronik, mesin, makanan dan minuman, industri farmasi dan industri kesehatan 
Daftar Upah Sektoral Depok 2017


Upah Sektoral 2016

Gubernur Jawa Barat telah menyetujui usulan upah sektoral Kota Depok tahun 2016 dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat. Upah minimum sektoral Kota Depok lebih tinggi dari UMK Kota Depok yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. UMK Kota Bogor 2016 sendiri sebesar Rp 3.046.180.

Besaran UMSK Depok sesuai dengan usulan dewan pengupahan yang mewakili bipariat (pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh). Jika dilihat perbandingan dengan upah sektoral Kota Depok tahun 2015, kenaikan UMSK Depok melebihi dari angka 11,5% yang merupakan hitungan berdasarkan PP 78 Tahun 2015.

Upah minimum sektoral Kota Depok 2016:
  1. Sektor I (tekstil) Rp 3.142.000
  2. Sektor II (perusahaan di bidang pasar moderen) Rp 3.306.000
  3. Sektor III (industri kimia organik, energi, pertambangan, logam, eletkronik, mesin, makanan dan minuman, industri farmasi dan kesehatan) Rp 3.468.000
  4. Sektor IV (industri kimia dasar) Rp 3.503.000
Perbandingan UMSK Depok 2016 dan 2015


Jan 3, 2017

Update Tarif Listrik 1300 VA dan 2200 VA

Sesuai peraturan yang ada tarif listrik dapat berubah naik atau turun berdasarkan 3 faktor yang mempengaruhi yakni nilai rupiah terhadap dollar, harga minyak dan inflasi. Skema ini sering disebut tariff adjustment yang berlaku bagi 12 golongan tarif listrik  dan mulai berlaku per 1 januari 2015.

Namun untuk 2 golongan tarif listrik bagi rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA Pemerintah dan PLN mengambil kebijakan untuk menunda penerapannya. Baru mulai bulan Desember 2015 pelanggan PLN kedua golongan tersebut diberlakukan mekanisme tariff adjusment menyusul 10 golongan tarif lainnya.

Tarif Listrik per Januari 2017

Per 1 Januari 2017 tarif dasar listrik golongan rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA menjadi Rp1.467,28 per kWh.

Angka ini turun Rp 6 per kWh dibandingkan bulan Desember 2016, termasuk golongan lain juga mengalami penurunan. Tegangan menengah (TM) menjadi Rp1.114,74/kWh, tegangan tinggi (TT) menjadi Rp996,74/kWh, dan layanan khusus menjadi Rp1.644,52/kWh, selengkapnya lihat daftar ini:
  1. Daya 1.300 VA Rp 1.467 per kWh - turun Rp 5/kWh
  2. Daya 2.200 VA Rp 1.467 per kWh - turun Rp 5/kWh
  3. Daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.467 per kWh - turun Rp 5/kWh
  4. Daya 6.600 VA ke atas Rp 1.467 per kWh - turun Rp 5/kWh
  5. Bisnis dan token prabayar Daya 6.600VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.467 per kWh - turun Rp 5/kWh
  6. Bisnis Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.115 per kvArh - turun Rp 6/kvArh
  7. Industri Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.115 per kvArh - turun Rp 6/kvArh
  8. Industri Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Rp 997 per kvArh - turun Rp 7/kvArh
  9. Kantor Pemerintah dan token prabayar daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.467 per kWh - turun Rp 5/kWh
  10. Kantor Pemerintah Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.115 per kvArh - turun Rp 6/kvArh
  11. Penerangan Jalan Umum dan token prabayar Rp 1.467 per kWh - turun Rp 5/kWh
  12. Layanan khusus Rp 1.645 - tetap




Tarif Listrik per Desember 2016

Tarif listrik bulan Desember 2016 naik dengan besaran kenaikan rata-rata Rp 10/kWh. Tarif listrik golongan rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA menjadi 1.473 per kWh.

Selengkapnya tarif listrik dan token prabayar per Desember 2016:
  1. Daya 1.300 VA Rp 1.473 per kWh - naik Rp 11/kWh
  2. Daya 2.200 VA Rp 1.473 per kWh - naik Rp 11/kWh
  3. Daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.473 per kWh - naik Rp 11/kWh
  4. Daya 6.600 VA ke atas Rp 1.473 per kWh - naik Rp 11/kWh
  5. Bisnis dan token prabayar Daya 6.600VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.473 per kWh - naik Rp 11/kWh
  6. Bisnis Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.121 per kvArh - naik Rp 8/kvArh
  7. Industri Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.121 per kvArh - naik Rp 8/kvArh
  8. Industri Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Rp 1004 per kvArh - naik Rp 7/kvArh
  9. Kantor Pemerintah dan token prabayar daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.473 per kWh - naik Rp 11/kWh
  10. Kantor Pemerintah Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.121 per kvArh - naik Rp 8/kvArh
  11. Penerangan Jalan Umum dan token prabayar Rp 1.473 per kWh - naik Rp 11/kWh
  12. Layanan khusus Rp 1.645 - naik Rp 12



                      Tarif per November 2016

                      Tarif listrik pada November 2016 di Tegangan Rendah (TR) menjadi Rp 1.462/kWh naik Rp2/Kwh, Dengan kata lain tarif listrik golongan rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA menjadi 1.462 per kWh.

                      Sedangkan tarif listrik di Tegangan Menengah (TM) menjadi Rp 1.113/kWh (naik Rp2/Kwh), tarif listrik di Tegangan Tinggi (TT) menjadi Rp 996/kWh, dan tarif listrik di Layanan Khusus menjadi Rp 1.633/kWh.


                      Tarif per Oktober 2016

                      Tarif listrik bulan September relatif stagnan dengan kenaikan rata-rata Rp 2/kWh. Tarif listrik golongan rumah tangga dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA menjadi 1.460 per kWh. Selengkapnya tarif listrik dan token prabayar per September 2016:
                      1. Daya 1.300 VA Rp 1.460 per kWh - naik Rp 2/kWh
                      2. Daya 2.200 VA Rp 1.460 per kWh - naik Rp 2/kWh
                      3. Daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.460 per kWh - naik Rp 2/kWh
                      4. Daya 6.600 VA ke atas Rp 1.460 per kWh - naik Rp 2/kWh
                      5. Bisnis dan token prabayar Daya 6.600VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.460 per kWh - naik Rp 2/kWh
                      6. Bisnis Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.111 per kvArh - naik Rp 2/kvArh
                      7. Industri Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.111 per kvArh - naik Rp 2/kvArh
                      8. Industri Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Rp 995 per kvArh - naik Rp 1/kvArh
                      9. Kantor Pemerintah dan token prabayar daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.460 per kWh - naik Rp 2/kWh
                      10. Kantor Pemerintah Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.111 per kvArh - naik Rp 2/kvArh
                      11. Penerangan Jalan Umum dan token prabayar Rp 1.460 per kWh - naik Rp 2/kWh
                      12. Layanan khusus Rp 1.630 - naik Rp 2
                      Tarif per September 2016

                      Tarif listrik bulan September naik relatif tinggi dengan peningkatan rata - rata 3 %. Bahkan tarif listrik bulan Sptember merupakan tarif tertinggi selama tahun 2016.

                      Untuk golongan dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA menjadi 1.458 per kWh atau naik Rp 48/kWh. Begitu pula golongan rumah tangga lainnya naik dengan besaran yang sama, selengkapnya tarif listrik dan token prabayar per September 2016:
                      1. Daya 1.300 VA Rp 1.458 per kWh - naik Rp 48/kWh
                      2. Daya 2.200 VA Rp 1.458 per kWh - naik Rp 48/kWh
                      3. Daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.458 per kWh - naik Rp 48/kWh
                      4. Daya 6.600 VA ke atas Rp 1.458 per kWh - naik Rp 48/kWh

                      Tarif Listrik per 1 Agustus 2016

                      Dibandingkan bulan Juli 2016, Tarif listrik per 1 Agustus turun sebesar Rp 3/kWh untuk golongan dengan daya 1.300 VA dan 2.200 VA menjadi 1.410 per kWh.  Begitu pula golongan rumah tangga lainnya turun dengan besaran yang sama, selengkapnya tarif listrik dan token prabayar per Agustus 2016:
                      1. Daya 1.300 VA Rp 1.410 per kWh - turun Rp 3/kWh
                      2. Daya 2.200 VA Rp 1.410 per kWh - turun Rp 3/kWh
                      3. Daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.410 per kWh - turun Rp 3/kWh
                      4. Daya 6.600 VA ke atas Rp 1.410 per kWh - turun Rp 3/kWh
                      5. Bisnis dan token prabayar Daya 6.600VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.410 per kWh - turun Rp 3/kWh
                      6. Bisnis Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.085 per kvArh - turun Rp 2/kvArh
                      7. Industri Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.085 per kvArh - turun Rp 2/kvArh
                      8. Industri Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas Rp 971 per kvArh - turun Rp 2/kvArh
                      9. Kantor Pemerintah dan token prabayar daya 6.600 VA sampai dengan 200 kVA Rp 1.410 per kWh - turun Rp 3/kWh
                      10. Kantor Pemerintah Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA Rp 1.085 per kvArh - turun Rp 2/kvArh
                      11. Penerangan Jalan Umum dan token prabayar Rp 1.410 per kWh - turun Rp 3/kWh
                      12. Layanan khusus Rp 1.594 - turun Rp 54

                      Tarif Listrik per 1 Juli 2016

                      Dikutip dari beberapa portal berita Direktur Utama PLN mengatakan untuk periode Jul 2016 tarif listrik naik rata-rata Rp 8 per Kilo Watt hour (KWh) dibandingkan bulan Juni 2016. Namun kenyataannya berdasarkan rilis resmi dari PLN tarif listrik untuk 12 golongan mengalami kenaikan rata-rata Rp 44/kwh atau 4%, bahkan untuk golongan rumah tangga tarifnya mencapai Rp 1.412,66 per Kwh atau naik Rp 48 per KWh.

                      Berikut daftarnya:
                      1. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 1.300 VA Rp 1.413 per kWh - naik Rp 48/kWh
                      2. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 2.200 VA Rp 1.413 per kWh - naik Rp 48/kWh
                      3. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.413 per kWh - naik Rp 48/kWh
                      4. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 6.600 VA ke atas Rp 1.413 per kWh - naik Rp 48/kWh

                      Tarif Listrik per 1 Juni 2016
                      1. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 1.300 VA Rp 1.365 per kWh - naik Rp 11/kWh
                      2. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 2.200 VA Rp 1.365 per kWh - naik Rp 11/kWh
                      3. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.365 per kWh - naik Rp 11/kWh
                      4. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 6.600 VA ke atas Rp 1.365 per kWh - naik Rp 11/kWh

                      Tarif Listrik per 1 Mei 2016 

                      1. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 1.300 VA Rp 1.353 per kWh - naik Rp 10/kWh
                      2. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 2.200 VA Rp 1.353 per kWh - naik Rp 10/kWh
                      3. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.353 per kWh - naik Rp 10/kWh
                      4. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 6.600 VA ke atas Rp 1.353 per kWh - naik Rp 10/kWh

                      Tarif Listrik per April 2016 

                      1.  Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 1.300 VA Rp 1.343 per kWh - turun Rp 12/kWh
                      2. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 2.200 VA Rp 1.343 per kWh - turun Rp 12/kWh
                      3. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 3.500 VA sampai dengan 5.500 VA Rp 1.343 per kWh - turun Rp 12/kWh
                      4. Tarif listrik Rumah Tangga dan token prabayar daya 6.600 VA ke atas Rp 1.343 per kWh - turun Rp 12/kWh

                      Dec 29, 2016

                      UMSK Karawang 2017


                      UMSK Karawang 2017

                      Bupati Karawang merekomendasikan upah minimum sektoral kabupaten UMSK untuk diajukan kepada Gubernur Jawa Barat, yang nantinya akan menetapkan upah sektoral dengan surat keputusan gubernur.

                      Kenaikan UMSK Karawang lebih tinggi dari formula nasional untuk upah minimum. UMK Kabupaten Karawang 2017 sebesar Rp3.605.272 tercatat sebagai UMK tertinggi di Indonesia.

                      Rekomendasi UMSK Karawang tahun 2017 sebagai berikut :
                      1. Sektor I Rp 3.616.075 (naik 8,5%)
                      2. Sektor II Rp 3.949.887 (naik 9%)
                      3. Sektor III Rp 4.151.145 (naik 9,5%)
                      4. Sektor IV Rp 4.207.536 (naik 10,5%)
                      UMSK di atas baru akan berlaku jika sudah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat. Sesuai kewenangannya Gubernur dapat menerima atau mengembalikan usulan upah minimum yang disampaikan bupati atau walikota. Sampai saat ini per tanggal 29 Desember 2016 Gubernur Jawa barat belum mengeluarkan keputusan tentang upah sektoral Jabar tersebut.

                      UMSK 2016

                      UMK Kabupaten Karawang 2016 yang ditetapkan sebesar Rp 3.330.505 kembali menjadi UMK paling tinggi di Provinsi Jabar. Angka ini menunjukkan kenaikan 11,5% dibandingkan UMK tahun 2015 sebesar Rp 2.957.450.

                      Pembahasan besaran Upah Mininum Kabupaten Karawang tahun 2016 dilakukan bersama oleh 13 wakil pemerintah setempat, 6 perwakilan unsur serikat pekerja, dan 6 orang dari Apindo. Voting menjadi pilihan untuk mendapatkan keputusan akhir, suara terbanyak terbanyak memastikan UMK dan upah minimum kelompok usaha Kabupaten Karawang ditetapkan sebagai berikut:


                      Jika dilihat angka kenaikannya berarti sudah mengacu formula perhitungan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Persentase kenaikannya Angka 11,50% diperoleh dari akumulasi inflasi inflasi 6,83 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional 4,67 persen.

                      Inflasi yang dihitung dari periode September tahun 2014 sampai dengan periode September 2015. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun 2014 dan periode kwartal I dan II Tahun 2015.

                      Update:

                      Sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat, upah minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang ditetapkan sebagai berikut:
                      1. Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor I : Rp 3.332.735
                      2. Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor II : Rp 3.623.750
                      3. Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor III : Rp 3.791.000
                      4. Upah Minimum Sektor Kabupaten Karawang Sektor IV : Rp 3.807.725
                      Daftar UMSK Karawang 2016



                      Dec 19, 2016

                      UMK Kaltim 2017

                      UMK 2017

                      Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek telah menetapkan UMK Kaltim tahun 2017. Kenaikannya berdasarkan formula nasional berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,25%. Dua Kabupaten yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu besaran UMK 2017 mengikuti upah minimum provinsi.

                      Berikut UMK Kaltim 2017 :
                      1. UMK 2017 Kabupaten Kutai Kartanegara Rp 2.495.162,5
                      2. UMK 2017 Kabupaten Kutai Timur Rp 2.464.108
                      3. UMK 2017 Kabupaten Paser Rp 2.373.922,5
                      4. UMK 2017 Kabupaten Penajam Paser Utara Rp 2.566.392
                      5. UMK 2017 Kota Balikpapan Rp 2.408.562,5
                      6. UMK 2017 Kota Bontang Rp 2.497.542
                      7. UMK 2017 Kota Samarinda Rp 2.442.180,62
                      8. UMK 2017 Kabupaten Berau Rp 2.657.537,5
                      9. UMK 2017 Kabupaten Kutai Barat Rp 2.339.556,37
                      10. UMK 2017 Kabupaten Mahakam Ulu Rp 2.339.556,37
                      Upah Sektoral Kabupaten Paser Sektor Pertambangan Rp 2.373.000 dengan surat keputusan gubernur no 561/K.636/2016



                      UMK 2016

                      Belum semua UMK Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2016 ditetapkan oleh Gubernur. Seperti di Kabupaten Berau sampai saat ini belum ada kesepakatan antara perwakilan serikat buruh dengan Apindo yaag mewakili perusahaan mengenai besaran UMK.

                      Sedangkan Kabupaten Kutai Barat masih berlangsung proses Pilkada menunggu pelantikan secara resmi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Daerah lainnya yang belum ada ketetapan UMK yakni Kabupaten Mahakam Ulu. Di daerah ini sampai sekarang belum terbentuk Dewan Pengupahan yang merupakan perwakilan bipatriat (serikat buruh, Apindo dan wakil pemerintah).

                      Sehingga sesuai ketentuan jika kedua (Kab Kubar dan Mahulu) belum ada pengaturan UMK maka besaran upah minimum kabupaten akan mengikuti UMP Provinsi.

                      Seperti diketahui upah minimum provinsi (UMP) Kaltim mencapai Rp 2.161.253 atau naik sebesar 7% dibandingkan UMP tahun 2015. Kenaikan UMP Kaltim belum mengikuti rumusan seperti yang tertuang dalam PP 78/2015 dimana kenaikan upah merupakan gabungan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

                      Berikut besaran UMK di Kaltim (jika ada perkembangan baru admin akan memperbarui)
                      1. UMK Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Rp 2.305.000 
                      2. UMK Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Rp 2.276.312
                      3. UMK Kabupaten Paser Rp 2.193.000. 
                      4. UMK Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Rp 2.440.000 
                      5. UMK Kota Balikpapan Rp 2.225.000 
                      6. UMK Kota Bontang Rp 2.307.198 
                      7. UMK Kota Samarinda Rp 2.256.056
                      8. UMK Kabupaten Berau belum ditetapkan
                      9. UMK Kabupaten Kutai Barat belum ditetapkan (kemungkinan mengikuti UMP)
                      10. UMK Kabupaten Mahakam Ulu belum ditetapkan (kemungkinan mengikuti UMP)
                      Perbandingan UMK 2016 dan UMK 2015 Kaltim



                      UMSK Kaltim 2016

                      Berikut daftar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (UMSK) di Provinsi Kaltim yang sudah ditetapkan:

                      1. UMSK Kukar
                      Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kaltim no No.561/K.114/2016, Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kukar untuk sektor pertambangan batu bara sebesar Rp 2.315.250. Lebih tinggi Rp 10.250 dari UMK Kukar 2016 atau naik Rp 19.160 (0.8%) dibandingkan UMSK tahun 2015 yang jumlahnya Rp 2.296.100 per bulan.

                      2. UMSK Kubar
                      Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Kutim untuk sektor pertambangan 2016 sebesar Rp 2,368 juta. Angka tersebut naik 4,4 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 2.268.000.

                      3. UMSK Kutai Timur (Kutim)
                      Upah minimum sektoral Kabupaten Kutai Timur sektor pertambangan batu bara tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.381.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No.561/K.802/2015

                      4. UMSK Paser
                      Upah minimum sektoral Kabupaten Paser sektor perkebunan tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.220.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No.561/K.1/2016

                      5. UMSK Bontang
                      Upah minimum sektoral Kota Bontang sektor industri pengolahan kimia dasar organik dan Aorganik tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.780.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No.561/K.26/2016

                      Dec 17, 2016

                      UMK Bali Tahun 2017

                      UMK 2017

                      Upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali naik mengikuti formula nasional sesuai PP 78 Tahun 2015. Persentase kenaikan UMK masing-masing wilayah kabupaaten/kota besarannya seragam yakni 8,25%, hanya Denpasar angka kenaikannya 8,27% (tidak jauh berbeda).

                      UMK Bali telah ditetapkan dengan Peratran Gubernur Bali No 67 Tahun 2016 tentang upah minimum kabupaten/kota. UMK berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih besaran UMK dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha pada perusahaan bersangkutan.

                      Berikut daftar UMK Bali 2017
                      1. UMK 2017 Kota Denpasar Rp 2.173.000
                      2. UMK 2017 Kabupaten Badung Rp 2.299.311
                      3. UMK 2017 Kabupaten Gianyar Rp 2.061.233
                      4. UMK 2017 Kabupaten Tabanan Rp 2.059.965
                      5. UMK 2017 Kabupaten Jembrana Rp 2.006.617
                      6. UMK 2017 Kabupaten Buleleng Rp 1.991.529
                      7. UMK 2017 Kabupaten Klungkung Rp 1.991.529
                      8. UMK 2017 Kabupaten Karangasem Rp 2.051.879
                      9. UMK 2017 Kabupaten Bangli Rp 1.957.734

                      Perbandingan UMK Bali 2016 dan UMK 2015

                      UMK 2016

                      Kenaikan Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Bali mengikuti formula PP No 78 Tahun 2015 dengan kenaikan semuanya 11,5 %. Dalam PP tentang pengupahan tersebut kenaikan UMK berdasarkan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan ditetapkan oleh Gubernur dengan besaran UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP Provinsi.

                      Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota sudah ditetapkan UMK masing-masing daerah kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Besarnya upah minimum  dihitung berdasarkan formula dalam PP 78/2015 dan berlaku mulai 1 Januari 2016.

                      Dalam Pergub 1/2016 tersebut dijelaskan bahwa besarnya upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh bersangkutan. Bagi Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

                      Daftar UMK Bali 2016:
                      1. UMK Kota Denpasar Rp  2.007.000
                      2. UMK Kabupaten Badung Rp  2.124.075
                      3. UMK Kabupaten Gianyar Rp  1.904.141
                      4. UMK Kabupaten Tabanan Rp  1.902.970
                      5. UMK Kabupaten Buleleng Rp  1.839.750
                      6. UMK Kabupaten Klungkung Rp  1.839.750
                      7. UMK Kabupaten Karanagsem Rp  1.895.500
                      8. UMK Kabupaten Bangli Rp  1.808.530
                      Pergub No 1 Tahun 2016 belum mencantumkan upah minimum Kabupaten Jembrana, namun bila memakai formula perhitungan PP 78 maka UMK Jembrana sebesar Rp 1.809.087.

                      Perbandingan UMK Bali 2016 dan UMK 2015

                      Dec 15, 2016

                      PP No 60 Tahun 2016 - Tarif Terbaru Pelayanan di Kepolisian 2017

                      Pemerintah telah mengeluarkan PP No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebaga pengganti PP No 50 Tahun 2010. PP ini akan berlaku mulai tanggal 7 Januari 2017. Tidak ada perubahan besaran tarif penerbitan SIM baru maupun perpanjangan SIM.

                      Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada pembuatan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) semula Rp 10.000 menjadi Rp 30.000 per penerbitan.

                      Penerbitan STNK yang dilakukan 5 tahun sekali juga naik tarifnya baik roda 2 maupun 4 termasuk ada tambahan tarif baru untuk pengesahan STNK.

                      Selain itu Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah mengalami kenaikan biaya menjadi Rp 150.000 untuk roda 2 atau roda 3. Sedangkan roda 4 atau lebih biaya mutasi ke luar daerah mencapai Rp 250.000. Tarif lama tidak membedakan antara roda 2 dan 4 semuanya dikenakan biaya Rp 75.000, selengkapnya lihat tabel di bawah ini:

                      Kenaikan Tarif PNBP Polri


                      Hal baru yang dimuat dalam PP No 60 Tahun 2016 yakni penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan atau Plat nomor kendaraan. Tarif dibedakan oleh banyaknya angka serta ada tidaknya huruf di belakang angka.

                      Pilihan untuk 1 angka tanpa huruf dibelakang tarifnya Rp 20.000.000. Jika ada huruf dibelakang angka tarifnya lebih kecil Rp 15.000.000 dan seterusnya sampai 4 angka pilihan.

                      Berdasarkan PP 60 Tahun 2016 jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
                      1. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;
                      2. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;
                      3. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;
                      4. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
                      5. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
                      6. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
                      7. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
                      8. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
                      9. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;
                      10. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
                      11. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;
                      12. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan;
                      13. Penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
                      14. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
                      15. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Pengaman;
                      16. Pelatihan Keterampilan Perorangan;
                      17. Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
                      18. Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Khusus;
                      19. Pendidikan dan Pelatihan Kesamaptaan;
                      20. Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Motivasi;
                      21. Penerbitan Kartu Tanda Anggota Satuan Pengaman;
                      22. Penerbitan Ijazah Satuan Pengaman;
                      23. Penerbitan Surat Ijin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan;
                      24. Pelayanan Penyelenggaraan Assessment Center POLRI;
                      25. Pelayanan kesehatan yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
                      26. Jasa Pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek tertentu; dan
                      27. Jasa Manajemen sistem pengamanan pada Obyek Vital Nasional dan obyek
                      Pengujian untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) Baru 
                      1. SIM A Rp 120.000
                      2. SIM B I Rp 120.000
                      3. SIM B II Rp 120.000
                      4. SIM C Rp 100.000
                      5. SIM C I Rp 100.000
                      6. SIM C II Rp 100.000
                      7. SIM D Rp 50.000
                      8. SIM D I Rp 50.000
                      9. SIM Internasional Rp 250.000
                      Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
                      1. SIM A Rp 80.000
                      2. SIM B I Rp 80.000
                      3. SIM B II Rp 80.000
                      4. SIM C Rp 75.000
                      5. SIM C I Rp 75.000
                      6. SIM C II Rp 75.000
                      7. SIM D Rp 30.000
                      8. SIM D I Rp 30.000
                      9. SIM Internasional Rp 225.000
                      Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi (SKUKP) Rp 50.000

                      Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 

                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 
                      a. Baru Rp 100.000
                      b. Perpanjangan Rp 100.000

                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
                      a. Baru Rp 200.000
                      b. Perpanjangan Rp 200.000

                      Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 

                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp 25.000
                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp 50.000
                      Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) 

                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp 25.000
                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp 50.000
                      Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp 60.000
                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp 100.000

                      Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 
                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3
                      a. Baru Rp 225.000
                      b. Ganti Kepemilikan Rp 225.000

                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
                      a. Baru Rp 375.000
                      b. Ganti Kepemilikan Rp 375.000

                      Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah

                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Rp 150.000
                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Rp 250.000
                      Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (STNK-LBN)

                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3
                      a. Baru Rp 100.000
                      b. Perpanjangan Rp 100.000

                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih
                      a. Baru Rp 200.000
                      b. Perpanjangan Rp 200.000

                      Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKB-LBN)

                      1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 Pasang Rp 100.000
                      2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Pasang Rp 200.000

                      Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) Pilihan

                      1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka
                      a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) Rp 20.000.000
                      b. Ada huruf dibelakang angka Rp 15.000.000

                      2. NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka
                      a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) Rp 15.000.000
                      b. Ada huruf dibelakang angka Rp 10.000.000

                      3. NRKB Pilihan untuk 3 (tiga) angka
                      a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) Rp 10.000.000
                      b. Ada huruf dibelakang angka Rp 7.500.000

                      4. NRKB Pilihan untuk 4 (empat) angka
                      a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank) Rp 7.500.000
                      b. Ada huruf dibelakang angka Rp 5.000.000

                      Surat Keterangan Catatan Kepolisian Rp 30.000

                      Tarif PNBP Polri - PP 60 Tahun 2016